Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final UMKM

August 26th, 2013 6 comments

Besarnya PPh Final yang harus disetor oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final UMKM, adalah 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Misalnya, Tuan Abdullah, pemilik usaha restoran di kota A dan di kota B. Omzet bulan Juli 2013 untuk restoran di kota A Rp200.000.000,00, dan omzet restoran di kota B adalah Rp150.000.000,00. PPh terutang untuk restoran di kota A adalah 1% x Rp200 Juta = Rp2 Juta dan PPh terutang untuk restoran di kota B adalah 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Atas PPh Final yang terutang setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha tersebut Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran dilakukan di bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, Tuan Abdullah harus menyetor PPh Final Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta paling lambat tanggal 15 Agustus 2013.

Pembayaran Rp2 Juta dilakukan menggunakan kode KPP A (misal wilayah kerja KPP A adalah kota A).  Pembayaran Rp1,5 Juta dilakukan menggunakan kode KPP B (misal wilayah kerja KPP B adalah kota B). Untuk pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran adalah 411128 (kode akun pajak) dan 420 (kode jenis setoran).

Wajib Pajak kemudian harus melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi Tuan Abdullah harus melaporkan pembayaran Rp2 Juta dan Rp1,5 Juta ke KPP A dan KPP B pada tanggal 20 Agustus 2013. Namun demikian, Wajib Pajak telah dianggap melaporkan atau menyampaikan SPT Masa, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SPT Masa. Jadi, Tuan Abdullah, sebenarnya sudah dianggap melaporkan pada tanggal 15 Agustus 2013 kalau Tuan Abdullah melakukan pembayaran tanggal 15 Agustus 2013, di mana dalam SSP tercantum validasi NTPN.

Demikianlah, tatacara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang terutang PPh Final 1%, yang pada umumnya merupakan Wajib Pajak pelaku usaha  kecil dan mikro, dan menengah (UMKM). Semoga bermanfaat.

Kapan Mulai Menerapkan PPh Final UMKM 1%?

August 24th, 2013 3 comments

Mungkin banyak di antara Anda yag masih bingung kapan sih mulai menerapkan PPh Final yang 1% ini. Apakah mulai 1 Juli Wajib Pajak wajib menerapkan PPh Final 1% ini atau belum. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang baru melakukan kegiatan usaha tahun 2013 ini, pakah wajib menerapkan PPh Final 1%. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita tentang penerapan PPh Final 1% bagi pelaku UMKM ini.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk menjelaskan hal itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengenaan PPh Final 1% ditentukan oleh peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto atau omzet tahun sebelumnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, maka pada tahun tersebut dikenakan PPh Final 1%. Sebaliknya, jika omzet tahun sebelumnya lebih dari Rp4,8 Milyar, maka tahun tersebut tidak dikenakan PPh Final 1%.

Contoh, Bapak Sule adalah pengusaha pabrik tempe. Omzet pada tahun 2012 adalah Rp3,5 Milyar. Karena omzetnya di bawah Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013 Bapak Sule sudah harus dikenakan PPh Final 1%. Artinya PPh Final bulan Juli 2013 adalah 1% dikalikan omzet bulan Juli 2013.

Contoh lain, Bapak Andre adalah pengusaha batik di Pekalongan. Omzet selama tahun 2012 adalah Rp5,6 Milyar. Dengan demikian, pada tahun 2013 Bapak Andre tidak dikenakan PPh Final 1%, tapi dikenakan Pajak Penghasilan dengan cara biasa atau mekanisme umum.

Bagaimana Dengan Omzet Kurang Dari 12 Bulan?

Dalam hal pmzet dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka wakt 12 bulan, pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.

Untuk lebih jelasnya, saya bisa memberikan contoh sebagai berikut. Misal Tuan Ariel adalah pengusaha warteg yang usahanya baru mulai bulan Oktober 2012. Sebelumnya Ariel adalah pegawai kantoran. Omzet selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember 2012 adalah Rp400 Juta. Omzet tahun 2012 yang disetahunkan adalah Rp400 Juta x (12/3) = Rp1,6 Milyar. Nah, karena  omzet yang disetahunkan masih di bawah Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013, Tuan Ariel terutang PPh Final 1% dari omzetnya yang dihitung secara bulanan.

Wajib Pajak Baru Terdaftar Tahun 2013

Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2013 sebelum 1 Juli 2013, maka pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan Juni 2013 yang disetahunkan.

Contoh, Kang Parto, sebagai pungusaha toko kelontong, baru terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal pada tanggal 1 April 2013. Omzet bulan April, Mei dan Juni berjumlah Rp500 Juta. Omzet selama tiga bulan itu kalau disetahunkan adalah Rp2 Milyar (Rp500 Juta x 12/3). Karena omzet yang disetahunkan kurang dari Rp4,8 Milyar, maka mulai 1 Juli 2013 Kang Parto harus membayar PPh Final 1% dari omzetnya. Apabila omzet toko kelontong bulan Juli adalah Rp150 Juta, maka PPh Final yang harus dilunasi Kang Parto adalah 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Bagaimana kalau Wajib Pajak baru terdaftar setelah 1 Juli 2013? Jawabannya adalah  bahwa jika Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini (1 Juli 2013), pengenaan PPh Final 1% didasarkan pada jumlah omzet pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. Untuk jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini.

Jika misalnya Kang Parto dalam contoh di atas baru terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Agustus 2013 dan omzet pada bulan Agustus tersebut adalah Rp150 Juta, maka omzet yang disetahunkan adalah Rp1,8 Milyar (Rp150 Juta x 12/1). Dengan demikian mulai bulan Agustus, Kang Parto membayar PPh Final 1% dari omzet. Khusus untuk bukan Agustus Kang Parto terutang PPh Final 1% x Rp150 Juta = Rp1,5 Juta.

Wajib Pajak UMKM Yang Tidak Dikenakan PPh Final 1%

August 24th, 2013 1 comment

Mulai bulan Juli lalu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan PPh Final sebesar 1% dari omzet kepada Wajib Pajak usaha kecil, mikro, dan menengah. Namun demikian, sebenarnya tidak semua UMKM terkena ketentuan PPh Final 1% tersebut.

Berikut ini saya sarikan dari ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1% tersebut.

Usaha Menengah Yang Beromzet Lebih Dari Rp4,8 Milyar Setahun

Ketentuan PPh Final 1% diberlakukan bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Di segmen usaha menengah, sebenarnya banyak Wajib Pajak yang omzetnya lebih dari Rp4,8 Milyar setahun sehingga Wajib Pajak ini tidak terkena ketentuan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Usaha Pekerjaan Bebas

Usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ini adalah:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Dengan ketentuan ini, seorang dokter yang memiliki usaha praktek dokter, walaupun omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun, tetap tidak dikenakan PPh Final 1%. Begitu juga misalnya seorang konsultan pajak, pengacara, arsitek, notaris, penilai ataupun aktuaris yang membuka praktek, tidak dikenakan PPh Final 1%.

Wajib Pajak UMKM Pedagang Kaki Lima

Sebenarnya tidak ada istilah pedagang kaki lima dalam peraturannya, tetapi sepertinya yang dimaksud adalah pedagang kaki lima. Disebutkan bahwa yang tidak dikenakan PPh Final 1% adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

  1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib Pajak Badan Tertentu

Wajib Pajak badan tertentu tidak dikenakan PPh Final 1%. Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, dan Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 Milyar.

——

Nah, itulah Wajib Pajak tertentu, yang pada umumnya adalah pelaku UMKM yang tidak dikenakan PPh Final 1%. Pertanyaan berikutya adalah, kalau tidak dikenakan PPh Final 1%, terus bagaimana pengenaan PPh nya? Tentu saja kembali ke ketentuan umum Pajak Penghasilan. Kena pajak atau tidaknya tergantung ketentuan umum. Bukan berarti pasti tidak kena pajak.

SPT Tahunan 1770 SS Tahun 2013

July 27th, 2013 1 comment

Tanggal 5 Juli 2013, Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2013. Peraturan ini pada dasarnya mengubah format dan peruntukan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS. Dengan demikian, Anda sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang selama ini menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS harus memahaminya. Bagi pengguna 1770 S, apakah dengan peraturan ini Anda masih menggunakan 1770 S atau dapat menggunakan 1770 SS. Demikian juga, bagi yang selama ini menggunakan 1770 SS, jangan-jangan dengan peraturan ini Anda tidak boleh lagi menggunakan 1770 SS sehingga harus menggunakan 1770 S.

Dengan ketentuan yang lama, formulir 1770 SS hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 Juta. Bagaimana dengan ketentuan baru ini? Mari kita simak penjelasan berikutnya.

Untuk Siapa 1770 SS?

Berdasarkan PER-26/PJ/2013 ini, formulir 1770 SS ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.  Dengan ketentuan ini, yang menggunakan 1770 SS tidak hanya orang pribadi yang berpenghasilan dari pekerjaan saja. Bahkan,  kalaupun berpenghasilan dari pekerjaan, tidak dibatasi dari satu pemberi kerja saja. Asalkan penghasilannya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas dan jumlah penghasilan brutonya lebih dari Rp60 Juta, maka dia dapat menggunakan 1770 SS.

Jadi, terlihat bahwa cakupan pengguna 1770 SS akan bertambah. Orang pribadi yang memiliki lebih dari satu pemberi kerja yang dulunya menggunakan 1770 S, sekarang dapat menggunakan 1770 SS, asalkan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp60 Juta. Orang pribadi pekerja yang memiliki penghasilan lain yang dulu harus menggunakan 1770 S, kini dapat menggunakan 1770 SS.

Kabar baik juga bagi Anda sebagai pekerja lepas atau pegawai tidak tetap yang dulunya tidak dapat menggunakan 1770 SS karena terbentur pada tidak adanya bukti potong 1721 A-1, kini Anda dapat menggunakan 1770 SS yang lebih sederhana.

Kurang Bayar  atau Lebih Bayar?

Nah, konsekuensi dari diperluasnya cakupan pengguna 1770 SS ini adalah bahwa formulir 1770 SS kini memungkinkan munculnya status kurang bayar (KB) atau lebih bayar (LB), bukan hanya nihil. Artinya, walaupun sangat sederhana, formulir SPT ini dapat mengakibatkan kewajiban membayar PPh Pasal 29. Begitu juga, penggunaan formulir ini dapat juga menjadi sarana untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak kalau ternyata SPTnya menyatakan lebih bayar.

Contoh Bapak X yang bekerja pada PT ABC dengan penghasilan bruto Rp50 Juta setahun dan ia juga pernah mendapatkan honor mengajar sebesar Rp9 Juta, maka ia dapat menggunakan formulir 1770 SS. Dengan menambahkan penghasilan honor mengajar yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif efektif 2,5%, maka hampir dapat dipastikan status SPT 1770 SS Bapak X akan kurang bayar.

Bapak X juga dapat saja menggunakan 1770 S, tetapi hasilnya sama saja alias kurang bayar. Repotnya menggunakan 1770 S ini adalah Bapak X harus mengisi lebih rinci daftar harta dan kewajibannya.

Contoh lain misalnya Bapak Y yang bekerja di PT DEF dengan penghasilan bruto setahun Rp56 Juta. Bapak Y juga telah membayar zakat atas penghasilannya kepada Baznas. Nah, Bapak Y karena memahami ketentuan pajak, kemudian mengurangkan zakatnya dalam SPT 1770 SS. Penambahan pengurang zakat ini akan membuat SPT pak Y menjadi lebih bayar, karena zakat tidak diperhitungkan dalam bukti potong 1721 A1.

Kapan Digunakan?

Formulir SPT 1770 SS yang baru termasuk ketentuan siapa yang boleh menggunakannya ini rasanya akan diberlakukan untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2013 ini, atau baru digunakan tahun depan ketika SPT Tahunan  2013 disampaikan pada bulan Maret 2014 nanti. Namun demikian, tidak ada salahnya Anda sudah mengetahui dari sekarang kan?

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

March 19th, 2013 1 comment

Perbuatan Pidana

Pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Nah apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, maka terhadap perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat ketentuan tentang perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang KUP. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

Yang dimaksud dengan alpa adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan pidana tersebut diancam dengan dengan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, maka Pasal 39 Undang-undang KUP mengatur bahwa sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nah, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, baik alpa maupun sengaja.[1]

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Untuk membuktikan perbuatan pidana tersebut, baik yang alpa atau sengaja, serangkaian prosedur dan tindakan perlu dilakukan. Proses yang pertama kali dilakukan adalah dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak untuk menemukan bukti permulaan adanya tindakan pidana yang dilakukan. Proses berikutnya adalah dilakukannya tindakan penyidikan sebelum perbuatan tersebut dibuktikan di Pengadilan.

Nah, pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan inilah Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan pidananya.

Beradasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dilakukan pada dasarnya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilkaukan tindakan penyidikan atas ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak. Artinya, pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan pada dasarnya pada proses pemeriksaan bukti permulaan.

Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, yaitu bahwa meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan ketidakbenaran dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan.

Batas Waktu Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan. Apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.[2]

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan mulai dilakukan Penyidikan adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.[3]

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut.[4]

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Pernyataan tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

  1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT;
  2. SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
  3. SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%.

Pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatan beserta lampirannya tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kemaudian melakukan penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan lampiran pernyataan tertulis tersebut.[5] Apabila tidak memenuhi kelengkapan, Wajib Pajak dianggap belum melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Sebaliknya, jika sudah memenuhi kelengkapan, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.[6]

Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilanjutkan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan penyusunan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.[7]

Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditelaah oleh tim penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk meyakini bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.[8]

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Ya, apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepada Wajib Pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Bukti  Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa usul penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.[9]

Bagaimana jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam arti pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya lebih kecil daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013, jika pengungkapan ketidakbenaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [10]

Ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa jika tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pasti ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Artinya ditindaklanjuti atau tidak dengan penyidikan tergantung kepada ketentuan lainnya, dalam hal ini menurut saya merujuk pada Pasal 34 PMK 18/PMK.03/2013 yang mengatur tentang tindaklanjut dari pemeriksaan Bukti Permulaan.

—————————————————————————————————————————–

Kemanggisan, 19 Maret 2013



[1] Dalam Undang-undang KUP, perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan alpa saja karena merujuk pada Pasal 38 UU KUP. Namun demikian, PP 74 Tahun 2011 memperluas cakupannya menjadi perbuatan alpa dan juga sengaja.

[2] Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan penjelasannya

[3] Pasal 7 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[4] Berdasarkan Pasal 7  PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[5] Pasal 25 ayat (2) dan (3) PMK 18/PMK.03/2013

[6] Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 18/PMK.03/2013

[7] Pasal 26 ayat (1) PMK 18/PMK.03/2013

[8] Pasal 26 ayat (2) PMK 18/PMK.03/2013

[9] Pasal 26 ayat (4) PMK 18/PMK.03/2013

[10] Pasal 26 ayat (5) PMK 18/PMK.03/2013