Archive

Posts Tagged ‘NPWP Jabatan’

Pendaftaran NPWP

November 18th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

NPWP yang merupakan kependekkan dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[1] Jadi, NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang telah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang tercatat pada administrasi pajak untu mempermudah pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini selanjutnya diwajibkan oleh UU KUP untuk melakukan pendaftaran, secara self assesment, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan.[2] BUT, dalam terminologi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk dalam pengertian badan.[3]

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP adalah:[4]

  1. Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
  2. Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.[5]

Batas Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran untuk diberikan NPWP adalah sebagai berikut:[1]

Jenis Wajib Pajak

Batas Waktu Pendaftaran

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas, nyata-nyata mulai dilakukan
Wajib Pajak badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian
Bendahara paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
Proses Pendaftaran

Tempat pendaftaran Wajin Pajak adalah:

  1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
  2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP tempat tinggalnya juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara tertulis atau elektronik dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Adapun persyaratan dokumennya adalah sebagai berikut.

Jenis Wajib Pajak

Persyaratan Dokumen

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA; dan
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA;
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.
Wajib Pajak badan
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat      atau instansi yang berwenang.
Bendahara
  1. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah; dan
  2. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penerbitan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pemberian NPWP Secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NWP secara jabatan apabila kewajiban pendaftaran NPWP berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP tidak dilakukan oleh Wajib Pajak.[1]  Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi.

 


[1] Pasal 2 Ayat (4) UU KUP


[1] Pasal 2 Ayat 5, 6 dan 7 Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

 


[1] Pasal 1 Angka 6 UU KUP

[2] Pasal 2 Ayat (1) UU KUP

[3] Pasal 1 Angka 3 UU KUP

[4] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

[5] Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

Categories: NPWP Tags: ,