Archive

Archive for the ‘e-SPT’ Category

e-Filing Persingkat Penuntasan Pajak

December 18th, 2015 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

e-Filing pajak atau lapor pajak online dapat mempersingkat waktu penuntasan pelaporan pajak perusahaan hingga 50%! Berkat penerapan sistem elektronik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak ini di Indonesia, Bank Dunia dan PWC melaporkan proses penuntasan pajak berkurang dari 560 jam menjadi 254 jam di tahun 2015.

Ini berarti bila dalam sebulan terdapat 22 hari kerja, maka seorang wajib pajak terutama wajib pajak badan harus menghabiskan waktunya sekitar 11 jam dalam 1 hari. Melebihi waktu kerja normal seseorang dalam satu hari. Sementara itu, Hong Kong merupakan negara terefisien di dunia dalam hal proses penuntasan pajak. Dalam sebulan hanya dibutuhkan 78 jam saja untuk penuntasan pajak atau rata-rata 3,5 jam per hari.

e-Filing pajak tak hanya berguna untuk menghemat waktu wajib pajak dalam mengantri, tapi juga mengurangi biaya penuntasan pajak. Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, e-filing atau lapor pajak online dapat mengurangi biaya penuntasan pajak hingga 22,4%. Walaupun ada juga di beberapa negara seperti di Nepal dan Ukraina, penerapan e-Filing pajak justru meningkatkan biaya perusahaan sekitar 20-25%. Namun menurut Bank Dunia ini dikarenakan implementasi prosedur e-filing yang kurang bagus di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan di Indonesia? Belum ada penelitiannya. Namun kini dengan kehadiran layanan e-Filing pajak perusahaan gratis di Indonesiasetidaknya dapat memudahkan dan mengurangi biaya perusahaan untuk menuntaskan laporan pajaknya.

Sistem elektronik tidak saja memudahkan dan menghemat waktu dan biaya wajib pajak, tapi juga petugas pajak. e-Filing dapat memperingan pekerjaan sehari-hari petugas pajak. Selain itu juga mengurangi biaya operasional dalam memproses, menangani dan menyimpan SPT laporan pajak. e-Filing memberi kesempatan petugas administrasi pajak untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti audit atau fokus pada pelayanan wajib pajak.

Kini, menurut data World Bank dan PWC juga, sebanyak 43% dari 189 negara-negara di dunia telah menerapkan e-filing dan pembayaran online, sekurangnya untuk 1 jenis pajak. Sebagian di antaranya bahkan telah mewajibkan penerapan e-filing di negaranya.

Untuk melakukan e-Filing pajak, wajib pajak harus memiliki eFIN atau Electronic Filing Identification Number terlebih dahuludengan mengajukan formulir permohonan eFIN bersama sejumlah persyaratan lainnya ke KPP. Setelah itu, maka Anda pun sudah bisa merasakan kemudahan e-Filing tanpa harus antri di KPP lagi.

Dian Puspa

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

August 1st, 2012 1 comment

PKP Pedagang Eceran

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-65/PJ/2011, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pengertian PKP PE ini juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dengan redaksi yang sama. Peraturan Pemerintah ini kemudian memberikan perluasan pengertian Pedagang Eceran yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) di mana ditegaskan bahwa Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Contoh tempat penjualan eceran yaitu toko dan kios. Contoh tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir yaitu gerai dan kios. Sementara itu, yang dimaksud dengan “konsumen akhir” adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

PKP PE sebagaimana PKP yang lain wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Namun demikian, bagi PKP PE diberikan ketentuan khusus tentang Faktur Pajak yang harus dibuatnya. Ketentuan khusus ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Faktur Pajak PKP PE harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar dengan  paling sedikit harus memuat keterangan :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
  2. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPPN dicantumkan secara terpisah;
  4. PPnBM yang dipungut; dan
  5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak bagi PKP PE dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Adapun bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan Faktur Pajak pun dilakukan sendiri oleh PKP PE.

Tidak seperti Faktur Pajak yang biasa, kode dan nomor seri Faktur Pajak PKP PE dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.

Faktur Pajak khusus yang dibuat oleh PKP Pedagang Eceran ini dibuat dalam rangkap 2, yaitu lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk arsip PKP Pedagang Eceran. Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Yuk, Sampaikan SPT Tahunan Secara Online

February 11th, 2012 18 comments

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT adalah masalah biaya kepatuhan. Biaya ini harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka menyusun SPT  serta menyampaikan SPT tersebut ke tempat penerimaan SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain biaya berbentuk pengeluaran uang, biaya dalam bentuk  pengorbanan waktupun harus dipertimbangkan.

Logikanya adalah semakin mudah dan murah Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT, maka akan semakin besar kemungkinannya Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

Akhir tahun 2011 lalu, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh, yaitu dengan diperkenalkannya sistem e-filling. Sistem penyampaian SPT ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang SPT Tahunannya dapat menggunakan formulir SPT 1770S dan 1770 SS.

Saya yakin, diluncurkannya sistem ini ditujukan agar Wajib Pajak semakin mudah dalam menyampaikan SPT nya dan pada gilirannya akan semakin banyak Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, serta angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan semakin meningkat. Akhirnya tentu kinerja DJP bisa terangkat karena angka kepatuhan SPT ini adalah salah satu indikator kinerja utama (IKU) DJP.

Sistem Online

Sistem e-Filing ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi ditujukan pada kalangan terbatas dan biasanya harus melibatkan perusahaan ASP sehingga penggunaan fasilitas ini menjadi berbayar. Penerapannyapun selama ini dirasakan kurang efektif. Nah, bagaimana dengan sistem e-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ini? Kita lihat saja perkembangannya.

Sistem e-Filing ini merupakan sistem online menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, bisa kita bayangkan bahwa sistem ini membuat para Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTnya  kapan saja dan di  mana saja sehingga akan mengurangi beban waktu dan uang yang harus ditanggung. Coba deh kita simak definisinya e-filling ini yang saya ambil dari PER-39/PJ/2011 :

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Siapa Yang Bisa Menggunakan?

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang SPT Tahunannya menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS untuk dapat menyampaikan SPT menggunakan sistem e-filling ini.

Sekedar mengingatkan bahwa formulir 1770 SS adalah formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun. Sementara formulir 1770S bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Catatannya adalah formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Bagaimana Prosedurnya?

Prosedur yang harus dilalui oleh Wajib Pajak orang pribadi agar dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan sistem online ini adalah sebagai berikut :

1. Dapatkan e-FIN (Electronic  Filing Identification Number)

E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.

Permohonan untuk mendapatkan e-FIN dapat dilakukan secara online atau secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak atau kuasanya harus menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyampaikan surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

E-FIN akan diterbitkan dalam waktu 3 hari kerja jika permohonan e-FIN dilakukan secara online atau 1 hari kerja jika permohonan dilakukan secara langsung dengan catatan permohonan sudah benar dan lengkap.

E-FIN ini akan disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi ke alamat Wajib Pajak jika permohonan dilakukan secara online, atau diteriam secara langsung kalau permohonan dilakukan secara langsung.

2. Lakukan Pendaftaran

Untuk terdaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.

Pendaftaran tersebut dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail address) dan nomor telepon genggam (handphone) untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi.

Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang di-generate oleh sistem DJP yang digunakan untuk keamanan dalam proses e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Sedangkan notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT yang disampaikan melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

3. Susun SPT Anda

Nah, jika sudah terdaftar, maka tentu saja kita harus membuat SPT dulu. Tetapi perlu diketahui, SPT yang akan disampaikan nantinya adalah dalam bentuk data elektronik, bukan SPT kertas yang biasa kita bayangkan.

Sebelumya, untuk dapat menghasilkan SPT dalam bentuk data elektronik ini kita harus melakukannya dengan aplikasi SPT yang disebut e-SPT. Aplikasi ini dapat diunduh gratis dari situs DJP (pajak.go.id). Nah, dengan sistem e-Filing, untuk penyusunan SPT bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS ini nampaknya sudah semakin mudah karena bisa dibuat langsung di website DJP, jadi tidak perlu repot-repot mengunduh dan menginstall aplikasi e-SPT. Jadi, aplikasi e-SPT nya pun bersifat online.

Setelah kita input data-data yang diperlukan ke dalam sistem e-SPT ini, maka nanti kita harus menandatangani SPT tersebut. Tentu saja penandatanganan ini juga dalam bentuk elektronik, bukan membubuhkan tanda tangan manual seperti yang kita lakukan selama ini. Caranya adalah dengan memasukkan kode verifikasi dalam e-SPT. Kode verifikasi sendiri harus diminta di situs DJP (pajak.go.id).

Apabila SPT berstatus Kurang Bayar, maka seperti biasa, Wajib Pajak harus membayar dulu di bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP. Setiap pembayaran pajak pasti mendapatkan nomor tertentu yaitu NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Nah, nomor ini kemudian diinputkan dalam e-SPT.

4. Sampaikan SPT Tahunan Anda

Bila SPT sudah kita buat melalui e-SPT, langkah berikutnya tentu kita sampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tersebut secara online dengan sistem e-Filing melalui situs DJP. Setelah SPT disampaikan, maka Wajib Pajak akan diberikan notifikasi yang memberitahukan status SPT yang disampaikan.

Dalam hal e-SPT yang disampaikan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara online ini wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Nah, jika Anda ingin segera mencoba sistem ini, silahkan meluncur saja ke situsnya di http://efiling.pajak.go.id. Selamat mencoba.

SPT Masa PPN 1111 DM

October 19th, 2010 2 comments

Mulai masa pajak Januari 2010, SPT Masa PPN yang sekarang berlaku yaitu formulir SPT Masa PPN 1107 dan formulir SPT Masa PPN 1108 sudah tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya adalah formulir SPT Masa PPN formulir 1111 dan formulir 1111 DM. Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada umumnya akan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 karena inilah sebenarnya formulir SPT Masa PPN yang normal atau defaultnya.

Nah, untuk siapakah SPT Masa PPN formulir 1111 DM ini? Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010, formulir 1111 DM ini wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Untuk lebih mengetahui tentang Pengusaha Kena Pajak yang seperti apa yang dapat atau wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, silahkan baca tulisan saya ini : Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Kode Formulir 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM, terdiri dari dua bagian. Pertama adalah induk SPT Masa PPN 1111 DM – Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05). Bagia kedua adalah lampirannya yang terdiri dari :

  1. Formulir 1111 A DM (D.1.2.32.13) adalah Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak; dan
  2. Formulir 1111 R DM (D.1.2.32.14) adalah Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bentuk Formulir 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM dapat berbentuk kertas (hardcopy) atau dalam bentuk data elektronik yang dapat disampaikan melalui media elektronik atau melalui e-filling. SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang :

  1. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau
  2. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan,

dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. Apabila kedua dokumen di atas yang diterbitkan oleh PKP tidak lebih dari 25 dokumen dalam satu masa pajak, maka PKP dapat menggunakan formulir kertas atau dalam bentuk media elektronik.

Apabila SPT Masa PPN 1111 DM disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), maka bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPN 1111 DM harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010. Sedangkan jika PKP menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk media elektronik maka PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 DM tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy). PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Apabila PKP menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka SPT Masa PPN 1111 DM tersebut dianggap tidak disampaikan. Konsekuensinya terhadap PKP dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Cara Penyampaian SPT

SPT Masa PPN 1111 DM dapat disampaikan oleh PKP dengan cara manual atau cara elektronik. Penyampaian secara manual dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM ke KPP atau KP2KP secara langsung. Penyampaian secara manual juga dapat disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP.

Penyampaian secara manual meliputi SPT Masa PPN 1111 DM yang berbentuk formulir kertas (hard copy) dan SPT Masa PPN 1111 DM yang berbentuk data elektronik yang disampaikan dalam media elektronik.

Penyampaian SPT Masa PPN 1111 DM secara elektronik dilakukan melalui e-Filing yang tata cara penyampaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengadaan Formulir 1111 DM

Formulir SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau aplikasi e-SPT dapat diperoleh dengan cara :

  1. diambil di KPP atau KP2KP;
  2. digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP;
  3. diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat http://www.pajak.go.id, selanjutnya dapat dimanfaatkan/digandakan; atau
  4. disediakan oleh ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penggandaan formulir SPT Masa PPN 1111 DM harus mempunyai format dan ukuran yang sama dengan formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sekilas Isi e-SPT Masa PPh Pasal 21

July 9th, 2009 5 comments

Setelah melakukan instalasi e-SPT Masa PPh Pasal 21, sekarang saya coba mengenalkan sekilas isi dari program e-SPT Masa PPh Pasal 21 ini.

Hal pertama yang harus difahami perbedaan antara e-SPT PPh Pasal 21 yang dulu dan yang baru sekarang adalah bahwa pada e-SPT yang lama SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan bagian dari e-SPT PPh Masa di mana di program tersebut terdapat pula proram e-SPT untuk PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) serta e-SPT PPh Pasal 15. e-SPT Tahunan PPh Pasal 21 digabung dengan e-SPT Tahunan PPh Badan. Kini, PPh Pasal 21 memiliki satu program e-SPT tersendiri terpisah dari e-SPT yang lain.

Pada e-SPT Masa PPh Pasal 21 ini masih tetap harus melakukan setting regional Indonesia. Namun demikian, setting ODBC sudah tidak perlu dilakukan karena e-SPT ini sudah otomatis membuatkan database default bernama DBPPHMASAV3. Untuk penggunaan beberapa perusahaan, maka kita perlu membuat beberapa database dengan melakukan setting ODBC sendiri.

Pertama kali masuk program e-SPT ini kita diminta untuk menginputkan NPWP, melakukan login, kemudian meginput data profil perusahaan pemotong PPh Pasal 21. Setelah itu barulah kita akan masuk ke area utama e-SPT Masa PPh Pasal 21.

Ada lima menu utama yaitu : menu Program, SPT PPh, SPT Tools, Utility dan Help. Menu Program digunakan untuk melakukan setting SPT atau membuat SPT dan membuka SPT yang ada. Menu SPT PPh aktif kalau sudah melakukan setting SPT atau membuka SPT. Di menu inilah kita bisa membuat SPT termasuk lampiran-lampirannya.

Menu SPT Tools digunakan untuk menghapus SPT, mencetak SPT dan membuat file pelaporan SPT dalam bentuk csv format. Sementara di menu Utility terdapat submenu profil Wajib Pajak, submenu Referensi untuk mensetting PTKP, BTKP, biaya jabatan dll, submenu setting tarif untuk menetukan tarif Pasal 17 dan tarif final. Submenu lain adalah impor data, ekspor data dan setting username d6an password.

Nah, untuk melihat gambaran isi dari e-SPT PPh Masa, saya sudah menyediakan file powerpoint yang berisi capture dari screen ketika membuka program e-SPT di bawah ini.

Categories: e-SPT, PPh Masa, PPh Pasal 21, SPT Masa Tags: