Powered by Max Banner Ads 

Mulai bulan Juli lalu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan PPh Final sebesar 1% dari omzet kepada Wajib Pajak usaha kecil, mikro, dan menengah. Namun demikian, sebenarnya tidak semua UMKM terkena ketentuan PPh Final 1% tersebut.

Berikut ini saya sarikan dari ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1% tersebut.

Usaha Menengah Yang Beromzet Lebih Dari Rp4,8 Milyar Setahun

Ketentuan PPh Final 1% diberlakukan bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Di segmen usaha menengah, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang omzetnya lebih dari Rp4,8 Milyar setahun sehingga Wajib Pajak ini tidak terkena ketentuan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Usaha Pekerjaan Bebas

Usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ini adalah:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kruĀ film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, danĀ moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Dengan ketentuan ini, seorang dokter yang memiliki usaha praktek dokter, walaupun omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun, tetap tidak dikenakan PPh Final 1%. Begitu juga misalnya seorang konsultan pajak, pengacara, arsitek, notaris, penilai ataupun aktuaris yang membuka praktek, tidak dikenakan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Pedagang Kaki Lima

Sebenarnya tidak ada istilah pedagang kaki lima dalam peraturannya, tetapi sepertinya yang dimaksud adalah pedagang kaki lima. Disebutkan bahwa yang tidak dikenakan PPh Final 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

  1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib Pajak Badan Tertentu

Wajib Pajak badan tertentu tidak dikenakan PPh Final 1%. Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, dan Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 Milyar.

——

Nah, itulah Wajib Pajak tertentu, yang pada umumnya adalah pelaku UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1%. Pertanyaan berikutya adalah, kalau tidak dikenakan PPh Final 1%, terus bagaimana pengenaan PPh nya? Tentu saja kembali ke ketentuan umum Pajak Penghasilan. Kena pajak atau tidaknya tergantung ketentuan umum. Bukan berarti pasti tidak kena pajak.