Home > PPh Orang Pribadi, PPh Tahunan, SPT Tahunan > Yuk, Sampaikan SPT Tahunan Secara Online

Yuk, Sampaikan SPT Tahunan Secara Online


 Powered by Max Banner Ads 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT adalah masalah biaya kepatuhan. Biaya ini harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka menyusun SPT  serta menyampaikan SPT tersebut ke tempat penerimaan SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain biaya berbentuk pengeluaran uang, biaya dalam bentuk  pengorbanan waktupun harus dipertimbangkan.

Logikanya adalah semakin mudah dan murah Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT, maka akan semakin besar kemungkinannya Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

Akhir tahun 2011 lalu, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh, yaitu dengan diperkenalkannya sistem e-filling. Sistem penyampaian SPT ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang SPT Tahunannya dapat menggunakan formulir SPT 1770S dan 1770 SS.

Saya yakin, diluncurkannya sistem ini ditujukan agar Wajib Pajak semakin mudah dalam menyampaikan SPT nya dan pada gilirannya akan semakin banyak Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, serta angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan semakin meningkat. Akhirnya tentu kinerja DJP bisa terangkat karena angka kepatuhan SPT ini adalah salah satu indikator kinerja utama (IKU) DJP.

Sistem Online

Sistem e-Filing ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi ditujukan pada kalangan terbatas dan biasanya harus melibatkan perusahaan ASP sehingga penggunaan fasilitas ini menjadi berbayar. Penerapannyapun selama ini dirasakan kurang efektif. Nah, bagaimana dengan sistem e-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ini? Kita lihat saja perkembangannya.

Sistem e-Filing ini merupakan sistem online menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, bisa kita bayangkan bahwa sistem ini membuat para Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTnya  kapan saja dan di  mana saja sehingga akan mengurangi beban waktu dan uang yang harus ditanggung. Coba deh kita simak definisinya e-filling ini yang saya ambil dari PER-39/PJ/2011 :

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Siapa Yang Bisa Menggunakan?

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang SPT Tahunannya menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS untuk dapat menyampaikan SPT menggunakan sistem e-filling ini.

Sekedar mengingatkan bahwa formulir 1770 SS adalah formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun. Sementara formulir 1770S bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Catatannya adalah formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Bagaimana Prosedurnya?

Prosedur yang harus dilalui oleh Wajib Pajak orang pribadi agar dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan sistem online ini adalah sebagai berikut :

1. Dapatkan e-FIN (Electronic  Filing Identification Number)

E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.

Permohonan untuk mendapatkan e-FIN dapat dilakukan secara online atau secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak atau kuasanya harus menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyampaikan surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

E-FIN akan diterbitkan dalam waktu 3 hari kerja jika permohonan e-FIN dilakukan secara online atau 1 hari kerja jika permohonan dilakukan secara langsung dengan catatan permohonan sudah benar dan lengkap.

E-FIN ini akan disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi ke alamat Wajib Pajak jika permohonan dilakukan secara online, atau diteriam secara langsung kalau permohonan dilakukan secara langsung.

2. Lakukan Pendaftaran

Untuk terdaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.

Pendaftaran tersebut dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail address) dan nomor telepon genggam (handphone) untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi.

Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang di-generate oleh sistem DJP yang digunakan untuk keamanan dalam proses e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Sedangkan notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT yang disampaikan melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

3. Susun SPT Anda

Nah, jika sudah terdaftar, maka tentu saja kita harus membuat SPT dulu. Tetapi perlu diketahui, SPT yang akan disampaikan nantinya adalah dalam bentuk data elektronik, bukan SPT kertas yang biasa kita bayangkan.

Sebelumya, untuk dapat menghasilkan SPT dalam bentuk data elektronik ini kita harus melakukannya dengan aplikasi SPT yang disebut e-SPT. Aplikasi ini dapat diunduh gratis dari situs DJP (pajak.go.id). Nah, dengan sistem e-Filing, untuk penyusunan SPT bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS ini nampaknya sudah semakin mudah karena bisa dibuat langsung di website DJP, jadi tidak perlu repot-repot mengunduh dan menginstall aplikasi e-SPT. Jadi, aplikasi e-SPT nya pun bersifat online.

Setelah kita input data-data yang diperlukan ke dalam sistem e-SPT ini, maka nanti kita harus menandatangani SPT tersebut. Tentu saja penandatanganan ini juga dalam bentuk elektronik, bukan membubuhkan tanda tangan manual seperti yang kita lakukan selama ini. Caranya adalah dengan memasukkan kode verifikasi dalam e-SPT. Kode verifikasi sendiri harus diminta di situs DJP (pajak.go.id).

Apabila SPT berstatus Kurang Bayar, maka seperti biasa, Wajib Pajak harus membayar dulu di bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP. Setiap pembayaran pajak pasti mendapatkan nomor tertentu yaitu NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Nah, nomor ini kemudian diinputkan dalam e-SPT.

4. Sampaikan SPT Tahunan Anda

Bila SPT sudah kita buat melalui e-SPT, langkah berikutnya tentu kita sampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tersebut secara online dengan sistem e-Filing melalui situs DJP. Setelah SPT disampaikan, maka Wajib Pajak akan diberikan notifikasi yang memberitahukan status SPT yang disampaikan.

Dalam hal e-SPT yang disampaikan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara online ini wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Nah, jika Anda ingin segera mencoba sistem ini, silahkan meluncur saja ke situsnya di http://efiling.pajak.go.id. Selamat mencoba.

  1. agung
    February 16th, 2012 at 05:05 | #1

    untuk pelaporan 1770S atas expatriate bagaimana ? sedangkan expatriate nya sudah tidak ada di indonesia, dan NPWP nya belum ditutup bagaimana ?

    apakah atas 1770S expatriate tsb tetep harus dilaporkan?

    klo harus tetep dilaporkan siapa yang bisa menandatangani form 1770S tsb selain org yang bersangkutan ?

    bila NPWP nya harus ditutup bagaimana caranya sedangkan NPWP asli dia tidak kembalikan & apa aja persyaratan nya ?

    terimakasih admin , maaf terlalu panjang pertanyaannya

  2. admin
    February 18th, 2012 at 15:43 | #2

    Masalah SPT dan NPWP adalah masalah pribadi. Semestinya si expatriat tsb mengajukan penghapusan NPWP dulu. Formulir SPT tetap harus dilaporkan sepanjang tidak ada penghapusan NPWP. SPT yang menandatangani harus ybs, kecuali memberikan kuasa kepada orang lain.

  3. nur
    February 21st, 2012 at 03:07 | #3

    Perusahaan tempat saya bekerja dirasakan kurang transparan dalam hal pembayaran pajak perorangan, dikarenakan slip bukti pembayaran per bulannya tidak diberikan kepada kami. pihak yang bersangkutan menyatakan yang dibayarkan selama ini adalah pajak perusahaan secara global,dan kami akan diberi slip bukti pembayaran perorangannya di akhir tahun. (bukankah pajak perusahaan dan perorangan berbeda?). akan tetapi belakangan, perusahaan kami memberitahu bila jumlah pajak perorangan yang selama ini dibayarkan masih kurang dan sisanya akan dipotong dari gaji berikutnya. sebagai orang awam di bidang perpajakan, mohon dijelaskan prosedur pembayaran pajak perorangan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.

  4. santy
    February 27th, 2012 at 03:34 | #4

    contoh blangko spt tahun perusahaan

  5. Tetra hartanto
    February 27th, 2012 at 04:40 | #5

    kalo pajak dibayar olehperusahaan dan kita diberi copyan formulir 1721-A1 sbg bukti pemotongan pph ps 21.
    Saya ingin menanyakan apakah saya wajib unuk melaporkannya lagi? tks

  6. admin
    March 18th, 2012 at 03:57 | #6

    @nur Pajak karayawan memang dipotong oleh perusahaan setiap bulan (PPh Pasal 21). Atas pemotongan ini, perusahaan harus membuat bukti pemotongan setiap tahun (pada bulan Januari tahun berikutnya). Bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini disebut formulir 1721 A1. Anda berhak meminta bukti potong ini, agak dapat melaporkan dalam SPT Tahunan Anda.

  7. admin
    March 18th, 2012 at 03:58 | #7

    @Tetra hartanto Iya, dalam arti melaporkan SPT Tahunan Anda sendiri. Bukti potong 1721 A1 nantinya akan dilampirkan sebagai bukti Anda telah dipotong PPh Pasal 21.

  8. vina
    March 19th, 2012 at 13:00 | #8

    Mohon info, jikalau wajib pajak sudah tidak bekerja,apakah ybs tetap harus mengisi dan melaporkan SPT tahunan? jika iya form pelaporan mana yg dipakai? dan berkas apa yg harus disertakan? thx

  9. rosa
    March 20th, 2012 at 12:07 | #9

    mohon info. Bila sebelumnya saya karyawan pt A (januari – Agustus) dan bulan september saya bekerja di perusahaan B. SPT yang saya sampaikan ssat di perusahaan A atau B? terima kasih

  10. March 26th, 2012 at 04:35 | #10

    tertarik PPh Orang Pribadi yang SPT Tahunannya menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS untuk dapat menyampaikan SPT menggunakan sistem e-filling, tetapi kami adl bendahawan lembaga yang pakai NPWP lembaga untuk potong PPh para pegawai, ribet? hari gini masih ribet. yang e-filling lembaga, apa ada untuk pelaporan masa dan tahunan lembaga

  11. lutfhi
    March 28th, 2012 at 04:14 | #11

    Mohon penjelasan dan petunjuk pak, di perusahaan kami memang mendapatkan bukti potong 1721-A1. tetapi pada saat kami menanyakan tentang laporan PPh 21 Pribadinya pihak perusahaan tidak bersedia melaporkan, karena hal tersebut adalah kewajiban pribadi masing – masing karyawan, benarkah bgetiu pak ? menurut pihak perusahaan kalau mereka yang melaporakan, akan ada kemungkinan ketidakbenaran data, sebab mereka tidak mengetahui kondisi keuangan sebenarnya seorang karyawan, apakah dia melakukan usaha lain selain menjadi pegawai? ataukah dia memiliki pinjaman ? dsb. yang jelas pihak perusahaan tidak mau melaporkan PPh 21 Pribadi.Mohon petunjuk pak…

  12. yudho
    March 13th, 2013 at 02:04 | #12

    saya lupa no e-FIN yang pernah dikirimkan sebelumnya, apa yang harus saya lakukan?

  13. Vendi
    March 14th, 2013 at 12:50 | #13

    Mau tanya

    untuk mendapatkan nmr e-FIN gimana ya? saya sudah input data sesuai kartu NPWP. tetapi gk bisa – bisa.

    mohon info

  14. SIlvia
    March 27th, 2013 at 03:25 | #14

    Saya berusaha mendapat nomor e_FIN tetapi jawaban dari sistem kalo gak salah cabang tidak dapat mendaftarakn.. Ini maksudnya apa ??

    Mohon infonya..

  15. Nata
    March 28th, 2013 at 05:59 | #15

    Mau tanya,

    saya sudah 2 tahun berhenti bekerja, dan punya NPWP, apakah saya harus terus lapor spt setiap tahun, sedangkan saya tidak punya penghasilan lagi, alias nganggur, mohon pencerahannya

  16. May 21st, 2013 at 23:12 | #16

    Ya, kewajiaban lapor tetap ada walaupun isinya nihil.

  17. Maya
    July 22nd, 2013 at 06:27 | #17

    mau tanya neh
    gimana ya caranya bayar pajak bulanan dan tahun secara online
    mohon bantuannya

  18. bowo
    March 23rd, 2015 at 21:37 | #18

    Ketika saya mengisi laporan spt online,
    hasilnya adalah: saya dinyatakan KELEBIHAN membayar pajak sebesar pph istri.
    Untuk diketahui:
    1. NPWP istri gabung dengan Saya,
    2. Saya sudah mengisi nama Pemotong Pajak tempat istri bekerja
    Dengan demikian seharusnya nasil perhitungan adalah NIHIL

    Mohon penjelasannya

    Terima kasih

  1. No trackbacks yet.