Archive

Posts Tagged ‘Wajib Pajak Baru’

PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

November 24th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Ketentuan Umum Penghitungan PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan 25 (PPh Pasal 25) adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 25 yang dibayar pada tahun berjalan akan menjadi dapat dikreditkan dari Pajak Penghasilan terutang tahun tersebut oleh Wajib Pajak tersebut dalam SPT Tahunan-nya. Bagian ini akan membahas tentang cara menghitung PPh Pasal 25, terutama bagi Wajib Pajak baru. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru ini harus memperhatikan ketentuan tentang penerapan ketentuan Pajak Penghasilan terutang untuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru juga harus memperhatikan ketentuan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Secara umum, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

  1. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23; dan
  2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh.

Selisih PPh terutang dikurangi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 tersebut kemudian dibagi 12 sehingga ditemukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun berjalan.[1]

Sebagai contoh, data PPh terutang, kredit pajak, dan kurang/lebih bayar berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

PPh Pasal 25

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

Jumlah kredit Pajak

400.000.000

Kurang Bayar

100.000.000

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017 adalah sebagai berikut.

PPh terutang

500.000.000

Kredit Pajak
PPh Pasal 21PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 24

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

+
Jumlah kredit Pajak

350.000.000

-

PPh yang dibayar sendiri

150.000.000

PPh Pasal 25 (Rp150.000.000 : 12)

12.500.000

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Baru 

Untuk Wajib Pajak baru, Undang-undang PPh memberikan delegasi kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang penghitungan PPh Pasal 25-nya.[1] Atas dasar tersebut Menteri Keuangan telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

Pengertian Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh    penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.[2] Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Sedangkan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penghasilan neto adalah penghasilan neto fiskal yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Ketentuan yang sama berlaku bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak dapat menghitung penghasilan neto fiskal dari pembukuannya.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru.

Tuan Amir (K/1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang baru melakukan pekerjaan bebas pada bulan Oktober 2017. Tuan Amir menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung penghasilan netonya. Persentase norma untuk pekerjaan bebas Tuan Amir adalah 20%. Penerimaan bruto Tuan Amir pada bulan Oktober 2017 adalah Rp100.000.000,00. PPh Pasal 25 untuk bulan Oktober 2017 adalah:

Penerimaan bruto

100.000.000

Penghasilan neto (20% x Rp100.000.000)

20.000.000

Penghasilan neto disetahunkan (20.000.000 x 12)

240.000.000

PTKP
Untuk WP sendiriPstatus kawin

Tanggungan

54.000.000

4.500.000

4.500.000

+
Jumlah PTKP

63.000.000

-

Penghasilan Kena Pajak

177.000.000

PPh terutang
   5% x Rp50.000.000

2.500.000

   15% x Rp127.000.000

19.050.000

+

Jumlah

21.550.000

PPh Pasal 25 bulan Oktober 2017 (:12)

1.795.833

Ketentuan tentang pengghitungan sebagai Wajib Pajak baru juga berlaku untuk Wajib Pajak yang tidak lagi dikenakan PPh final dengan peredaran bruto tertentu karena peredaran brutonya telah melewati Rp4.800.000.000,00 pada tahun sebelumnya.


[1] Pasal 25 Ayat (7) huruf a UU PPh

[2] Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009



[1] Pasal 25 Ayat (1) UU PPh