Archive

Posts Tagged ‘pph final’

PPh Final Atas Penjualan Saham di Bursa Efek

November 12th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

PPh Final Terutang

Untuk Bukan Saham Pendiri

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Untuk Saham Pendiri

Selain dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. Untuk saham perusahaan yangdiperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Wajib Pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum

Yang dimaksud dengan pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dalam rangka penawaran umum perdana (intial public offering) menjadi efektif.

Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Untuk Bukan Saham Pendiri

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Untuk Saham Pendiri

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan 0,5% dari nilai saham dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro Paling lambat :

  • 6 bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut;
  • 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997.

Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.

Emiten tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan Pajak Penghasilan di atas sebagai biaya.

 

 

 

Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final UMKM

August 26th, 2013 6 comments

Besarnya PPh Final yang harus disetor oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final UMKM, adalah 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Misalnya, Tuan Abdullah, pemilik usaha restoran di kota A dan di kota B. Omzet bulan Juli 2013 untuk restoran di kota A Rp200.000.000,00, dan omzet restoran di kota B adalah Rp150.000.000,00. PPh terutang untuk restoran di kota A adalah 1% x Rp200 Juta = Rp2 Juta dan PPh terutang untuk restoran di kota B adalah 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Atas PPh Final yang terutang setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha tersebut Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, Tuan Abdullah harus menyetor PPh Final Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta paling lambat tanggal 15 Agustus 2013.

Pembayaran Rp2 Juta dilakukan menggunakan kode KPP A (misal wilayah kerja KPP A adalah kota A).  Pembayaran Rp1,5 Juta dilakukan menggunakan kode KPP B (misal wilayah kerja KPP B adalah kota B). Untuk pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran adalah 411128 (kode akun pajak) dan 420 (kode jenis setoran).

Wajib Pajak kemudian harus melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi Tuan Abdullah harus melaporkan pembayaran Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta ke KPP A dan KPP B pada tanggal 20 Agustus 2013. Namun demikian, Wajib Pajak telah dianggap melaporkan atau menyampaikan SPT Masa, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SPT Masa. Jadi, Tuan Abdullah, sebenarnya sudah dianggap melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2013 kalau Tuan Abdullah melakukan pembayaran tanggal 15 Agustus 2013, di mana dalam SSP tercantum validasi NTPN.

Demikianlah, tatacara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final 1%, yang pada umumnya merupakan Wajib Pajak pelaku usaha  kecil dan mikro, dan menengah (UMKM). Semoga bermanfaat.

Kapan Mulai Menerapkan PPh Final UMKM 1%?

August 24th, 2013 3 comments

Mungkin banyak di antara Anda yag masih bingung kapan sih mulai menerapkan PPh Final yang 1% ini. Apakah mulai 1 Juli Wajib Pajak wajib menerapkan PPh Final 1% ini atau belum. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang baru melakukan kegiatan usaha tahun 2013 ini, pakah wajib menerapkan PPh Final 1%. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita tentang penerapan PPh Final 1% bagi pelaku UMKM ini.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk menjelaskan hal itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengenaan PPh Final 1% ditentukan oleh peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto atau omzet tahun sebelumnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, maka pada tahun tersebut dikenakan PPh Final 1%. Sebaliknya, jika omzet tahun sebelumnya lebih dari Rp4,8 Milyar, maka tahun tersebut tidak dikenakan PPh Final 1%.

Contoh, Bapak Sule adalah pengusaha pabrik tempe. Omzet pada tahun 2012 adalah Rp3,5 Milyar. Karena omzetnya di bawah Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013 Bapak Sule sudah harus dikenakan PPh Final 1%. Artinya PPh Final bulan Juli 2013 adalah 1% dikalikan omzet bulan Juli 2013.

Contoh lain, Bapak Andre adalah pengusaha batik di Pekalongan. Omzet selama tahun 2012 adalah Rp5,6 Milyar. Dengan demikian, pada tahun 2013 Bapak Andre tidak dikenakan PPh Final 1%, tapi dikenakan Pajak Penghasilan dengan cara biasa atau mekanisme umum.

Bagaimana Dengan Omzet Kurang Dari 12 Bulan?

Dalam hal pmzet dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka wakt 12 bulan, pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.

Untuk lebih jelasnya, saya bisa memberikan contoh sebagai berikut. Misal Tuan Ariel adalah pengusaha warteg yang usahanya baru mulai bulan Oktober 2012. Sebelumnya Ariel adalah pegawai kantoran. Omzet selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember 2012 adalah Rp400 Juta. Omzet tahun 2012 yang disetahunkan adalah Rp400 Juta x (12/3) = Rp1,6 Milyar. Nah, karena  omzet yang disetahunkan masih di bawah Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013, Tuan Ariel terutang PPh Final 1% dari omzetnya yang dihitung secara bulanan.

Wajib Pajak Baru Terdaftar Tahun 2013

Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2013 sebelum 1 Juli 2013, maka pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan Juni 2013 yang disetahunkan.

Contoh, Kang Parto, sebagai pungusaha toko kelontong, baru terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal pada tanggal 1 April 2013. Omzet bulan April, Mei dan Juni berjumlah Rp500 Juta. Omzet selama tiga bulan itu kalau disetahunkan adalah Rp2 Milyar (Rp500 Juta x 12/3). Karena omzet yang disetahunkan kurang dari Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013 Kang Parto harus membayar PPh Final 1% dari omzetnya. Apabila omzet toko kelontong bulan Juli adalah Rp150 Juta, maka PPh Final yang harus dilunasi Kang Parto adalah 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Bagaimana kalau Wajib Pajak baru terdaftar setelah 1 Juli 2013? Jawabannya adalah  bahwa jika Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini (1 Juli 2013), pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. Untuk jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini.

Jika misalnya Kang Parto dalam contoh di atas baru terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Agustus 2013 dan omzet pada bulan Agustus tersebut adalah Rp150 Juta, maka omzet yang disetahunkan adalah Rp1,8 Milyar (Rp150 Juta x 12/1). Dengan demikian mulai bulan Agustus, Kang Parto membayar PPh Final 1% dari omzet. Khusus untuk bukan Agustus Kang Parto terutang PPh Final 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Wajib Pajak UMKM Yang Tidak Dikenakan PPh Final 1%

August 24th, 2013 1 comment

Mulai bulan Juli lalu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan PPh Final sebesar 1% dari omzet kepada Wajib Pajak usaha kecil, mikro, dan menengah. Namun demikian, sebenarnya tidak semua UMKM terkena ketentuan PPh Final 1% tersebut.

Berikut ini saya sarikan dari ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1% tersebut.

Usaha Menengah Yang Beromzet Lebih Dari Rp4,8 Milyar Setahun

Ketentuan PPh Final 1% diberlakukan bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Di segmen usaha menengah, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang omzetnya lebih dari Rp4,8 Milyar setahun sehingga Wajib Pajak ini tidak terkena ketentuan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Usaha Pekerjaan Bebas

Usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ini adalah:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Dengan ketentuan ini, seorang dokter yang memiliki usaha praktek dokter, walaupun omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun, tetap tidak dikenakan PPh Final 1%. Begitu juga misalnya seorang konsultan pajak, pengacara, arsitek, notaris, penilai ataupun aktuaris yang membuka praktek, tidak dikenakan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Pedagang Kaki Lima

Sebenarnya tidak ada istilah pedagang kaki lima dalam peraturannya, tetapi sepertinya yang dimaksud adalah pedagang kaki lima. Disebutkan bahwa yang tidak dikenakan PPh Final 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

  1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib Pajak Badan Tertentu

Wajib Pajak badan tertentu tidak dikenakan PPh Final 1%. Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, dan Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 Milyar.

——

Nah, itulah Wajib Pajak tertentu, yang pada umumnya adalah pelaku UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1%. Pertanyaan berikutya adalah, kalau tidak dikenakan PPh Final 1%, terus bagaimana pengenaan PPh nya? Tentu saja kembali ke ketentuan umum Pajak Penghasilan. Kena pajak atau tidaknya tergantung ketentuan umum. Bukan berarti pasti tidak kena pajak.

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan

October 10th, 2010 7 comments

Tanya :

Saya berencana akan menghibahkan rumah yang saya miliki kepada anak saya. Menurut informasi yang saya peroleh, atas pengalihan rumah kepada anak saya tersebut tidak perlu membayar Pajak Penghasilan final 5% tetapi saya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB). Mohon kiranya saya diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan SKB tersebut dan bagaimana cara saya mendapatkannya.

M. Jafar

Palembang

Jawab :

Terima kasih Pak Jafar atas pertanyaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari nilai pengalihan. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pengalihan yang dikecualikan sehingga tidak dikenakan PPh Final ini, yaitu pengalihan yang dilakukan oleh :

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Pengalihan rumah yang dilakukan Pak Jafar kepada anak Pak Jafar sendiri termasuk pengalihan hibah yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nah, untuk mendapatkan pembebasan ini memang Pak Jafar harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor . PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Permohonan untuk memperoleh SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis oleh Pak Jafar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pak Jafar terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan format sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009.

Adapun persyaratan yang harus disertakan dalam permohonan untuk memperoleh SKB tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Dalam surat pernyataan hibah, Pak Jafar diminta untuk menuliskan data nama, NPWP dan alamat Pak Jafar dan juga data objek pajak yang sesuai dengan SPPT PBB berupa Nomor Objek Pajak (NOP), alamat tanah dan/atau bangunan, serta luas tanah dan luas bangunan yang akan dihibahkan. Diisikan juga nama, NPWP, dan alamat penerima hibah.

Atas permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila jangka waktu 3 hari kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan SKB paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 hari kerja tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerima atau menolak permohonan SKB. Dalam hal permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKB dengan format sesuai dengan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2010. Apabila permohonan SKB ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai dengan lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Demikian, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk Pak Jafar.

(Tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik Klinik Pajak di harian Radar Palembang)