Archive

Posts Tagged ‘industri baja’

PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi

November 23rd, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

Dengan demikian, objek pemungutan PPh Pasal 22nya adalah penjualan hasil produksi berupa semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah distributor semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, dan obat-obatan.

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar:

  1. 0,1% dari DPP PPN atas penjualan kertas di dalam negeri;
  2. 0,25% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis semen di dalam negeri;
  3. 0,45% dari DPP PPN penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri;
  4. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan baja di dalam negeri;
  5. 0,3% dari DPP PPN atas penjualan semua jenis obat di dalam negeri.

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Contoh :

PT Semen Sumatera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen. Pada tanggal 23 Maret 2016 PT Semen Sumatera menjual 100.000 sak semen kepada PT Andalan dengan harga jual Rp70.000 per sak.  DPP PPN adalah harga jual, yaitu 100.000 sak @Rp70.000 = Rp7.000.000.000. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Sumatera adalah 0,25% x Rp7.000.000.000 atau sama dengan Rp17.500.000,00.

Atas pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

  1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
  2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22); dan
  3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.