Archive

Archive for the ‘PPh Masa’ Category

e-Filing Persingkat Penuntasan Pajak

December 18th, 2015 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

e-Filing pajak atau lapor pajak online dapat mempersingkat waktu penuntasan pelaporan pajak perusahaan hingga 50%! Berkat penerapan sistem elektronik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak ini di Indonesia, Bank Dunia dan PWC melaporkan proses penuntasan pajak berkurang dari 560 jam menjadi 254 jam di tahun 2015.

Ini berarti bila dalam sebulan terdapat 22 hari kerja, maka seorang wajib pajak terutama wajib pajak badan harus menghabiskan waktunya sekitar 11 jam dalam 1 hari. Melebihi waktu kerja normal seseorang dalam satu hari. Sementara itu, Hong Kong merupakan negara terefisien di dunia dalam hal proses penuntasan pajak. Dalam sebulan hanya dibutuhkan 78 jam saja untuk penuntasan pajak atau rata-rata 3,5 jam per hari.

e-Filing pajak tak hanya berguna untuk menghemat waktu wajib pajak dalam mengantri, tapi juga mengurangi biaya penuntasan pajak. Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, e-filing atau lapor pajak online dapat mengurangi biaya penuntasan pajak hingga 22,4%. Walaupun ada juga di beberapa negara seperti di Nepal dan Ukraina, penerapan e-Filing pajak justru meningkatkan biaya perusahaan sekitar 20-25%. Namun menurut Bank Dunia ini dikarenakan implementasi prosedur e-filing yang kurang bagus di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan di Indonesia? Belum ada penelitiannya. Namun kini dengan kehadiran layanan e-Filing pajak perusahaan gratis di Indonesiasetidaknya dapat memudahkan dan mengurangi biaya perusahaan untuk menuntaskan laporan pajaknya.

Sistem elektronik tidak saja memudahkan dan menghemat waktu dan biaya wajib pajak, tapi juga petugas pajak. e-Filing dapat memperingan pekerjaan sehari-hari petugas pajak. Selain itu juga mengurangi biaya operasional dalam memproses, menangani dan menyimpan SPT laporan pajak. e-Filing memberi kesempatan petugas administrasi pajak untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti audit atau fokus pada pelayanan wajib pajak.

Kini, menurut data World Bank dan PWC juga, sebanyak 43% dari 189 negara-negara di dunia telah menerapkan e-filing dan pembayaran online, sekurangnya untuk 1 jenis pajak. Sebagian di antaranya bahkan telah mewajibkan penerapan e-filing di negaranya.

Untuk melakukan e-Filing pajak, wajib pajak harus memiliki eFIN atau Electronic Filing Identification Number terlebih dahuludengan mengajukan formulir permohonan eFIN bersama sejumlah persyaratan lainnya ke KPP. Setelah itu, maka Anda pun sudah bisa merasakan kemudahan e-Filing tanpa harus antri di KPP lagi.

Dian Puspa

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

August 1st, 2012 1 comment

PKP Pedagang Eceran

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-65/PJ/2011, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pengertian PKP PE ini juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dengan redaksi yang sama. Peraturan Pemerintah ini kemudian memberikan perluasan pengertian Pedagang Eceran yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) di mana ditegaskan bahwa Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Contoh tempat penjualan eceran yaitu toko dan kios. Contoh tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir yaitu gerai dan kios. Sementara itu, yang dimaksud dengan “konsumen akhir” adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

PKP PE sebagaimana PKP yang lain wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Namun demikian, bagi PKP PE diberikan ketentuan khusus tentang Faktur Pajak yang harus dibuatnya. Ketentuan khusus ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Faktur Pajak PKP PE harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar dengan  paling sedikit harus memuat keterangan :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
  2. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPPN dicantumkan secara terpisah;
  4. PPnBM yang dipungut; dan
  5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak bagi PKP PE dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Adapun bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan Faktur Pajak pun dilakukan sendiri oleh PKP PE.

Tidak seperti Faktur Pajak yang biasa, kode dan nomor seri Faktur Pajak PKP PE dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.

Faktur Pajak khusus yang dibuat oleh PKP Pedagang Eceran ini dibuat dalam rangkap 2, yaitu lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk arsip PKP Pedagang Eceran. Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Sekilas Isi e-SPT Masa PPh Pasal 21

July 9th, 2009 5 comments

Setelah melakukan instalasi e-SPT Masa PPh Pasal 21, sekarang saya coba mengenalkan sekilas isi dari program e-SPT Masa PPh Pasal 21 ini.

Hal pertama yang harus difahami perbedaan antara e-SPT PPh Pasal 21 yang dulu dan yang baru sekarang adalah bahwa pada e-SPT yang lama SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan bagian dari e-SPT PPh Masa di mana di program tersebut terdapat pula proram e-SPT untuk PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) serta e-SPT PPh Pasal 15. e-SPT Tahunan PPh Pasal 21 digabung dengan e-SPT Tahunan PPh Badan. Kini, PPh Pasal 21 memiliki satu program e-SPT tersendiri terpisah dari e-SPT yang lain.

Pada e-SPT Masa PPh Pasal 21 ini masih tetap harus melakukan setting regional Indonesia. Namun demikian, setting ODBC sudah tidak perlu dilakukan karena e-SPT ini sudah otomatis membuatkan database default bernama DBPPHMASAV3. Untuk penggunaan beberapa perusahaan, maka kita perlu membuat beberapa database dengan melakukan setting ODBC sendiri.

Pertama kali masuk program e-SPT ini kita diminta untuk menginputkan NPWP, melakukan login, kemudian meginput data profil perusahaan pemotong PPh Pasal 21. Setelah itu barulah kita akan masuk ke area utama e-SPT Masa PPh Pasal 21.

Ada lima menu utama yaitu : menu Program, SPT PPh, SPT Tools, Utility dan Help. Menu Program digunakan untuk melakukan setting SPT atau membuat SPT dan membuka SPT yang ada. Menu SPT PPh aktif kalau sudah melakukan setting SPT atau membuka SPT. Di menu inilah kita bisa membuat SPT termasuk lampiran-lampirannya.

Menu SPT Tools digunakan untuk menghapus SPT, mencetak SPT dan membuat file pelaporan SPT dalam bentuk csv format. Sementara di menu Utility terdapat submenu profil Wajib Pajak, submenu Referensi untuk mensetting PTKP, BTKP, biaya jabatan dll, submenu setting tarif untuk menetukan tarif Pasal 17 dan tarif final. Submenu lain adalah impor data, ekspor data dan setting username d6an password.

Nah, untuk melihat gambaran isi dari e-SPT PPh Masa, saya sudah menyediakan file powerpoint yang berisi capture dari screen ketika membuka program e-SPT di bawah ini.

Categories: e-SPT, PPh Masa, PPh Pasal 21, SPT Masa Tags: