Pembetulan SPT


 Powered by Max Banner Ads 

pembetulan-sptSesuai dengan sistem self assesment, Wajib Pajak melakukan perhitungan sendiri atas pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau satu tahun pajak. Perhitungan pajak terutang tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian SPT tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nah, seiring dengan berjalannya waktu bisa jadi Wajib Pajak merasa bahwa SPT yang telah disampaikannya ternyata tidak benar atau terdapat kekeliruan. Untuk mengkoreksi SPT terdahulu yang telah disampaikannya tersebut Wajib Pajak harus menyampaikan lagi SPT atas masa pajak atau tahun pajak yang sama. Tindakan ini biasa disebut membetulkan SPT dan SPT yang disampaikannya disebut SPT Pembetulan.

Ketentuan yang mengatur tentang pembetulan SPT ini adalah Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubaha terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang ini selanjutnya saya singkat menjadi UU KUP. Tidak ada ketentuan lagi di bawahnya yang mengatur pembetulan SPT ini karena memang di UU KUP tak ada kalimat atau frasa yang meminta peraturan lagi di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Dirjen Pajak.

Persyaratan Pembetulan SPT

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Persyaratan ini pada dasarnya adalah untuk memberikan waktu yang cukup kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan sebelum daluarsa penetapan berakhir. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak bisa memanfaatkan ketentuan pembetulan SPT ini untuk mengambil keuntungan dari pendeknya waktu pemeriksaan.

Dengan demikian, tidak ada batas waktu untuk menyampaikan SPT Pembetulan yang menyatakan kurang bayar, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2007, jangka waktu pembetulan SPT dibatasi untuk 2 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.


Sanksi Bunga

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.


Pembetulan Setelah Dilakukan Pemeriksaan

Walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;

c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai walaupun Wajib Pajak menyampaikan pembetulan melalui laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang disampaikan.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri tersebut disampaikan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.


Pembetulan SPT Terkait Kompensai Kerugian Fiskal

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh, Wajib Pajak dapat melakukan pengkompensasian kerugian fiskal dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya paling lama 5 tahun. Nah, jika terdapat SKP, keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali untuk tahun terjadinya rugi fiskal yang rugi fiskalnya berbeda, maka tentu saja hal ini akan mengakibatkan perlunya pembetulan SPT tahun tahun berikutnya di mana kompensasi rugi fiskal dilakukan.

Nah, terkait dengan kompensasi rugi ini Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pembatasan jangka waktu 3 bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT melebihi batas waktu 3 bulan atau tidak melakukan pembetulan SPT, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.


Pembetulan SPT Terkait Kealpaan Pasal 38 KUP

Pasal 38 KUP mengatur tentang ketentuan pidana alpa di mana Wajib Pajak melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan. Jenis pelanggarannya adalah Wajib Pajak alpa untuk :

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.

Jenis pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Nah, bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran jenis ini, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

  1. Icha
    November 19th, 2009 at 04:55 | #1

    Dear admin,,
    saya ingin menanyakan mengenai tata cara pembetulan SPT,,
    pada saat penghitungan PPh pasal 29 tahun Pajak 2008 pada maret 2009 silam, tenyata saya melakukan kesalahan dalam penentuan perhitungan PPh terutang,,yaitu dengan menggunakan tarif PTKP dan tarif pajak terbaru (utk WP orang pribadi)..sehingga masih ada PPh yang harus di bayar (kurang bayar),,
    beberapa hari lalu pihak KPP mengirim surat mengenai himbauan pembetulan SPT dan klarifikasi ,,
    yang ingin saya tanyakan :
    1. Apakah kita harus mengirimkan surat klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala KPP setempat mengenai kesalahan perhitungan beserta SPT pembetulannya, ataukah hanya SPT pembetulannya saja?
    2. pada saat akan melakukan pelunasan PPh kurang bayar, apakah hanya sebesar Pajak terutang atau ditambah denda sebesar 2% per bulan (sejak bulan April- Nov, jadi dendanya 16 % ) ataukah ada dikenakan sangsi tambahan lagi ?
    3. Selama ini PPh masa telah dibayar, namun nominal pembayarannya kurang dari seharusnya (akibat pelaporan PPh yg lebih kecil). Atas kejadian hal tsb, maka kekurangan pembayaran PPh masa pasal 25 juga harus di lakukan pelunasan? Dan apakah dikenakan bunga atau sangsi sebesar 2% perbulan juga? Dan untuk pembayaran PPh pasal 25 selanjutnya (bulan November & Desember), apakah sebesar nominal yg baru?
    4. pada saat pembayaran, dalam lembar SSP, utk kode jenis setoran krn kesalahan hitung pajak terutang apakah sama dgn kode jenis setoran PPh pasal 29 (300) atau ada kode jenis setoran khusus?
    5. disaat melaporkan SPT pembetulan, apakah seluruh lampiran (1-4 termasuk rekapitulasi pendapatan, dan tanggungan WP) dilampirkan kembali? Bisakah lampiran yang dimasukkan berupa fotokopi?
    6. beberapa waktu yg lalu, saya baru mengetahui ternyata ada harta (tanah) yang tidak dilaporkan dalam daftar harta lampiran SPT (krn baru melakukan registrasi NOP), dan tahun perolehannya adalah sebelum thn 2008. Sehubungan dgn hal itu, apakah dalam SPT pembetulan tersebut, perlu dilakukan perubahan data harta ataukah tetap seperti pelaporan data SPT maret 2009 kemarin?
    7. JIka tenyata ada data harta yg tidak diungkapkan dalam SPT, apakah wajib pajak akan dikenakan sanksi lagi? Dan berupa apa sanksinya?
    8. bagaimana tata cara pembetulan data harta tersebut dalam SPT?

    Mohon bantuannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih,,

  2. April 12th, 2011 at 03:51 | #2

    Pak tlong d sertai dngan contohnya…!!!
    br lbh detail…
    terimakasih

  3. hermawan
    April 25th, 2011 at 10:26 | #3

    haloo pak admin

    saya ingin bertanya.. ada kesalahan input data ppn pada masa maret 2011..yg membuat laporan pajak menjadi kurang bayar..dan SUDAH TERLANJUR MEMBAYARNYA KE BANK TETAPI BELUM DILAPORKAN..

    setelah DI KOREKSI TERNYATA MENJADI LEBIH BAYAR..apakah saya harus tetap melaporkan YANG KURANG BAYAR ITU.. lalu melakukan pembetulan di lain waktu.. masalahnya saya SUDAH TERLANJUR MEMBAYAR KEKURANGAN PAJAKNYA NYA ITU KE BANK..

    mohon pengetahuan dan sarannya
    dan maaf saya awam/baru tentang pajak
    tks

  4. dewi
    April 27th, 2011 at 06:07 | #4

    Pak,

    Untuk pembetulan SPT TAhunan PPh Orang Pribadi apakah dari perusahaan yang membuat SPT Pembetulan atau dari orang pribadi sendiri?

    Kalau kesalahan di jumlah penghasilan bruto 1 tahun, kena denda?

    Terimaaksih Pak..

  5. neky
    June 9th, 2011 at 02:56 | #5

    pak saya mau tanya persyaratan pembetulan PBB apa saja?
    masalahnya di luas tanah/bangunan tertulis 300m2 padahal aslinya hanya 170m2?
    masalah seperti itu solusinya seperti apa pak?
    terima kasih sebelumnya pak.

  6. ijal
    July 26th, 2011 at 03:19 | #6

    Dear Admin
    Tolong Sertakan Contohnya..

  7. amy
    December 3rd, 2011 at 12:43 | #7

    klau udah bikin npwp pribadi, trus usahanya tidak berjalan.. apakah kita harus tetap bayar pph pribadi? tolong penjelasannya…

  8. erwin
    November 13th, 2012 at 02:26 | #8

    Dear Admin,
    Bagaimana jika seandainya saya hendak melakukan pembetulan atas SPT pph 22 dimana pembetulan tersebut hanya berupa pembetulan alamat dari orang-orang yg dipotong oleh perusahaan tempat saya bekerja dan sama sekali tidak berpengaruh pada nilai pajaknya. Sementara dilain pihak, perusahaan saya sudah dilakukan pemeriksaan pajak dan sudah diterbitkan SKP terkait thn pajak tsb. Mengingat saya bekerja di pabrik pengolahan karet, kami selalu melakukan pemotongan pph 22 pada supplier kami. Namun sebelum dilakukannya tarif pajak tambahan atas supplier kami yg belum memiliki NPWP, para supplier kami selalu mengaku kalau mereka belum memiliki NPWP. Namun setelah pemberlakukan tarif tsb, mereka langsung meralat kalau mereka telah memiliki NPWP dan menyerahkannya kepada kami. Sementara pada bukti potong yg kami serahkan dan laporkan ke kantor pajak adalah dgn NPWP 00.000.000.0-000.000. Apakah kami dapat melakukan pembetulan atas hal tsb meskipun atas thn pajak tsb sudah diterbitkan SKP dan pembetulan tsb juga tidak mempengaruhi nilai pajak kami.
    Ataukah ada solusi lain yg lebih tepat?
    Terima kasih sebelumnya.

  9. Exa
    March 30th, 2016 at 12:12 | #9

    hallo admin,

    mohon info, besok adalah hari terakhir pelaporan SPT,saya adalah Wajib pajak orang pribadi nah status pajak saya adalah kurang bayar, KPP saya tidak dalam satu propinsi tempat saya bekerja. Apakah solusinya?

  1. No trackbacks yet.