Powered by Max Banner Ads 

Dengan berlakunya Undang-undang PPN baru mulai 1 April 2010 ini, terdapat beberapa keragu-raguan tentang faktur pajak dalam proses peralihan. Beberapa pertanyaan yang sempat membingungkan karena tidak diatur jelas dalam PER-13/PJ/2010 di antaranya adalah masalah penggunaan faktur pajak lama, apakah masih dapat digunakan karena sudah terlanjur banyak dicetak. Pertanyaan lain yang cukup membingungkan juga adalah masalah penomoran faktur pajak, apakah penomoran mulai 1 April meneruskan nomor sebelumnya atau mulai dari nomor 1 lagi.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama. Point-point penjelasan dalam Surat Edaran ini adalah :

a. Faktur Pajak Lama masih dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak sampai habis dan tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan baik secara formal maupun material.

b. Atas Faktur Pajak di atas tetap dapat dikreditkan oleh Pembeli sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak melanjutkan Nomor Urut yang telah digunakan Pengusaha Kena Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010.

d. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dibuat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak harus sama dengan contoh pada Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010.

e. Invoice yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dipersamakan dengan Faktur Pajak.