Home > Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak > PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon

PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon


 Powered by Max Banner Ads 

resignPengenaan PPh Pasal 21 atas uang pesangon selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Kini, peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang mulai berlaku pada tanggal yang sama. Penggantian peraturan ini terkait erat dengan perubahan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 2009. Pada Pasal 21 ayat (5) Undang-undang ini dinyatakan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pengenaan PPh Pasal 21 atas uang pesangon, ketentuan tentang petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 tidak mengatur tarif atas uang pesangon ini karena masih menunggu Peraturan Pemerintah yang akan mengatur khusus. Ketentuan tersebut adalah :

1. Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

2. Pasal 18 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 jo PER-57/PJ/2009. Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Peristilahan

Pegawai adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang dituniuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya rnasa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon dan badan lain yang membayar Uang Pesangon.

Tarif Pemotongan

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

1. sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00;

2. sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 ;

3. sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00;

4. sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00.

Sifat Pemotongan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa Uang Pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Dalam hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dalam kasus ini tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Karena sifatnya tidak final maka apabila pegawai yang menerima uang pesangon tidak memiliki NPWP, ia akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

Ketentuan Lain

Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon.

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dialihkan oleh pemberi kerja kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja dengan pembayaran secara sekaligus, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan Uang Pesangon. Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dialihkan oleh pemberi kerja kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja dengan pembayaran secara bertahap atau berkala, pemberi kerja tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pengalihan Uang Pesangon tersebut. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dalam kondisi ini dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai.

  1. December 10th, 2009 at 03:20 | #1

    pak… kalo tentang perhitungan pph21 yang saya posting sudah benar ato belum ya…… tolong di check y pak…. :D

  2. Belajar Pajak
    December 13th, 2009 at 07:09 | #2

    nice… betul itu… hmm…boleh gak tukeran link bagi sesama blogger pajak????

  3. Renny
    January 29th, 2010 at 04:51 | #3

    Pak, kalo ada penjualan saham yang bukan perusahaan bursa, bagaimana perlakuan pajaknya….. pembelinya pemegang saham lain masih didalam perusahaan itu. tolong diberi contoh perhitungannya sekalian ya pak.

  4. dewi khusik
    March 11th, 2010 at 06:51 | #4

    pa,, mau nanya klo misalkan dapet pesangon <50 jta kna tarifnya berarti 0, jdi pajak terutangnya juuga 0,,,? mhon solusinya?

  5. yanti
    March 23rd, 2010 at 09:38 | #5

    pa…saya terima dana pensiun dari jamsostek di bawah 50 jt, berati pajak terutang 0. selain itu saya terima dana pensiun sebagian dari lembaga keuangan lainnya yg dipotong pajak final 5%. pada saat mengisi spt pribadi, saya isi pada form 1721S-II bagian A nomor 5. pertanyaannya, berapa jumlah yg saya isi? apa langsung saya jumlahkan semua yg saya terima dari jamsostek dan lembaga keuangan lain itu pada penghasilan bruto-nya krn jumlah pajak terutang pasti beda angkanya, makanya saya agak bingung. tolong dibantu. thanks.

  6. Yulia
    July 8th, 2010 at 01:49 | #6

    Pak .. Saya mau nanya bulan ini ada 10 karyawan saya yang di PHK … dan kami ada membayarkan pesangon …
    /orang kurang lebih 11 jt … dan bln ini kami melaporkan pph 21… bagaimana yah cara pengisian pph21 bagi yang menerima pesangon?? makasih

    kalau per orangnya cuma dapat Rp 11 juta tentu tidak perlu dipotong PPh Pasal 21…

  7. lia
    September 23rd, 2010 at 02:00 | #7

    Pak, mau tanya.
    misalkan saya bekerja di suatu perusahaan. Di perusahaan itu menanggung pajak saya. dan ketika 5 bulan saya berenti,dan pindah ke perusahaan lain,ternyata perusahaan baru itu tidak menaggung pajak saya. Bagaimana cara menghitung nya karena ada di pertengahan tahun..
    thanks..

  1. No trackbacks yet.