Archive

Archive for the ‘PPh Pasal 21’ Category

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

March 19th, 2013 1 comment

 Powered by Max Banner Ads 

Perbuatan Pidana

Pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Nah apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, maka terhadap perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat ketentuan tentang perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang KUP. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

Yang dimaksud dengan alpa adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan pidana tersebut diancam dengan dengan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, maka Pasal 39 Undang-undang KUP mengatur bahwa sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nah, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, baik alpa maupun sengaja.[1]

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Untuk membuktikan perbuatan pidana tersebut, baik yang alpa atau sengaja, serangkaian prosedur dan tindakan perlu dilakukan. Proses yang pertama kali dilakukan adalah dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak untuk menemukan bukti permulaan adanya tindakan pidana yang dilakukan. Proses berikutnya adalah dilakukannya tindakan penyidikan sebelum perbuatan tersebut dibuktikan di Pengadilan.

Nah, pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan inilah Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan pidananya.

Beradasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dilakukan pada dasarnya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilkaukan tindakan penyidikan atas ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak. Artinya, pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan pada dasarnya pada proses pemeriksaan bukti permulaan.

Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, yaitu bahwa meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan ketidakbenaran dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan.

Batas Waktu Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan. Apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.[2]

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan mulai dilakukan Penyidikan adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.[3]

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut.[4]

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Pernyataan tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

  1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT;
  2. SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
  3. SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%.

Pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatan beserta lampirannya tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kemaudian melakukan penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan lampiran pernyataan tertulis tersebut.[5] Apabila tidak memenuhi kelengkapan, Wajib Pajak dianggap belum melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Sebaliknya, jika sudah memenuhi kelengkapan, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.[6]

Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilanjutkan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan penyusunan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.[7]

Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditelaah oleh tim penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk meyakini bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.[8]

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Ya, apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepada Wajib Pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Bukti  Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa usul penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.[9]

Bagaimana jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam arti pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya lebih kecil daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013, jika pengungkapan ketidakbenaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [10]

Ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa jika tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pasti ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Artinya ditindaklanjuti atau tidak dengan penyidikan tergantung kepada ketentuan lainnya, dalam hal ini menurut saya merujuk pada Pasal 34 PMK 18/PMK.03/2013 yang mengatur tentang tindaklanjut dari pemeriksaan Bukti Permulaan.

—————————————————————————————————————————–

Kemanggisan, 19 Maret 2013



[1] Dalam Undang-undang KUP, perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan alpa saja karena merujuk pada Pasal 38 UU KUP. Namun demikian, PP 74 Tahun 2011 memperluas cakupannya menjadi perbuatan alpa dan juga sengaja.

[2] Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan penjelasannya

[3] Pasal 7 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[4] Berdasarkan Pasal 7  PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[5] Pasal 25 ayat (2) dan (3) PMK 18/PMK.03/2013

[6] Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 18/PMK.03/2013

[7] Pasal 26 ayat (1) PMK 18/PMK.03/2013

[8] Pasal 26 ayat (2) PMK 18/PMK.03/2013

[9] Pasal 26 ayat (4) PMK 18/PMK.03/2013

[10] Pasal 26 ayat (5) PMK 18/PMK.03/2013

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

March 12th, 2013 1 comment

Apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak merasa SPT yang telah disampaikannya ternyata ada yang salah atau perlu dilakukan perbaikan, maka Wajib Pajak sebenarnya dapat melakukan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP. Namun demikian, terdapat batas waktu pembetulan SPT, yaitu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.[1]

Nah, apabila terhadap Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan, asalkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi atas SPT yang sudah disampaikannya.[2] Tindakan ini disebut pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. PP Nomor 74 Tahun 2011 kemudian mempertegas lagi bahwa batas waktu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini adalah sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan.[3]

Pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan dalam laporan tersendiri sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian oleh Wajib Pajak ini tidak mengakibatkan penghentian pemeriksaan. Dengan kata lain proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai untuk membuktikan kebenaran dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak.

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%  dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.[4] Setelah itu Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan cara menyampaikan laporan tersendiri secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa  dari Wajib Pajak,  dan dilampiri dengan: a) penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT, b)SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan c) SSP atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.[5]

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.[6]

Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.[7]

Pemeriksaan Setelah Pengungkapan Ketidakbenaran

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.[8]

Pemeriksaan yang dilakukan didasarkan pada keadaan sebenarnya dan bisa berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Wajib Pajak. Adapun, pokok pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak akan menjadi kredit pajak dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.[9]

Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT  oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.[10]

Namun demikian apabila pengungkapan ketidakbenaran ini adalah untuk SPT Masa PPN, maka perlu diperhatikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN 1984.[11]



[1] Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 74 Tahun 2011, pembetulan dapat disampaikan sebelum dilakukan tindakan verifikasi dalam rangka penerbitan SKPKB dan sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka

[2] Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP

[3] Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011

[4] Pasal 8 ayat (5) Undang-undang KUP

[5] Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 61 ayat (3) PMK 17/PMK.03/2013

[6] Pasal 61 ayat (4) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[7] Pasal 93 ayat (8) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[8] Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2011

[9][9] Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011

[10] Pasal 62 ayat (3) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[11] Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011

Berapa PTKP Anda Tahun 2013?

January 3rd, 2013 7 comments

Tanggal 1 Januari Tahun 2013 ini adalah awal berlakunya PTKP terbaru. Apa sih PTKP? Nah, PTKP itu adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP ini akan menentukan besarnya pajak yang akan kita bayar. Mengapa demikian? Ya karena PTKP ini adalah pengurang pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Terus berapa besarnya PTKP itu?

Nah, tahun lalu telah muncul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan PTKP. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2013 sebesar 53%. Ya, mulai 1 Januari 2013 kemarin, PTKP naik 53% yang berarti beban pajak masyarakat Indonesia akan berkurang, terutama kalangan masyarakat bawah.

Besarnya PTKP ini menjadi minimal Rp24.300.000,00 bagi Wajib Pajak yang berstatus tidak menikah dan tanpa tanggungan dan maksimal Rp56.700.000,00 bagi Wajib Pajak berstatus menikah dengan penghasilan istri digabung serta memiliki 3 atau lebih tanggungan.

Secara rinci, besarnya PTKP tahun 2013 adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk Wajib Pajak sendiri (sebelumnya Rp15.840.000,00)
  • Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp1.320.000,00)
  • Rp24.300.000,00 untuk  penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp15.840.000,00), dan
  • Rp2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp1.320.000,00)

Nah, karena PTKP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2013, maka efek dari perubahan ini akan terasa pada pemotongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2013 bagi Wajib Pajak karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong akan berkurang, bahkan menjadi nihil. Tentu saja, karyawan yang PPh Pasal 21 nya ditanggung perusahaan tidak akan merasakan efek ini.

Jadi, besarnya PTKP tergantung kepada status perkawinan Anda,  berapa jumlah tanggungan Anda dan apakah istri Anda memilki penghasilan atau tidak.

Contoh, bila pada tanggal 1 Januari 2013 Anda berstatus menikah dan telah memiliki anak dua orang serta istri Anda tidak berpenghasilan, maka besarnya PTKP Anda adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk diri Anda sendiri
  • Rp2.025.000,00 karena status Anda menikah
  • 2 x Rp2.025.000,00 untung anak Anda sebagai tanggungan

Jumlah semuanya adalah Rp30.375.000,00 setahun atau Rp2.531.250,00 sebulan. Jadi, jika penghasilan Anda kurang dari Rp2.531.250,00 sebulan, maka Anda tidak akan kena pajak di tahun 2013 ini.

Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT

September 25th, 2012 1 comment

Pembetulan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah sehingga Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum  menyampaikan SPT pembetulan.

Atas kondisi tersebut di atas terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi bunga ini bisa dimaklumi mengingat bahwa tambahan pajak yang kurang bayar tersebut semestinya sudah dibayar pada saa jatuh temponya. Apabila tidak ada sanksi bunga, tentu saja hal ini menjadi celah Wajib Pajak dapat menggeser pembayaran pajak dengan modus pembetulan SPT.

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Besarnya bunga adalah 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.  Besarnya sanksi bunga adalah 2% x 6 bulan x Rp5.000.000,00 atau sama dengan Rp600.000,00. Jangka waktu perhitungan bunga adalah mulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 24 September atau 5 bulan 24 hari dan dibulatkan menjadi 6 bulan.

Sanksi Pembetulan SPT Masa

Seperti juga atas pembetulan SPT Tahunan, atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berbeda dengan pembetulan SPT Tahunan, jangka waktu perhitungan bunga adalah dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penutup

Atas pembetulan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT (untuk SPT Tahunan) atau sejak tanggal jatuh tempo tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk SPT Masa) sampai dengan tanggal pembayaran.

Batas Waktu Pembetulan SPT Masih Dapat Dilakukan

September 25th, 2012 5 comments

Seperti sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya, Dapatkah Membetulkan SPT?, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada SPT tersebut. Nah, pada tulisan singkat ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan : sampai kapankah Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT?

Sebelum Dilakukan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP, pembetulan SPT ternyata ada batas waktunya yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74), kemudian memberikan penegasan lagi tentang batas waktu Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Ya, PP 74 menegaskan bahwa pembetulan SPT dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemeriksaan bukti pemulaan.

Adapun yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT juga masih dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

Tindakan Pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun Direktur  Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil Verifikasi maka Wajib Pajak tidak memiliki  kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuannya. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

SPT Lebih Bayar dan Rugi

Khusus untuk pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar dan rugi, terdapat batas waktu tambahan seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1a) UU KUP. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT di mana pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT tersebut dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Dengan ketentuan ini, misalnya Tuan Ali menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2011 di mana hasil pembetulannya menyatakan lebih bayar, maka pembetulan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2014.

Kesimpulan

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT sepanjang terhadap SPT yang akan dibetulkan tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan, tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dan tindakan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Khusus untuk SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar atau rugi, pembetulan SPT dapat dilakukan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Pada tulisan berikutnya saya akan sampaikan tentang sanksi administrasi berupa bunga sebagai konsekuensi dari pembetulan SPT.