Home > PPh Pasal 23, SPT Masa, Surat Setoran Pajak > Tatacara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Tatacara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23


 Powered by Max Banner Ads 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan salam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

1. Tatacara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

2. Tatacara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

  1. Sapta
    November 20th, 2010 at 04:15 | #1

    Mohon penjelasan cara pengisian SSP untuk PPh Pasal 23, apakah NPWP diisi NPWP wajib pajak atau NPWP pemotong. Begitu juga Bukti Pemotongan PPh 23…Terima kasih atas informasinya….

  2. ade
    January 10th, 2011 at 04:00 | #2

    Mohon penjelasan cara pengisian SSP untuk PPh Pasal 23, apakah NPWP diisi NPWP wajib pajak atau NPWP pemotong. Begitu juga Bukti Pemotongan PPh 23…T.Jika pembayaran pph 23 sudah lewat batas / terlambat, apakah ada dendanya?

    Terima kasih…

  3. admin
    January 15th, 2011 at 01:08 | #3

    kalau SSP PPh Pasal 23 diisi NPWP Pemotong Pajaknya, bukan fihak yang dipotong
    kalau dalam bukti potong tentu saja diisi nama dan NPWP fihak yang dipotong

  4. admin
    January 15th, 2011 at 01:22 | #4

    sanksi terlambat membayar PPh Pasal 23 adalah sanksi bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampsi tanggal bayar..
    sanksi terlambat menyampaikan SPT PPh Pasal 23 adalah sanksi denda Rp100.000 per SPT Masa PPh Pasal 23 yang tidak atau terlambat disampaikan…

  5. aya
    January 20th, 2011 at 08:40 | #5

    Mau tanya pak,kalau misal nya ssp trsbt sdh kita isi no NPWP PIHAK YANG DIPOTONG pdhl shrusnya NPWP pihak pemotong gmna pak? dan sudah sya setorin k bank pak???

  6. budi
    January 28th, 2011 at 15:19 | #6

    tolong di bantu..cara pengisian spt ppn/pph orang/badan untuk tahun 2010,berikut contoh laporan keuangan yang di lampirkan.

  7. sis
    January 30th, 2011 at 07:56 | #7

    gmn dengan orang yang usahanya dah bangkrut..apa masih kena pajak pph..apa bisa di resign

  8. ety
    February 9th, 2011 at 08:13 | #8

    saya mau tanya..saya uda bayar pph 23 menggunakan ssp tangal 8. lalu waktu saya cek documen kembali ternyata ada yang belum dimasukan..boleh tidak saya bayar kembali pada tanggal 9 nya..?apa boleh dalam 1 bln sspnya 2

  9. tiara
    February 22nd, 2011 at 09:47 | #9

    Pak, saya mau tanya masalah PPH 23 di kantor saya PPH 23 dibayarkan oleh klien gimana cara saya melaporkannya ke pajak ? trims

  10. ninik hartini
    March 2nd, 2011 at 02:01 | #10

    saya mau tanya, saya dipotong pph 23 bukti potong sdh saya terima apakah saya harus melaporkan juga ke dirjen pajak atau tidak kalau utk laporan tahunannnya apakah juga harus dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya? terima kasih

  11. yayah
    April 19th, 2011 at 07:40 | #11

    saya mau tanya, kalau saya menggunakan jasa sewa mobil. mobil yg saya sewa milik orang pribadi dan tidak punya NPWP. sedangkan saya ada NPWP dan sudah PKP. berapa % yang harus saya potong PPh 23nya?? terima kasihh

  12. admin
    April 20th, 2011 at 00:45 | #12

    Maksudnya yang menyewa adalah perusahaan? kalau ya, dipotong PPh Pasal 23 2% dari nilai sewa…

  13. fino
    April 28th, 2011 at 01:54 | #13

    mohon penjelasan tentang pajak makan dan minum yang menggunakan dana dari dari bantuan/subsidi. trims
    secepatnya mohon untuk dibalas.

  14. thymi
    May 13th, 2011 at 07:21 | #14

    pak tolong jelaskan tentang pph 23 untuk perusahaan konstruksi pak,,,terima kasih ya pak,,,,

  15. RANI
    May 19th, 2011 at 07:51 | #15

    PA SAYA MAU TANYA SEPERTI HALNYA TEMAN SAYA DI ATAS KAMI TELAT BAYAR DAN LAPOR PPH 23 SAMPAI 5 BULAN DAN KAMI MAU BAYAR JUNI BU;LAN DEPAN BAGAIMANA PEMBUATAN SSPNYA DI SATUKAN ATAU TERPISAH LALU BAGAIMANA PROSEDURE PEMBERITAHUAN DENDA TERIMAKASIH BANYAK …BALESANNYA KAMI HARAP SECEPATNYA

  16. ika
    June 12th, 2011 at 00:37 | #16

    mau tanya pak, mengacu pada aturan yang berlaku sekarang mengenai pph 23. dalam pmk 244 tahun 2008, menjelaskan jenis jasa lain, lalu bagaimana dengan pembuatan bukti potongnya? apakah harus disesuaikan dalam formulir bukti potong (berdasarkan per-43 tahun 2009, pada form tertulis jenis jasa lain, sesuai dengan per 70 tahun 2007)menjadi jenis jasa lain sesuai pmk 244 tahun 2008? mohon pencerahannya

  17. feby
    July 20th, 2011 at 04:32 | #17

    @admin

    mengenai NPWP siapa yg seharusnya tercantum di SSP, apakah ada aturan tertulisnya?
    saya bendahara pemerintah (wajib pungut), dan saya bermasalah dengan KPPN. Saya menerima jasa dari Rekanan dan memotong PPh psl 23. Menurut KPPN, NPWP yang tercantum dalam SSP PPh psl 23 itu adalah NPWP rekanan, sementara Rekanan tidak mau karena menurutnya NPWP yang tercantum seharusnya NPWP bendahara pemungut.
    Sampai sekarang masalah itu tidak bisa saya selesaikan karena saya belum menemukan peraturan tertulisnya. Mohon bantuannya. Terima kasih.

  18. titin
    August 1st, 2011 at 04:13 | #18

    Pak saya mau tanya, jika kntor saya ada transaksi sewa trucking bl juli, tp pembyran bl agustus, kapan saat terutang pph 23 apakah pd saat transaksi atau pd saat pembyaran? Kapan pula saya harus membuat bukti potong & melaporkan PPh 23 ke KPP? Dan pada saat membuat bukti potong pph 23, biasanya dlm bukti potong kan disebutin no berapa, bl dan th kpn, nah sebaiknya yang saya pakai dlm bukti potong itu apakah bl pd saat transaksi ( dlm hal ini Juli) atau bl pembayaran?

    Mohon penjelasannya… terimakasih.

  19. natalia
    August 2nd, 2011 at 05:37 | #19

    jika terima fa. masukan tgl. 12 juli 2011 dan fa. tsb dibayar tgl. 02 agustus 2011, kapan pph pasal 23 paling lambat dibayarkan ?
    terima kasih

  20. nyoman
    September 22nd, 2011 at 03:42 | #20

    apakah ada ketentuan yang mengatur tentang penomoran untuk bukti potong pph pasal 23 dan penomoran pph pasal 4 (2)
    thanks sebelumnya atas jawaban

  21. Dewi
    September 27th, 2011 at 05:07 | #21

    Mau nanya Pak, sebenarnya invoice PT X telah dibayarkan bulan Maret. Perusahaan kami lupa memotong PPh 23. Bagaimanakah cara pelaporannya. Apakah boleh digabungkan dengan SPT Masa agustus atau sesudahnya atau dibuat tersendiri pembetulan. Mohon penjelasannya.
    Terimakasih

  22. admin
    October 4th, 2011 at 14:57 | #22

    Untuk PPh Pasal 23, bendahara sebenarnya harus membuatkan bukti potong yang diberikan kepada rekanan. SSP sebenarnya atas nama bendahara. Jadi, mekanismenya berbeda dengan PPh Pasal 22. Di beberapa KPPN, hal ini tidak bermasalah kok. Yang penting bagi mereka sebenarnya cukup ada SSP saja, tidak penting atas nama bendahara atau rekanan.

  23. admin
    October 4th, 2011 at 14:59 | #23

    Semestinya dibuatkan SPT Pembetulan Maret…

  24. admin
    October 4th, 2011 at 15:02 | #24

    Tidak ada. Sesuaikan saja dengan kebutuhan…

  25. October 24th, 2011 at 04:56 | #25

    mau naya sih
    pph yg hrus di byar perusahaan ke kantor pajak pada masa bln 4 bru d byar bln 10
    ada kena denda ??

    trima kasih

  26. November 7th, 2011 at 04:41 | #26

    Jika domisili perusahaan berbeda dengan alamat npwp,untuk penyampaian SPT PPn bisakah di KKP Domisili perusahaan bukan di KKP PKP?

  27. dians
    December 6th, 2011 at 06:18 | #27

    saya ini pusing mau bayar pajak …tolong diberi penjelasan yg rinci tentang pengisian form SSP utk pasal 21, 22, ppn dan 23..perlu diketahui saya membayar pajak psl 21 utk membayar honor pns
    psl 22 utk biaya cetak
    ppn utk biaya cetak
    pph 23 utk jasa makan minum
    tolong dibuatkan secara rinci bentuk ssp mulai dari pengisian nama WP, NPWP …tolong dibuat contoh formulir SSP yang sudah diisi…terimakasih atas infonya. kalau terlalu panjang tong dikirim via email saya. terimakasih

  28. Andra
    January 7th, 2012 at 01:10 | #28

    mo nanya pak..
    apakah PPh 23 nopember di bayar di bulan desember atau januari?
    kalau dibayar du bulan januari apakah terlambat dan kena denda?

  29. mia
    January 17th, 2012 at 07:37 | #29

    pa saya mau tanya klw saya sudah dapat SSP PPH Ps.23 yang dari pemerintahan (pengerjaan proyek dari pemerintah contoh departemen pemerintahan) lalu bagaimana cara saya buat SPTnya? (cara pengisian SPTnya)

  30. anna
    January 28th, 2012 at 03:30 | #30

    pak, mau tanya untuk bukti potong pph 23. customer saya baru mengirimkan bukti potong pph 23 tahun 2010 pada tahun 2011. apakah bukti potong ini masih berlaku?

  31. indrata
    February 11th, 2012 at 09:29 | #31

    Pak, saya seorang karyawati sekaligus pelaku bisnis (manerima jasa jahit/CMT) dimana untuk hal ini saya udah dipotong PPh 23 sebesar 2% dari bruto tagihan saya. saat saya hitung penghasilan usaha saya, pajak yang terutang lebih kecil dari pph 23 yg sudah dipotong oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena tagihan saya ke pihak lain belum saya perhitungkan dengan biaya upah yang saya bayarkan ke penjahit saya.bagaimana seharusnya saya menghitung tagihan saya supaya pph 23 yg dipotong adalah benar2 penghasilan yg saya terima ?terimakasih

  32. sari
    February 16th, 2012 at 04:33 | #32

    pak, mhn masukannya, perush kt terikat dgn perush outsourcing untuk penyediaan jasa keamanan sdh 3th. Bln kmrn br kt tau bhwa diantr kami ada kslphmn mengenai pph 23,jd slm 3th pph 23 (pph atas manajemen fee) terlewatkan. Hal ini tdk km sengaja (krn perush km tidak terlalu mengerti pph 23)tp tetap akan km laporkan pjknya walapun nominalnya hanya sedikit, krn kt taat hkm. Sy dgr u keterlambtn pelaporan ada denda ya pak. Perush km berpandangan bhw wjb pjk atas manajemen fee adalah p ousirc bkn km sbg user. Yg mau sy tanyakan, bgmn cr pelaporannya? Dan dgn itikad baik ini apkh msh terbelit denda yg bsr jumlhnya krn sdh 3 th? Trmksh sblmnya

  33. rahmat siswanto
    February 25th, 2012 at 07:43 | #33

    Mohon penjelasan pph23. apa dasar pemotongan pph23 jika pembayaran ke klien kami tertuliskan pembayaran tidak termasuk pph23. karena biasanya pembayaran kami ke klien tertuliskan termasuk pph23 sehingga dasar pemotongannya jelas dari jumlah yang kita bayarkan dikurangi dengan pph23.
    terimakasih penjelasanya- rahmat siswanto

  34. vivie
    March 19th, 2012 at 04:50 | #34

    Saya salah satu rekanan kantor pajak….mohon dibantu
    dalam ssp pasal 23 di ssp tercantum nama dan NPWP kantor pajak tersebut…saat saya melaporkan ssp tersebut ke KPP terdekat dari kpp mengatakan harusnya dalam ssp tersebut tercantum nama dan NPWP rekanan….lalu saya harus membuat bukti pmotongan ssp pph pasal 23 nya….tyus kalu saya buat bukti potongnya itu atas nama kantor saya atau sesuai ssp yang tertera tersebutttt…..mohon di bantu ya . terima kasihhh

  35. March 22nd, 2012 at 05:44 | #35

    pak, boleh tanya unutuk peraturan yang mengenai SSP pph 23 bahwasanya NPWP si pemotong yang ditulis bukan wajib pajak,

  36. March 22nd, 2012 at 05:46 | #36

    @admin
    terus itu peraturannya yang mana ya pak?/

  37. nuny
    March 22nd, 2012 at 09:08 | #37

    pajak pph 23 kn blm dlapor slma 1 thn itu gmn yah pak klo saya mau ngelapor tlt ky gt … tlg infonya thx

  38. fitri
    March 24th, 2012 at 15:39 | #38

    Saya ingin tanyakan, file apa saja ya yg dilampirkan utk SPT TAHUNAN WPOP?apabila saat ini ada perubahan data alamat serta status saya (selain dokumen 1721 A dan 1770 SS nya) Apakah perlu foto copy KTP dan KK juga?lalu info dari Call centre pajak harus di lampirkan juga formulir perubahan data?kebetulan formulir perubahan data tersebut sudah saya download di internet

    Mohon informasi dan penjelasannya, Terima kasih, mohon dibalas ASAP

  39. vita
    April 19th, 2012 at 01:35 | #39

    Pak, mohon masukannya, perusahaan sudah dapat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari rekanan, terdapat kesalahan dalam kolom jumlah penghasilan bruto. Apakah bisa direvisi bukti pemotongan? bagaimana prosedurnya? Apabila terjadi double pemotongan PPh padahal 1 invoice, bagaimana cara pelaporannya?

  40. Sony
    June 29th, 2012 at 08:47 | #40

    Saya mau tanya mengenai PPh23 kalau pengguna jasanya adalah instansi pemerintah yang benar NPWP dan yang melaporkan itu Pemerintah atau kami sebagai penjual jasa, sedangkan kalau sama swasta kan pihak pemakai jasa yang melaporkan yang nantinya kita dpt bukti potong PPh23, terima kasih

  41. July 10th, 2012 at 08:42 | #41

    permisi pak, saya mau tanya …
    kalo “jasa maklon” itu arti nya apa ya ????
    dan kalau jasa jahit itu, masuk di jenis jasa apa ya ???
    .

  42. bintang
    July 20th, 2012 at 03:21 | #42

    @admin
    Pak, tolong masukannya.. bolehkah menggabungkan bukti potong dari invoice yg berbeda, berbeda tanggal pula, ke satu bukti potong saja?

    asal tidak pada bulan yang berbeda, tidak akan menjadi masalah

  43. semangat
    September 5th, 2012 at 04:38 | #43

    kalau misal saya memotong PPh 23 ke PT.X, ternyata jumlah pajak yang disetor&dilapor salah (misal yang disetor/lapor 100.000, padahal seharusnya 10.000) apakah harus dibuatkan pembetulan? atau dapat dikreditkan dimasa berikutnya? mohon penjelasannya.

  44. Nia
    December 12th, 2012 at 08:58 | #44

    @admin
    tolong masukannya, misalkan saya menyetor pph 23 Rp 1.000.000 tapi yang seharusnya disetor Rp 500.000 , dalam hal ini saya belum lapor pajak, bagaimana solusinya? apakah bisa disebut kelebihan pembayaran pajak? mohon jawabannya secepatnya. terima kasih..

  45. oce yasin
    December 17th, 2012 at 11:27 | #45

    Dalam bulan September 2012, saya telah melaporkan SPM PPh 23, ternyata terdapat kekurangan bayar PPh 23.. Dalam laporan perbaikan SPM PPh 23 apakah saya harus melaporkan lagi SSP PPh 23 yang telah dilaporkan ditambah dengan SSP PPh 23 yang belum dilaporkan… atau cukup membuat laporan perbaikan SPM PPh 23 untuk SSP PPh 23 yang belum dilapor saja? mohon penjelasannya..

  46. Giyarto
    January 21st, 2013 at 05:11 | #46

    Jika kita dipotong PPH pasal 23 oleh sipemotong, apakah kita harus melaporkan pada SPT masanya juga atau cukup si pemotong yang melaporkan, karena selama ini bukti potong kami laporkan pada akhir tahun (Tahunan), terus kata AR kami katanya harus dilaporkan pada SPT masa yang benar yang mana ? mohon bantuannya

  47. Thity
    November 6th, 2013 at 05:20 | #47

    @Admin…
    Apabila sy mau mnyetor PPh 23 dan mengisi form SSP, utk NPWP pakai NPWP wajib potong, terus utk NPWP pihak yg dipotong tidak perlu dicantumkan di SSP? Terus utk masa pajaknya apabila pembayaran jasa dilakukan pd bulan september berarti masa pajak bulan oktober? Mhn bantuan penjelasannya…
    Terima kasih.

  48. yuli
    November 29th, 2013 at 09:13 | #48

    Pak, saya seorang karyawati sekaligus pelaku bisnis (manerima jasa jahit/CMT) dimana untuk hal ini saya udah dipotong PPh 23 sebesar 2% dari bruto tagihan saya. saat saya hitung penghasilan usaha saya, pajak yang terutang lebih kecil dari pph 23 yg sudah dipotong oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena tagihan saya ke pihak lain belum saya perhitungkan dengan biaya upah yang saya bayarkan ke penjahit saya.bagaimana seharusnya saya menghitung tagihan saya supaya pph 23 yg dipotong adalah benar2 penghasilan yg saya terima ?terimakasih

  49. bari
    April 10th, 2014 at 09:13 | #49

    mohon Penjelasan, saat ini saya sedang ada masalah pajak terkait pajak terhutang. kronologi : saya dijadikan pemborong oleh pihak perusahaan dan saya punya pekerja +/- 50 orang. pada setiap gajian nominal yg tertera pada bukti potong adalah bruto. dan karena awam saya tidak pernah melapor karena perusahaan jg tidak memberi info kesaya. kemarin saya didatangi pegawai pajak dengan membawa surat pajak terutang +/- 175jt sedangkan saya sebenarnya hanya mendapat keuntungan beberapa juta saja dr usaha ini. saya disuruh segera bayar 175jt tsb, saya takut sampai2 tidak bisa tidur. katanya sampai bisa pidana kurungan. Mohon siapa yg ada wawasan beri saya masukan kepda saya yg awam akan pajak. Terima kasih.

  50. nitahardjono
    March 18th, 2016 at 12:48 | #50

    selamat malam, mengenai nama npwp siapa yang dicantumkan pada ssp u/ pembayaran pph pasal 23 sepertinya kok masih simpang siur? selama ini kami memakai nama npwp pihak yang dipotong terus bagaimana itu ya

Comment pages
1 2 265
  1. November 2nd, 2010 at 12:51 | #1