Powered by Max Banner Ads 

Tanya :

Saya berencana akan menghibahkan rumah yang saya miliki kepada anak saya. Menurut informasi yang saya peroleh, atas pengalihan rumah kepada anak saya tersebut tidak perlu membayar Pajak Penghasilan final 5% tetapi saya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB). Mohon kiranya saya diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan SKB tersebut dan bagaimana cara saya mendapatkannya.

M. Jafar

Palembang

Jawab :

Terima kasih Pak Jafar atas pertanyaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari nilai pengalihan. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pengalihan yang dikecualikan sehingga tidak dikenakan PPh Final ini, yaitu pengalihan yang dilakukan oleh :

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Pengalihan rumah yang dilakukan Pak Jafar kepada anak Pak Jafar sendiri termasuk pengalihan hibah yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nah, untuk mendapatkan pembebasan ini memang Pak Jafar harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor . PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Permohonan untuk memperoleh SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis oleh Pak Jafar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pak Jafar terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan format sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009.

Adapun persyaratan yang harus disertakan dalam permohonan untuk memperoleh SKB tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Dalam surat pernyataan hibah, Pak Jafar diminta untuk menuliskan data nama, NPWP dan alamat Pak Jafar dan juga data objek pajak yang sesuai dengan SPPT PBB berupa Nomor Objek Pajak (NOP), alamat tanah dan/atau bangunan, serta luas tanah dan luas bangunan yang akan dihibahkan. Diisikan juga nama, NPWP, dan alamat penerima hibah.

Atas permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila jangka waktu 3 hari kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan SKB paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 hari kerja tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerima atau menolak permohonan SKB. Dalam hal permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKB dengan format sesuai dengan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2010. Apabila permohonan SKB ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai dengan lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Demikian, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk Pak Jafar.

(Tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik Klinik Pajak di harian Radar Palembang)