Archive

Posts Tagged ‘bendahara’

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

November 6th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

PPh Pasal 22 ini sebenarnya adalah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh instansi pemerintah ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang. Terdapat 3 pihak yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 atas pembayaran atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
  2. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Wajib Pajak yang menerima pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah/Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat penerbit SPM (Rekanan Pemerintah).

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Contoh :

CV Sahabat adalah perusahaan di bidang perdagangan. Pada bulan April 2016 CV Sahabat ditunjuk sebagai pemasok meja kursi untuk Dinas Koperasi Pemerintah Kota Palembang. Nilai pengadaan meja kursi tersebut adalah Rp77.000.000 termasuk PPN. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Koperasi Pemkot Palembang adalah 1,5% x Rp70.000.000 atau sama dengan Rp.1.050.000,00.

Terdapat juga pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 pembayara atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. pembayaran  yang jumlahnya paling  banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  2. pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos
  3. pembayaran atas pemakaian air dan listrik
  4. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  5. pembelian gabah dan/atau beras.

Pemungutan PPh Pasal 22

February 28th, 2017 No comments

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (witholding tax) yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

  1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam pengertian bendahara pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Badan-badan tertentu merupakan badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.

Pemungutan pajak atas penjualan barang yang sangat mewah oleh Wajib Pajak badan tertentu akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Pertimbangan untuk menetapkan pemungut PPh Pasal 22 ini adalah sebagai berikut.

  1. penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
  2. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
  3. prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Adapun maksud dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Menteri Keuangan juga diberi wewenang untuk mengatur tentang dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan PPh Pasal 22.[1] Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%  daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015.

Berdasarkan kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terdapat 11 objek pemungutan PPh Pasal 22.

  1. PPh Pasal 22 Atas Impor Barang
  2. PPh Pasal 22 Atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  3. PPh Pasal 22 Atas Pembayaran Pembelian Barang
  4. PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu
  5. PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi
  6. PPh Pasal 22 Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir Umum Kendaraan Bermotor
  7. PPh Pasal 22  Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas
  8. PPh Pasal 22 Industri Atau Eksportir Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
  9. PPh Pasal 22 Pembelian Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  10. PPh Pasal 22 Penjualan Emas Batangan
  11. PPh Pasal 22 Penjualan Barang Yang Sangat Mewah


[1] Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan