PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

November 24th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Ketentuan Umum Penghitungan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan 25 (PPh Pasal 25) adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 25 yang dibayar pada tahun berjalan akan menjadi dapat dikreditkan dari Pajak Penghasilan terutang tahun tersebut oleh Wajib Pajak tersebut dalam SPT Tahunan-nya. Bagian ini akan membahas tentang cara menghitung PPh Pasal 25, terutama bagi Wajib Pajak baru. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ini harus memperhatikan ketentuan tentang penerapan ketentuan Pajak Penghasilan terutang untuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru juga harus memperhatikan ketentuan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Secara umum, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

  1. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23; dan
  2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh.

Selisih PPh terutang dikurangi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 tersebut kemudian dibagi 12 sehingga ditemukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun berjalan.[1]

Sebagai contoh, data PPh terutang, kredit pajak, dan kurang/lebih bayar berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

PPh Pasal 25

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

Jumlah kredit Pajak

400.000.000

Kurang Bayar

100.000.000

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

+
Jumlah kredit Pajak

350.000.000

-

PPh yang dibayar sendiri

150.000.000

PPh Pasal 25 (Rp150.000.000 : 12)

12.500.000

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Baru 

Untuk Wajib Pajak baru, Undang-undang PPh memberikan delegasi kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang penghitungan PPh Pasal 25-nya.[1] Atas dasar tersebut Menteri Keuangan telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

Pengertian Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh    penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.[2] Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Sedangkan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Ketentuan yang sama berlaku bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak dapat menghitung penghasilan neto fiskal dari pembukuannya.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru.

Tuan Amir (K/1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang baru melakukan pekerjaan bebas pada bulan Oktober 2017. Tuan Amir menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung penghasilan netonya. Persentase norma untuk pekerjaan bebas Tuan Amir adalah 20%. Penerimaan bruto Tuan Amir pada bulan Oktober 2017 adalah Rp100.000.000,00. PPh Pasal 25 untuk bulan Oktober 2017 adalah:

Penerimaan bruto

100.000.000

Penghasilan neto (20% x Rp100.000.000)

20.000.000

Penghasilan neto disetahunkan (20.000.000 x 12)

240.000.000

PTKP
Untuk WP sendiriPstatus kawin

Tanggungan

54.000.000

4.500.000

4.500.000

+
Jumlah PTKP

63.000.000

-

Penghasilan Kena Pajak

177.000.000

PPh terutang
   5% x Rp50.000.000

2.500.000

   15% x Rp127.000.000

19.050.000

+

Jumlah

21.550.000

PPh Pasal 25 bulan Oktober 2017 (:12)

1.795.833

Ketentuan tentang pengghitungan sebagai Wajib Pajak baru juga berlaku untuk Wajib Pajak yang tidak lagi dikenakan PPh final dengan peredaran bruto tertentu karena peredaran brutonya telah melewati Rp4.800.000.000,00 pada tahun sebelumnya.


[1] Pasal 25 Ayat (7) huruf a UU PPh

[2] Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009



[1] Pasal 25 Ayat (1) UU PPh

PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi

November 23rd, 2017 No comments

Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

Dengan demikian, objek pemungutan PPh Pasal 22nya adalah penjualan hasil produksi berupa semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah distributor semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan.

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar:

  1. 0,1% dari DPP PPN atas penjualan kertas di dalam negeri;
  2. 0,25% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis semen di dalam negeri;
  3. 0,45% dari DPP PPN penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri;
  4. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan baja di dalam negeri;
  5. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis obat di dalam negeri.

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Contoh :

PT Semen Sumatera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen. Pada tanggal 23 Maret 2016 PT Semen Sumatera menjual 100.000 sak semen kepada PT Andalan dengan harga jual Rp70.000 per sak.  DPP PPN adalah harga jual, yaitu 100.000 sak @Rp70.000 = Rp7.000.000.000. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Sumatera adalah 0,25% x Rp7.000.000.000 atau sama dengan Rp17.500.000,00.

Atas pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

  1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
  2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22); dan
  3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Mengulik Aplikasi e-Faktur DJP

November 23rd, 2017 No comments

Demi kenyamanan Wajib Pajak dan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi e-faktur sekitar dua tahun silam. Seperti diketahui, e-Faktur pajak online adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

e-Faktur mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya Pengusaha Kena Pajak karena memiliki segudang manfaat. Sebut saja digantikannya tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, juga faktur pajak yang kini tidak harus dicetak. Hal ini dapat mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.

Selain itu, e-Faktur DJP juga digunakan untuk membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tak perlu lagi membuatnya terpisah pada aplikasi e-SPT. PKP yang menggunakan aplikasi ini juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs DJP Online dan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan aplikasi e-Faktur ini, pemerintah juga mendapatkan banyak keuntungan. Seperti dapat meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak, kesalahan pengisian faktur pajak, serta mendukung program “go green”.

Jika manfaat bagi pemerintah dan penjual sudah jelas, bagaimana dengan pembeli? Pembeli dijamin terlindung dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur dilengkapi dengan pengaman QR code. Informasi dalam QR code dapat dilihat dengan mudah menggunakan aplikasi QR code scanner melalui smartphone.

Namun demikian, tak ada gading yang tak retak. Setiap aplikasi tentu memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu pula dengan efaktur DJP. Berikut ini kekurangan aplikasi efaktur yang disediakan oleh DJP dari hasil survey yang telah kami lakukan dan melibatkan sejumlah responden:

  1. Belum berbasis web. Ya, untuk mendapatkan aplikasi ini, PKP perlu mengunduh dan melakukan instalasi terlebih dahulu di komputer;
  2. Teknis penggunaan aplikasi yang cukup rumit;
  3. Jika terdapat pembaharuan sistem, maka penggunanya perlu menjalankan proses update;
  4. Database bersifat offline. Artinya, database terdapat di komputer pengguna. Sehingga, jika komputer tersebut rusak atau hilang, maka database juga akan hilang;
  5. Sistem aplikasi e-Faktur yang terkadang lambat yang tentu saja mempengeruhi User Experience;
  6. Tidak ada layanan “live chat” bila mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi.
Categories: Faktur Pajak Tags: ,

Transformasi Sistem Perpajakan di Indonesia, dari MP3 ke eBilling

November 23rd, 2017 No comments

Indonesia memiliki sistem perpajakan yang agak njlimet. Itu dulu.. Kini, seiring perkembangan teknologi dan SDM anak bangsa yang mumpuni, sistem perpajakan di Tanah Air seolah mulai melaju secara eksponensial. Terlebih dengan kemunculan sistem elektronik mulai dari e-Reg, e-Faktur, e-Filing, hingga e-Billing Pajak.

Selama bertahun-tahun, pengelolaan penerimaan negara di Indonesia dilakukan secara terpisah baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Direktorat Perbendaharaan Negara dengan SISPEN-nya, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem Electronic Data Interchange. Akhirnya, pada 2006 hingga kini disatukan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dulu, sistem tersebut kerap disebut juga dengan MPN-G1 atau MPN Generasi 1 sebelum pemerintah meluncurkan sebuah sistem yang lebih baik, yaitu MPN-G2 pada 2014. Sebelum mengetahui perbedaan kedua sistem ini, Anda perlu memahami terlebih dahulu pengertian Modul Penerimaan Negara.

MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Singkatnya, MPN merupakan sarana Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara melalui sistem yang telah diatur sesuai dengan undang-undang.

Lantas mengapa pemerintah meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat perbedaan di antara kedua sistem MPN. Perbedaan mendasar antara MPN-G1 dan MPN-G2 dapat dilihat dari tiga hal di bawah ini:

1. Dokumen Sumber
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan no PER-78/PB/2006 ada dua dokumen sumber MPN-G1, yaitu Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, dll) dan Bukti Penerimaan Negara, yang terbit ketika proses pembayaran telah dilakukan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Sementara itu, hanya ada satu dokumen sumber di MPN-G2, yaitu Bukti Penerimaan Negara.

2. Tempat dan Channel Pembayaran
Tempat pembayaran MPN Generasi 1 dapat dilakukan di Bank Persepsi dan Kantor Pos. Sementara channel pembayaran bisa melalui loket dan e-Banking. Generasi setelahnya tentu lebih canggih dan efektif karena tempat pembayaran dapat dilakukan di bank maupun non-bank. Channel pembayaran MPN-G2 pun jauh lebih banyak, yaitu: loket, ATM, ATM Mini (EDC Machine), Internet Banking, SMS Banking, Supermarket, atau pun di gerai lainnya yang telah ditentukan.

3. Proses Billing atau Pembentukan Data Tagihan
Di MPN-G1, Anda harus mengisi formulir Surat Setoran Pajak bersamaan dengan proses pembayaran di Bank atau Kantor Pos. Kini, bayar pajak bisa dilakukan dengan mudah. Anda dapat membayar pajak kapan pun di mana pun selama memiliki koneksi internet karena Modul Penerimaan Negara Generasi 2 memiliki pembentukan data tagihan melalui sistem e-Billing (https://sse2.pajak.go.id).

Sistem e-Billing memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, sehingga penggunanya tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas/manual. Selain pada saluran resmi DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.

Saat ini, jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Klik di sini untuk informasi selengkapnya terkait e-Billing.

 

Categories: Uncategorized Tags: ,

Cara Mudah Mendapatkan ID Billing untuk Bayar Pajak

November 23rd, 2017 No comments

eBilling sebagai sistem pembayaran pajak secara elektronik memberikan kemudahan cara penyetoran pajak. Terlebih, dengan adanya eBilling yang dapat mengeluarkan ID Billing, wajib pajak tak perlu lagi direpotkan dengan surat setoran pajak.

Jika Anda hendak melakukan penyetoran pajak dengan sistem e-Billing pajak, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran melalui bank persepsi.

Mengawali proses pendaftaran, silakan buka halaman http://djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse2.pajak.go.id, dan link aktivasi.

Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

  1. Buka situs SSE pajak;

  2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;

  3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;

  4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;

  5. Anda dapat menyimpannya dengan cara dicetak atau dengan difoto.

Kini, Anda sudah dapat membayarkan pajak dengan mudah. Bawa kode billing yang sudah Anda dapatkan ke sejumlah channel pembayaran pajak seperti ATM, Bank, internet banking, dan kantor pos.

Selain pada saluran resmi eBilling milik DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.