Home > Perhitungan Pajak > PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai (Berdasarkan PER-57/PJ/2009)

PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai (Berdasarkan PER-57/PJ/2009)


 Powered by Max Banner Ads 

hitung-pajakPada tanggal 12 Oktober 2009, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Peraturan Dirjen ini mengamandemen PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
Ketentuan yang diubah adalah Pasal 9 huruf a angka 4, dan huruf c, Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (5) serta Pasal 16. Pada intinya, perubahan ketentuan ini adalah mengubah struktur perhitungan PPh Pasal 21 bagi golongan penerima penghasilan bukan pegawai.

Penerima Penghasilan Bukan Pegawai
Berdasarkan Pasal 3 PER-31/PJ/2009, terdapat empat golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu :

  1. Pegawai,
  2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya,
  3. Bukan pegawai, dan
  4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penerima penghasilan bukan pegawai terdiri dari :

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. agen iklan;
  8. pengawas atau pengelola proyek;
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. petugas penjaja barang dagangan;
  11. petugas dinas luar asuransi;
  12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Bersifat Berkesinambungan vs Tidak Berkesinambungan
Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Pada dasarnya imbalan kepada bukan pegawai dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu imbalan yang bersifat berkesimbungan dan imbalan yang bersifat tidak berkesimabungan.
Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai dengan karakteristik dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender.
Perbedaan sifat ini akan membedakan cara perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang.

Penghasilan Bukan Pegawai Yang Bersifat Berkesinambungan
Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan ini adalah dengan mengenakan tarif Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi terhadap kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun kalender. Penghasilan Kena Pajak adalah 50% Penghasilan Bruto dikurangi PTKP). Dengan demikian, kalau dijabarkan dalam bentuk rumus sederhana maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif (50% Pengh. Bruto – PTKP)

Namun demikian, pengurangan PTKP di atas bisa dilakukan jika penerima penghasilan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009, yaitu telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka perhitungannya menjadi :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif 50% Pengh. Bruto

Penghasilan Bukan Pegawai Yang Bersifat Tidak Berkesinambungan
Jika imbalan kepada bukan pegawai sifatnya tidak berkesinambungan, maka perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah dengan mengenakan tarif Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi terhadap 50% penghasilan bruto.

Perbandingan Dengan PER-31/PJ/2009
Bila dibandingkan, ketentuan baru dalam PER-57/PJ/2009 yang merubah beberapa ketentuan dalam PER-31/PJ/2009 pada dasarnya adalah bahwa dengan PER-57/PJ/2009 ini semua penerima penghasilan bukan pegawai mendapatkan ’perkiraan penghasilan neto’ sebesar 50% dari penghasilan bruto. PER-31/PJ/2009 hanya memberikannya kepada tenaga ahli saja.
Ketentuan baru ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas bukan pegawai selain tanaga ahli yang sudah dilakukan dipastikan telah dipotong dan dibayar lebih besar. Untuk itu, nampaknya Pemotong PPh Pasal 21 harus melakukan pembetulan SPT dan mengkompensasikan kelebihannya ke masa September atau Oktober 2009 ini.

Categories: Perhitungan Pajak Tags:
  1. Janny
    November 17th, 2009 at 02:10 | #1

    Pak, dengan adanya PER-57, bagaimana pengisian SPT Tahunan pribadi nantinya. Apakah penghasilan di SPT tersebut diisi dengan angka yang sudah 50% atau masih tetap 100%. Kalau diisi dengan penghasilan 100%, berarti akan terjadi kurang bayar pada SPT Tahunan. Terdapat di peraturan nomor berapa Juklak pengisian SPT tahunan yg berhubungan dengan PER-57 tersebut. Mohon informasinya, terima kasih

  2. March 30th, 2011 at 00:54 | #2

    thanks,
    info ini sangat bermanfaat bagi sya

  3. adiguna
    January 25th, 2012 at 15:22 | #3

    tapi masih agak bingung untuk saya,
    untuk dokter termasuk kedalam golongan tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan, dokter tersebut sudah mempunyai NPWP. namun kenapa perhitungan pajaknya masih sama dengan contoh yang ada di dalam per-57? kenapa tidak dikurangi dengan PTKP?

  4. Ajieb
    February 28th, 2012 at 06:31 | #4

    @Bpk Adi guna, tidak perlu bingung pak, dokter (sebagai tenanga ahli) jika telah memiliki NPWP DAN HANYA BEKERJA UNTUK 1 PEMBERI KERJA maka pph 21 adalah tarif pasal 17 kumulatif *(50%*penghasilan bruto – PTKP). sedangkan pada contoh kasus pada lampiran per-57pj2009 tanpa ada pengurangan PKTKP disebabkan karena dokter tersebut telah bekerja pada sebuah Rumah sakit DAN JUGA membuka praktek sendiri sehingga tidak memenuhi pasal 13 ayat(1).

  5. Puji Purwati
    July 18th, 2012 at 09:05 | #5

    Selamat Sore Pak…

    Pak, maaf saya mau menanyakan kalau telemarketing mendapatkan gaji pokok dan komisi, untuk pelaporan perpajakannya masuk ke dalam golongan penghasilan yang mana ya pak?

    Terima kasih

  6. lim wiyono
    July 27th, 2012 at 04:10 | #6

    saya sependapat dengan Janny, dan masih bingung dengan SPT PRIBADI nantinya

  7. suryanto
    November 29th, 2012 at 01:25 | #7

    saya dokter PNS di Pemda Kabupaten, juga melaksanakan pekerjaan/ jasa di RSUD Kabupaten milik Kabupaten. Kemudian atas pekerjaan/ jasa yang kami laksanakan tiap bulannya dipotong PPh ps21 sebesar 15% dari jasa yang telah dibayar oleh pasien oleh bendahara RSUD, saya diberikan bukti pungut PPh ps 21 untuk setiap bulannya
    Penjelasan yg kami tanyakan :
    1 Apakahpotongan PPh ps21 yang telah dipungut oleh bendahar RSUD sebesar 15 % dari pendapatan bruto tsb dapat dikreditkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak yg sama atau sudah final ?
    2. Apakah PER-57/PJ/209 tanggal 12-102009 tengang pedoman tataccara pemotongan/penyetoran & pelaporan pajak PPh ps 21 dan/atau PPh ps 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi hanya berlaku unguk Rumah Sakit/ Poliklinik swasta saja ?
    Demilian yang kami utarakan dan jawaban dari bapak/iibu sebelumnya diucapkan terima kasih.

  1. No trackbacks yet.