Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

March 12th, 2013 1 comment

Apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak merasa SPT yang telah disampaikannya ternyata ada yang salah atau perlu dilakukan perbaikan, maka Wajib Pajak sebenarnya dapat melakukan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP. Namun demikian, terdapat batas waktu pembetulan SPT, yaitu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.[1]

Nah, apabila terhadap Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan, asalkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi atas SPT yang sudah disampaikannya.[2] Tindakan ini disebut pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. PP Nomor 74 Tahun 2011 kemudian mempertegas lagi bahwa batas waktu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini adalah sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan.[3]

Pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan dalam laporan tersendiri sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian oleh Wajib Pajak ini tidak mengakibatkan penghentian pemeriksaan. Dengan kata lain proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai untuk membuktikan kebenaran dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak.

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%  dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.[4] Setelah itu Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan cara menyampaikan laporan tersendiri secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa  dari Wajib Pajak,  dan dilampiri dengan: a) penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT, b)SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan c) SSP atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.[5]

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.[6]

Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.[7]

Pemeriksaan Setelah Pengungkapan Ketidakbenaran

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.[8]

Pemeriksaan yang dilakukan didasarkan pada keadaan sebenarnya dan bisa berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Wajib Pajak. Adapun, pokok pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak akan menjadi kredit pajak dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.[9]

Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT  oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.[10]

Namun demikian apabila pengungkapan ketidakbenaran ini adalah untuk SPT Masa PPN, maka perlu diperhatikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN 1984.[11]



[1] Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 74 Tahun 2011, pembetulan dapat disampaikan sebelum dilakukan tindakan verifikasi dalam rangka penerbitan SKPKB dan sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka

[2] Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP

[3] Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011

[4] Pasal 8 ayat (5) Undang-undang KUP

[5] Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 61 ayat (3) PMK 17/PMK.03/2013

[6] Pasal 61 ayat (4) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[7] Pasal 93 ayat (8) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[8] Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2011

[9][9] Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011

[10] Pasal 62 ayat (3) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[11] Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011

Jenis SPT Tahunan Apakah Yang Cocok Buat Anda?

January 3rd, 2013 9 comments

Mulai bulan Januari 2013 ini, Anda yang telah memiliki NPWP harus mulai bersiap-siap untuk menyampaikan SPT Tahunan. Ya, walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2013 nanti, tapi tidak ada salahnya bila Anda mempersiapkannya dari sekarang.

Nah, hal pertama yang harus Anda ketahui, terutama bagi Wajib Pajak baru, adalah jenis SPT Tahunan yang mana yang harus saya sampaikan nanti. Terdapat tiga jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi yaitu SPT Tahunan dengan kode 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Artikel singkat ini akan menuntun Anda untuk mengetahui jenis SPT yang cocok bagi Anda.

Bila Anda Pengusaha

Pertanyaan yang pertama yang harus diajukan adalah, apakah Anda memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Jika jawabannya ya, maka tidak ada pilihan lain bagi Anda selain harus mempersiapkan SPT Tahunan dengan kode 1770. Formulir SPT ini memang disiapkan untuk Wajib Pajak pengusaha sehingga bentuk dan pengisiannyapun relatif lebih sulit dan lebih rumit.

Contoh jenis Wajib Pajak ini misalnya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki toko, memiliki salon kecantikan, memiliki warung makan, memiliki usaha persewaan dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah dokter yang membuka praktek ataupun akuntan, konsultan, arsitek yang membuka praktek sendiri.

Bila Anda Bukan Pengusaha

Bila Anda bukan termasuk kelompok di atas, maka sebenarnya Anda boleh saja menggunakan formulir 1770, tetapi hal ini tidak saya sarankan karena formulir lain bentuk dan cara pengisiannya lebih sederhana.

Ya, bagi Anda yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, maka terdapat jenis SPT Tahunan yang lebih simpel yaitu SPT Tahunan dengan kode 1770 S dan 1770 SS. Akhiran S dan SS menunjukkan bahwa formulir SPT ini lebih sederhana dibandingkan dengan formulir 1770.

Mari kita lihat yang 1770 SS. Untuk siapakah SPT Tahunan yang paling sederhana ini? Formulir ini hanya ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja dengan total penghasilan setahun tidak lebih dari Rp60 Juta. Jadi tidak ada penghasilan lain, kecuali penghasilan dari bunga bank atau bunga koperasi.

Pemberi kerja itu pada umumnya adalah perusahaan, instansi pemerintah, lembaga tempat orang bekerja. Total penghasilan setahun bisa dilihat di bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (formulir 1721-A1). Di formulir tersebut ada baris “penghasilan bruto”.  Nah, angka di bagian itulah patokannya.

Anda yang masuk kelompok ini sebenarnya bisa saja menggunakan formulir 1770 S atau 1770, tapi kembali pada prinsip, kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit?

Buat Siapa 1770 S?

Nah, jika Anda bukan termasuk pengusaha dan juga tidak termasuk yang boleh menggunakan formulir 1770 SS, maka Anda dapat menggunakan formulir 1770 S daripada 1770. Formulir 1770 SS tidak diperkenankan.

Siapakah yang termasuk kelompok ini? Misalnya adalah orang yang penghasilannya dari pekerjaan dengan penghasilan bruto setahun lebih dari Rp60 Juta. Bisa juga orang yang punya penghasilan lain selain dari pekerjaan (tapi bukan dari usaha). Termasuk juga dalam kelompok ini adalah orang yang penghasilannya berasal dari passive income.

Jadi, jenis SPT Tahunan apa yang cocok buat Anda?

Berapa PTKP Anda Tahun 2013?

January 3rd, 2013 7 comments

Tanggal 1 Januari Tahun 2013 ini adalah awal berlakunya PTKP terbaru. Apa sih PTKP? Nah, PTKP itu adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP ini akan menentukan besarnya pajak yang akan kita bayar. Mengapa demikian? Ya karena PTKP ini adalah pengurang pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Terus berapa besarnya PTKP itu?

Nah, tahun lalu telah muncul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan PTKP. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2013 sebesar 53%. Ya, mulai 1 Januari 2013 kemarin, PTKP naik 53% yang berarti beban pajak masyarakat Indonesia akan berkurang, terutama kalangan masyarakat bawah.

Besarnya PTKP ini menjadi minimal Rp24.300.000,00 bagi Wajib Pajak yang berstatus tidak menikah dan tanpa tanggungan dan maksimal Rp56.700.000,00 bagi Wajib Pajak berstatus menikah dengan penghasilan istri digabung serta memiliki 3 atau lebih tanggungan.

Secara rinci, besarnya PTKP tahun 2013 adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk Wajib Pajak sendiri (sebelumnya Rp15.840.000,00)
  • Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp1.320.000,00)
  • Rp24.300.000,00 untuk  penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp15.840.000,00), dan
  • Rp2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp1.320.000,00)

Nah, karena PTKP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2013, maka efek dari perubahan ini akan terasa pada pemotongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2013 bagi Wajib Pajak karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong akan berkurang, bahkan menjadi nihil. Tentu saja, karyawan yang PPh Pasal 21 nya ditanggung perusahaan tidak akan merasakan efek ini.

Jadi, besarnya PTKP tergantung kepada status perkawinan Anda,  berapa jumlah tanggungan Anda dan apakah istri Anda memilki penghasilan atau tidak.

Contoh, bila pada tanggal 1 Januari 2013 Anda berstatus menikah dan telah memiliki anak dua orang serta istri Anda tidak berpenghasilan, maka besarnya PTKP Anda adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk diri Anda sendiri
  • Rp2.025.000,00 karena status Anda menikah
  • 2 x Rp2.025.000,00 untung anak Anda sebagai tanggungan

Jumlah semuanya adalah Rp30.375.000,00 setahun atau Rp2.531.250,00 sebulan. Jadi, jika penghasilan Anda kurang dari Rp2.531.250,00 sebulan, maka Anda tidak akan kena pajak di tahun 2013 ini.

Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT

September 25th, 2012 1 comment

Pembetulan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah sehingga Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum  menyampaikan SPT pembetulan.

Atas kondisi tersebut di atas terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi bunga ini bisa dimaklumi mengingat bahwa tambahan pajak yang kurang bayar tersebut semestinya sudah dibayar pada saa jatuh temponya. Apabila tidak ada sanksi bunga, tentu saja hal ini menjadi celah Wajib Pajak dapat menggeser pembayaran pajak dengan modus pembetulan SPT.

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Besarnya bunga adalah 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.  Besarnya sanksi bunga adalah 2% x 6 bulan x Rp5.000.000,00 atau sama dengan Rp600.000,00. Jangka waktu perhitungan bunga adalah mulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 24 September atau 5 bulan 24 hari dan dibulatkan menjadi 6 bulan.

Sanksi Pembetulan SPT Masa

Seperti juga atas pembetulan SPT Tahunan, atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berbeda dengan pembetulan SPT Tahunan, jangka waktu perhitungan bunga adalah dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penutup

Atas pembetulan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT (untuk SPT Tahunan) atau sejak tanggal jatuh tempo tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk SPT Masa) sampai dengan tanggal pembayaran.

Batas Waktu Pembetulan SPT Masih Dapat Dilakukan

September 25th, 2012 5 comments

Seperti sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya, Dapatkah Membetulkan SPT?, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada SPT tersebut. Nah, pada tulisan singkat ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan : sampai kapankah Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT?

Sebelum Dilakukan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP, pembetulan SPT ternyata ada batas waktunya yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74), kemudian memberikan penegasan lagi tentang batas waktu Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Ya, PP 74 menegaskan bahwa pembetulan SPT dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemeriksaan bukti pemulaan.

Adapun yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT juga masih dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

Tindakan Pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun Direktur  Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil Verifikasi maka Wajib Pajak tidak memiliki  kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuannya. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

SPT Lebih Bayar dan Rugi

Khusus untuk pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar dan rugi, terdapat batas waktu tambahan seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1a) UU KUP. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT di mana pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT tersebut dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Dengan ketentuan ini, misalnya Tuan Ali menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2011 di mana hasil pembetulannya menyatakan lebih bayar, maka pembetulan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2014.

Kesimpulan

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT sepanjang terhadap SPT yang akan dibetulkan tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan, tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dan tindakan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Khusus untuk SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar atau rugi, pembetulan SPT dapat dilakukan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Pada tulisan berikutnya saya akan sampaikan tentang sanksi administrasi berupa bunga sebagai konsekuensi dari pembetulan SPT.