Archive

Author Archive

PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

November 24th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Ketentuan Umum Penghitungan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan 25 (PPh Pasal 25) adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 25 yang dibayar pada tahun berjalan akan menjadi dapat dikreditkan dari Pajak Penghasilan terutang tahun tersebut oleh Wajib Pajak tersebut dalam SPT Tahunan-nya. Bagian ini akan membahas tentang cara menghitung PPh Pasal 25, terutama bagi Wajib Pajak baru. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ini harus memperhatikan ketentuan tentang penerapan ketentuan Pajak Penghasilan terutang untuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru juga harus memperhatikan ketentuan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Secara umum, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

  1. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23; dan
  2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh.

Selisih PPh terutang dikurangi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 tersebut kemudian dibagi 12 sehingga ditemukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun berjalan.[1]

Sebagai contoh, data PPh terutang, kredit pajak, dan kurang/lebih bayar berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

PPh Pasal 25

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

Jumlah kredit Pajak

400.000.000

Kurang Bayar

100.000.000

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

+
Jumlah kredit Pajak

350.000.000

-

PPh yang dibayar sendiri

150.000.000

PPh Pasal 25 (Rp150.000.000 : 12)

12.500.000

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Baru 

Untuk Wajib Pajak baru, Undang-undang PPh memberikan delegasi kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang penghitungan PPh Pasal 25-nya.[1] Atas dasar tersebut Menteri Keuangan telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

Pengertian Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh    penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.[2] Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Sedangkan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Ketentuan yang sama berlaku bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak dapat menghitung penghasilan neto fiskal dari pembukuannya.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru.

Tuan Amir (K/1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang baru melakukan pekerjaan bebas pada bulan Oktober 2017. Tuan Amir menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung penghasilan netonya. Persentase norma untuk pekerjaan bebas Tuan Amir adalah 20%. Penerimaan bruto Tuan Amir pada bulan Oktober 2017 adalah Rp100.000.000,00. PPh Pasal 25 untuk bulan Oktober 2017 adalah:

Penerimaan bruto

100.000.000

Penghasilan neto (20% x Rp100.000.000)

20.000.000

Penghasilan neto disetahunkan (20.000.000 x 12)

240.000.000

PTKP
Untuk WP sendiriPstatus kawin

Tanggungan

54.000.000

4.500.000

4.500.000

+
Jumlah PTKP

63.000.000

-

Penghasilan Kena Pajak

177.000.000

PPh terutang
   5% x Rp50.000.000

2.500.000

   15% x Rp127.000.000

19.050.000

+

Jumlah

21.550.000

PPh Pasal 25 bulan Oktober 2017 (:12)

1.795.833

Ketentuan tentang pengghitungan sebagai Wajib Pajak baru juga berlaku untuk Wajib Pajak yang tidak lagi dikenakan PPh final dengan peredaran bruto tertentu karena peredaran brutonya telah melewati Rp4.800.000.000,00 pada tahun sebelumnya.


[1] Pasal 25 Ayat (7) huruf a UU PPh

[2] Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009



[1] Pasal 25 Ayat (1) UU PPh

PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi

November 23rd, 2017 No comments

Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

Dengan demikian, objek pemungutan PPh Pasal 22nya adalah penjualan hasil produksi berupa semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah distributor semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan.

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar:

  1. 0,1% dari DPP PPN atas penjualan kertas di dalam negeri;
  2. 0,25% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis semen di dalam negeri;
  3. 0,45% dari DPP PPN penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri;
  4. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan baja di dalam negeri;
  5. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis obat di dalam negeri.

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Contoh :

PT Semen Sumatera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen. Pada tanggal 23 Maret 2016 PT Semen Sumatera menjual 100.000 sak semen kepada PT Andalan dengan harga jual Rp70.000 per sak.  DPP PPN adalah harga jual, yaitu 100.000 sak @Rp70.000 = Rp7.000.000.000. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Sumatera adalah 0,25% x Rp7.000.000.000 atau sama dengan Rp17.500.000,00.

Atas pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

  1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
  2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22); dan
  3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pendaftaran NPWP

November 18th, 2017 No comments

NPWP yang merupakan kependekkan dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[1] Jadi, NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang telah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang tercatat pada administrasi pajak untu mempermudah pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini selanjutnya diwajibkan oleh UU KUP untuk melakukan pendaftaran, secara self assesment, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan.[2] BUT, dalam terminologi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk dalam pengertian badan.[3]

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP adalah:[4]

  1. Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
  2. Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.[5]

Batas Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran untuk diberikan NPWP adalah sebagai berikut:[1]

Jenis Wajib Pajak

Batas Waktu Pendaftaran

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas, nyata-nyata mulai dilakukan
Wajib Pajak badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian
Bendahara paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
Proses Pendaftaran

Tempat pendaftaran Wajin Pajak adalah:

  1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
  2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP tempat tinggalnya juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara tertulis atau elektronik dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Adapun persyaratan dokumennya adalah sebagai berikut.

Jenis Wajib Pajak

Persyaratan Dokumen

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA; dan
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA;
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.
Wajib Pajak badan
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat      atau instansi yang berwenang.
Bendahara
  1. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah; dan
  2. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penerbitan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pemberian NPWP Secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NWP secara jabatan apabila kewajiban pendaftaran NPWP berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP tidak dilakukan oleh Wajib Pajak.[1]  Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi.

 


[1] Pasal 2 Ayat (4) UU KUP


[1] Pasal 2 Ayat 5, 6 dan 7 Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

 


[1] Pasal 1 Angka 6 UU KUP

[2] Pasal 2 Ayat (1) UU KUP

[3] Pasal 1 Angka 3 UU KUP

[4] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

[5] Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

Categories: NPWP Tags: ,

PPh Final Atas Penjualan Saham di Bursa Efek

November 12th, 2017 No comments

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

PPh Final Terutang

Untuk Bukan Saham Pendiri

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Untuk Saham Pendiri

Selain dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. Untuk saham perusahaan yangdiperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Wajib Pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum

Yang dimaksud dengan pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dalam rangka penawaran umum perdana (intial public offering) menjadi efektif.

Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Untuk Bukan Saham Pendiri

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Untuk Saham Pendiri

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan 0,5% dari nilai saham dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro Paling lambat :

  • 6 bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut;
  • 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997.

Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.

Emiten tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan Pajak Penghasilan di atas sebagai biaya.

 

 

 

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

November 6th, 2017 No comments

PPh Pasal 22 ini sebenarnya adalah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh instansi pemerintah ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang. Terdapat 3 pihak yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 atas pembayaran atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
  2. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Wajib Pajak yang menerima pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah/Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat penerbit SPM (Rekanan Pemerintah).

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Contoh :

CV Sahabat adalah perusahaan di bidang perdagangan. Pada bulan April 2016 CV Sahabat ditunjuk sebagai pemasok meja kursi untuk Dinas Koperasi Pemerintah Kota Palembang. Nilai pengadaan meja kursi tersebut adalah Rp77.000.000 termasuk PPN. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Koperasi Pemkot Palembang adalah 1,5% x Rp70.000.000 atau sama dengan Rp.1.050.000,00.

Terdapat juga pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 pembayara atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. pembayaran  yang jumlahnya paling  banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  2. pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos
  3. pembayaran atas pemakaian air dan listrik
  4. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  5. pembelian gabah dan/atau beras.