Home > PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa > SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4 ayat (2) Baru

SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4 ayat (2) Baru


 Powered by Max Banner Ads 

Akhirnya datang juga. Ya, akhirnya Dirjen Pajak menetapkan bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15. Penetapan bentuk formulir-formulir SPT Masa tersebut dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2009 tanggal 24 Juli 2009 dan mulai berlaku 1 Oktober 2009.

Semestinya, bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan Pasal 4 ayat (2) ini sudah ada sejak Januari lalu untuk mengakomodasi banyak perubahan dalam Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Mungkin karena banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bentuk formulir ini baru ditetapkan sekarang.

PPh Pasal 23

Apa sih yang berubah? Nah, tentu saja perubahan formulir ini mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam ketentuan materialnya. Misalnya, perubahan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 adalah dengan menyederhanakan bentuk dengan menghilangkan kolom tarif serta menyebutkan jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Objek PPh final berupa bunga simpanan koperasi juga dihilangkan karena objek ini sekarang menjadi bagian dari PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga munculnya tentu di SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Perubahan juga dilakukan di bagian PPh Pasal 26 dengan menambahkan objek-objek PPh Pasal 26 baru yang sebelunya tidak nampak di SPT lama seperti premi swap dan transasksi lindung nilai, keuntungan karena pembebasan utang dan penghasilan dari pengalihan saham.

Yang agak menarik bagi saya adalah dalam formulir PPh Pasal 23/26 ini tidak disebutkan jasa konstruksi. Sebelum ini ada sedikit kebimbangan apakah jasa konstruksi ini masuk PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23 mengingat di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasal 23. Dengan demikian, memang bahwa jasa konstruksi masuk ke dalam jenis penghasilan khusus yang dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2).

PPh Pasal 22

Seperti juga di SPT Masa PPh Pasal 23, kolom tarif di SPT Masa PPh Pasal 22 juga ditiadakan. Pada bagian jenis objek pajaknya, perubahannya adalah dihilangkannya penghasilan distributor rokok karena pengenaan pajaknya tidak lagi melalui pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 serta munculnya objek pajak baru berupa penjualan barang sangat mewah yang merupakan bagian dari perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Yang agak mengherankan bagi saya adalah tercantumnya objek pajak di angka 6 : Penjualan Migas oleh Pertamina/Badan Usaha Pertamina. Frasa ini seharusnya sudah berubah menjadi : Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas seiring dengan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya, oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007.

Saya menduga bahwa frasa yang pertama di atas sengaja tidak diubah karena belum terbitnya Keputusan Dirjen Pajak sebagai tindak lanjut dari perubahan ini sehingga Keputusan Dirjen Pajak yang menjadi acuan masih Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-417/PJ/2001 di mana dalam Keputusan ini masih menggunakan frasa Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina sebagai pemungut PPh Pasal 22.

PPh Pasal 4 ayat (2)

Berbeda dengan kedua formulir di atas, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ini tetap ada kolom tarif di antara kolom objek dan kolom PPh yang disetor/dipotong. Perbedaan mendasar dengan SPT lama adalah ditambahkannya objek-objek PPh Pasal 4 ayat (2) baru yang belum terakomodasi oleh SPT lama. Objek pajak yang baru dicantumkan ini adalah :

1. Pengalihan hak atas tanah/bangunan bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan kegiatan pengalihan hak atas tanah/bangunan,

2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi,

3. Transaksi derivatif berupa kontrak jangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dan

4. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Objek pajak berupa dividen dalam point 4 di atas sebenarnya diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang Pajak Penghasilan dan tidak mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh sehingga sebenarnya kurang tetap jika dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ini. Tapi mungkin demi kepraktisan dan sifatnya yang sama-sama final sehingga dimasukkan ke SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ini.

Download :

PER-43/PJ/2009
SPT Masa PPh Pasal 22
SPT Masa PPh Pasal 23/26
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

  1. August 11th, 2009 at 04:00 | #1

    Pak Dudi ..pembahasan PPh yang di tulis lengkap apalagi ada Per-43/PI/2009 sangat membantu , o iya …saya mo tanya untuk sewa komputer dan sejenisnya tarif PPh apakah 2 % dan peraturan serta UU yang berkaitan dengan sewa komputer dimana Pak…bisa di bantu …

    Tks

    kalau untuk sewa, ketentuannya langsung diatur dalam UU PPh di Pasal 23 UU No. 36 2008

  2. aryani n
    November 5th, 2009 at 13:38 | #2

    Malam pak.
    Mau nanya nih. Untuk pph psl 22/23 jasa konstruksi di atas 1 Milyar berapa tarifnya? 2% atau 3%.
    Thax sebelumnya

    Tidak ada batasan 1 M lagi, yang penting jika memiliki kualifikasi usaha kecil, kena PPh Final 2%

  3. November 13th, 2009 at 04:44 | #3

    Salam pak..
    Perushaan saya membagikan deviden kpd pemegang saham (3 org WP indonesia). Ats hal tersebut,prusahaan memakai tarif mana antara tarif PPh 23 atau PPh psl 4(2)?
    Terimaksih…

  4. orang awam
    November 16th, 2009 at 10:59 | #4

    pak dudi

    mo nanya nih kalo wajib pajak orang pribadi telah mengalihkan tanah dan bangunan tahun 2006 bagaimana perhitungannya ? dan apakah ada sanksinya ?

    terima kasih

  5. orang awam
    November 16th, 2009 at 11:00 | #5

    oya sampai sekarang PPh pasal 4 ayat 2nya belum dibayar

  6. icha
    November 21st, 2009 at 06:12 | #6

    pak mau tanya,kalau jasa ekspedisi,trucking itu kena pasal 23

  7. December 3rd, 2009 at 08:50 | #7

    Pak, mau tanya kalau jasa inspeksi teknik kena pasal 23nya berapa persen pak? Selama ini kami dipotong oleh klien sebesar 2%. Mohon bantuannya pak. Terima kasih

  8. oky
    December 8th, 2009 at 02:09 | #8

    Yth Pak Dudi … mengenai PP 40 tahun 2009 ttg jasa konstruksi bagaimana perlakuan nya dan hubungan nya dgn PPh Psl 23 (apakah kriteria dibawah 1m dan dilakukan pengusaha kecil berlaku lagi spt PP 140) terima kasih

  9. retna
    December 15th, 2009 at 08:22 | #9

    aryani n :Malam pak.Mau nanya nih. Untuk pph psl 22/23 jasa konstruksi di atas 1 Milyar berapa tarifnya? 2% atau 3%.Thax sebelumnya
    Tidak ada batasan 1 M lagi, yang penting jika memiliki kualifikasi usaha kecil, kena PPh Final 2%

  10. retna
    December 15th, 2009 at 08:24 | #10

    pak, yg membedakan kualifikasi usaha kecil di pelaporan bukti potong no.1 dengan no.3 itu apa? karena ada tarif 3% untuk point. no.3. Thx

  11. admin
    January 1st, 2010 at 04:32 | #11

    oky :

    Yth Pak Dudi … mengenai PP 40 tahun 2009 ttg jasa konstruksi bagaimana perlakuan nya dan hubungan nya dgn PPh Psl 23 (apakah kriteria dibawah 1m dan dilakukan pengusaha kecil berlaku lagi spt PP 140) terima kasih

    Jasa konstruksi sekarang semuanya objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final dengan tarif, 2%, 3% atau 4%. Untuk jasa perencanaan dan jasa pengawasan tarifnya 4% atau 6%

  12. admin
    January 1st, 2010 at 04:34 | #12

    nova :

    Pak, mau tanya kalau jasa inspeksi teknik kena pasal 23nya berapa persen pak? Selama ini kami dipotong oleh klien sebesar 2%. Mohon bantuannya pak. Terima kasih

    Ya, kalau termasuk dalam jenis jasa lain di PMK 244, maka tarif yang dikenakan adalah 2% dari bruto

  13. Dian
    February 10th, 2010 at 09:25 | #13

    Pak mo nanya, kalo keikutsertaan pada pameran dalam bentuk sponsorship. Apakah kena pajak dan kalo kena berapa besarannya?

    Trims sebelumnya…

  14. Putra
    March 4th, 2010 at 11:45 | #14

    Pak mo nanya kalo untuk belanja ATK diatas Rp. 1.000.000
    kena PPn dan PPh 23 Perhitungannya gimana dan berapa persen

    ya, kalau Anda bendahara pemerintah, pembnelian di atas Rp1 juta harus memotong pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga beli. Anda juga harus memungut PPN terutang sebesar 10% dari harga beli

  15. Putra
    March 4th, 2010 at 11:51 | #15

    Pak mo nanya kalo untuk belanja ATK diatas Rp. 1.000.000
    kena PPn dan PPh 23 Perhitungannya gimana dan berapa persen
    trims sebelumya

  16. erizon
    April 30th, 2010 at 06:14 | #16

    pak mau tanya berapa pph jasa satpam dikelola oleh badan atau CV. terima kasih pak

  17. lia
    July 12th, 2010 at 06:21 | #17

    pak mau tanya…apakah pengusaha frenchise harus punya npwp,padahal omzetnya baru 45 juta perbulan.
    trus gmn pak jika dia punya mitra di luar negeri…apakah npwp itu wajib dimiliki???
    tx atas jawabannya

    ya, pengusaha franchise tentu saja harus punya NPWP seperti juga dengan pengusaha lainnya. Mitra di LN tentu saja tidak perlu NPWP karena dia bukan Wajib Pajak dalam negeri…

  18. hanif@h
    September 24th, 2010 at 03:59 | #18

    maaf mau tanya, untuk jasa transportasi, akomodasi penerbangan luar negeri kita sudah kepotong pph 23dan PPN, apakah juga harus bayar pph final…? berapa persen..??

  19. wawan ardiyanto
    October 1st, 2010 at 02:18 | #19

    mau tanya saya mau bayar pajak penjualan alat peraga sekolah tp blm tau kode akun pajak

  20. wawan ardiyanto
    October 1st, 2010 at 02:24 | #20

    mau tanya saya mau bayar pajak penjualan alat peraga sekolah tp blm tau kode akun pajak kode nya brp

  21. Rossy Kho
    January 21st, 2011 at 03:14 | #21

    mau tanya klo pph 4 ayat 2 jasa konstruksi,apakah untuk pembelian materai & jasa bisa dipisahkan?

  22. carla mozad
    March 10th, 2011 at 14:46 | #22

    mau tnya kl pph badan pinal d kali brp persen..?

  23. carla mozad
    March 10th, 2011 at 14:47 | #23

    mau tnya kl pph badan ( catering )pinal d kali brp persen..?

  24. Agus Rahmat
    March 11th, 2011 at 05:32 | #24

    mau tanya pak….katanya ada info terbaru masalah pph dan ppn 22 dibawah Rp 4.000.000,- juta,tidak kena pajak ya….kalau diatas Rp 4.000.000,- juta baru kena pajak ya pak dan berapa % ???

  25. dd
    April 13th, 2011 at 16:05 | #25

    mau tanya pa kalo sewain komputer per bulan Rp.350.000 berapa pajak yang harus saya bayarkan dan kepa pph apa trms

  26. wicak
    April 19th, 2011 at 23:50 | #26

    yth pak dudi, mau tanya.. saya ada dua jenis pajak untuk jasa perancangan konstruksi/desain.. yang satu saya dapat dari pasal 4 pajak pph final 4%, yg satu lagi kena pajak pph pasal 23kena 2 %, jasa perancangan… saya bingung laporan tahunannya… apakah pasal 23 nya boleh dianggap final juga… karena di form spt tahunan badan ada kolom yg tersendiri untuk pph final pasal 4 dan untuk pph pasal 23
    Yang pasal 23, keluar juga di bagian depan form pelaporan spt tahunan.

    terima kasih pak atas jawabannya.

  27. admin
    April 20th, 2011 at 00:41 | #27

    Pengenaan pajaknya dihitung di SPT Tahunan. Kalau sewanya ke perusahaan, mungkin dipotong pajak PPh Pasal 23…

  28. admin
    April 20th, 2011 at 00:48 | #28

    Harusnya dipotong PPh Final 4%. So, sebaiknya hal ini diperbaiki dan dikomunikasikan dengan pemotongnya.

  29. era
    April 28th, 2011 at 05:27 | #29

    Pak Dudi Yth, suami saya memiliki usaha jasa konstruksi tanpa kualifikasi. Saya mau tanya sebenarnya atas penghasilan proyek itu kami kena pph yang mana ya? pph 23 atau pph final no.4 ? kalau kena pph 23, kami ini kena yang 2% atau 4% (sesuai peraturan saat ini). Mohon saranya.
    Terimakasih untuk waktu dan jawabannya.

  30. padol
    November 9th, 2011 at 02:11 | #30

    Yth…pak..belanja pas Rp.1000.000,- apa kena pajak??

  31. Rosa
    November 14th, 2011 at 09:27 | #31

    Yth Pak Dudi

    potongan pajak (pph 21) untuk karyawan lepas THP 2 juta, berapa % pajak yang harus kita potong?

    thanks

  32. Ima
    February 1st, 2012 at 03:51 | #32

    Yth Bapak.Saya mohon penjelasan dari bapak mengenai perhitungan:
    1. Pajak belanja barang persedian s/d Rp1.000.000,-
    2. Pajak belanja barang persediaan lebih dari Rp1.000.000,-
    3. Pajak dari warung/toko yang tidak ada NPWP-nya
    4. Pajak belanja konsumsi
    5. Pajak belanja dari katering/restoran
    6. Pajak mobil dinas dan bukan mobil dinas
    Sebelumnya terimakasih.

  33. February 14th, 2012 at 01:36 | #33

    Selamat Pagi Pak, Kalau Pajak Sewa Gedung Kantor atau Sewa Rumah Dinas Kena PPh pasal berapa dan berapa persen?

  34. Nandu
    April 4th, 2013 at 12:00 | #34

    @Teddy
    Pajak atas deviden untuk perorangan dalam negri dikenakan PPh Ps4(2) Final.

  35. prista
    March 14th, 2014 at 14:49 | #35

    Salam Admin. dan Rekan” semua..

    Saya mau minta info….

    Apabila tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan sanksi 20
    % lebih tinggi dari hutang pajak.

    Apakah juga berlaku bagi PPH yang dikenakan final?

    terimakasih.
    salam

  36. retno widianti
    March 24th, 2014 at 06:53 | #36

    selamat siang pak, kantor saya bergerak di jasa kontruksi, seharusnya kan pph pasal 4 ayat 2, tapi dipotongnya pph 23, untuk pelaporan tahunannya bagaimana ya ?
    terima kasih

  37. chrisma
    November 18th, 2014 at 08:38 | #37

    selamat sore pak, mau tanya belanja jasa dibawah 1 juta apakah dikenakan pph psl. 23 (2%), jika dikenakan dasarnya apa mohon penjelasannya… makasih!!!

  38. robert chandra
    April 28th, 2015 at 07:41 | #38

    Selamat sore pak.
    bila saya menyewakan rukan saya , saya seharusnya dikenakan pph ayat4 psl. 2 . Biasanya SSP atas nama saya dan NPWP saya.
    namun pengontrak ingn memotong pajak tsb dr pembayaran dgn alasan untuk spt masa perusahaan, jadi pajak saya dibayarkan oleh perusahaan. Apa ini bisa dilakukan demikian?
    mohon petunjuk…. makasih

  1. August 6th, 2009 at 00:28 | #1