Archive

Posts Tagged ‘PPh UMKM’

Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final UMKM

August 26th, 2013 6 comments

 Powered by Max Banner Ads 

Besarnya PPh Final yang harus disetor oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final UMKM, adalah 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Misalnya, Tuan Abdullah, pemilik usaha restoran di kota A dan di kota B. Omzet bulan Juli 2013 untuk restoran di kota A Rp200.000.000,00, dan omzet restoran di kota B adalah Rp150.000.000,00. PPh terutang untuk restoran di kota A adalah 1% x Rp200 Juta = Rp2 Juta dan PPh terutang untuk restoran di kota B adalah 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Atas PPh Final yang terutang setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha tersebut Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, Tuan Abdullah harus menyetor PPh Final Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta paling lambat tanggal 15 Agustus 2013.

Pembayaran Rp2 Juta dilakukan menggunakan kode KPP A (misal wilayah kerja KPP A adalah kota A).  Pembayaran Rp1,5 Juta dilakukan menggunakan kode KPP B (misal wilayah kerja KPP B adalah kota B). Untuk pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran adalah 411128 (kode akun pajak) dan 420 (kode jenis setoran).

Wajib Pajak kemudian harus melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi Tuan Abdullah harus melaporkan pembayaran Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta ke KPP A dan KPP B pada tanggal 20 Agustus 2013. Namun demikian, Wajib Pajak telah dianggap melaporkan atau menyampaikan SPT Masa, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SPT Masa. Jadi, Tuan Abdullah, sebenarnya sudah dianggap melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2013 kalau Tuan Abdullah melakukan pembayaran tanggal 15 Agustus 2013, di mana dalam SSP tercantum validasi NTPN.

Demikianlah, tatacara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final 1%, yang pada umumnya merupakan Wajib Pajak pelaku usaha  kecil dan mikro, dan menengah (UMKM). Semoga bermanfaat.

Wajib Pajak UMKM Yang Tidak Dikenakan PPh Final 1%

August 24th, 2013 1 comment

Mulai bulan Juli lalu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan PPh Final sebesar 1% dari omzet kepada Wajib Pajak usaha kecil, mikro, dan menengah. Namun demikian, sebenarnya tidak semua UMKM terkena ketentuan PPh Final 1% tersebut.

Berikut ini saya sarikan dari ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1% tersebut.

Usaha Menengah Yang Beromzet Lebih Dari Rp4,8 Milyar Setahun

Ketentuan PPh Final 1% diberlakukan bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Di segmen usaha menengah, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang omzetnya lebih dari Rp4,8 Milyar setahun sehingga Wajib Pajak ini tidak terkena ketentuan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Usaha Pekerjaan Bebas

Usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ini adalah:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Dengan ketentuan ini, seorang dokter yang memiliki usaha praktek dokter, walaupun omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun, tetap tidak dikenakan PPh Final 1%. Begitu juga misalnya seorang konsultan pajak, pengacara, arsitek, notaris, penilai ataupun aktuaris yang membuka praktek, tidak dikenakan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Pedagang Kaki Lima

Sebenarnya tidak ada istilah pedagang kaki lima dalam peraturannya, tetapi sepertinya yang dimaksud adalah pedagang kaki lima. Disebutkan bahwa yang tidak dikenakan PPh Final 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

  1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib Pajak Badan Tertentu

Wajib Pajak badan tertentu tidak dikenakan PPh Final 1%. Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, dan Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 Milyar.

——

Nah, itulah Wajib Pajak tertentu, yang pada umumnya adalah pelaku UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1%. Pertanyaan berikutya adalah, kalau tidak dikenakan PPh Final 1%, terus bagaimana pengenaan PPh nya? Tentu saja kembali ke ketentuan umum Pajak Penghasilan. Kena pajak atau tidaknya tergantung ketentuan umum. Bukan berarti pasti tidak kena pajak.