Pemotongan PPh Pasal 23

February 28th, 2017 No comments

Pemotong PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

  1. badan pemerintah,
  2. subjek pajak badan dalam negeri,
  3. penyelenggara kegiatan,
  4. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
  5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali  PPAT tersebut adalah          Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Penunjukkan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Adapun jenis penghasilan yang wajib dipotong adalah penghasilan berupa sewa.[1]



[1] KEP-50/PJ//1994

Wajib Pajak yang Dipotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang dapat dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan objek PPh Pasal 23 dari Pemotong PPh Pasal 23.

Jenis Penghasilan,  Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Terdapat dua jenis tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif PPh Pasal 23 15% dan tarif PPh Pasal 23 2%. Dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto.

Tarif PPh Pasal 23 15% dari jumlah bruto diterapkan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Tarif PPh Pasal 23 2% diterapkan atas objek Pajak Penghasiilan berupa sewa dan imbalan sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% atau 2% di atas (menjadi 30% atau 4%).[1]

Untuk jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Untuk jasa selain jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan      kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
  2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
  3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada           pihak ketiga.

Dalam hal tidak terdapat bukti, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



[1] Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang PPh

Pemungutan PPh Pasal 22

February 28th, 2017 No comments

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (witholding tax) yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

  1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam pengertian bendahara pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Badan-badan tertentu merupakan badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.

Pemungutan pajak atas penjualan barang yang sangat mewah oleh Wajib Pajak badan tertentu akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Pertimbangan untuk menetapkan pemungut PPh Pasal 22 ini adalah sebagai berikut.

  1. penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
  2. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
  3. prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Adapun maksud dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Menteri Keuangan juga diberi wewenang untuk mengatur tentang dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan PPh Pasal 22.[1] Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%  daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015.

Berdasarkan kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terdapat 11 objek pemungutan PPh Pasal 22.

  1. PPh Pasal 22 Atas Impor Barang
  2. PPh Pasal 22 Atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  3. PPh Pasal 22 Atas Pembayaran Pembelian Barang
  4. PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu
  5. PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi
  6. PPh Pasal 22 Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir Umum Kendaraan Bermotor
  7. PPh Pasal 22  Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas
  8. PPh Pasal 22 Industri Atau Eksportir Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
  9. PPh Pasal 22 Pembelian Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  10. PPh Pasal 22 Penjualan Emas Batangan
  11. PPh Pasal 22 Penjualan Barang Yang Sangat Mewah


[1] Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan

Tidak Lapor SPT Badan? Ini Sanksinya!

July 23rd, 2016 No comments

Tak dapat dipungkiri selalu ada konsekuensi dari setiap tanggung jawab yang tidak dipenuhi. Terlebih jika hal tersebut dilakukan demi perbaikan kesejahteraan dan kualitas. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan tidak lapor SPT Badan yang terdiri dari SPT Masa dan Tahunan. Perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi Wajib Pajak Badan.

Jika terlambat atau tidak melapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dikenakan sanksi sebesar Rp 500 ribu. Sementara untuk SPT Masa Pajak Penghasilan maka dikenakan sanksi administratif Rp 100 ribu. Keduanya berlaku untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan. Batas maksimal pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa PPh dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Sanksi administrasi dengan nilai yang lebih besar akan diberikan bagi Wajib Pajak Badan yang terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan. Denda lapornya adalah Rp 1 juta dan SPT ini harus dilaporkan maksimal empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Selain sanksi di atas, terdapat pula sanksi berupa bunga. Jika telat membayar dan melapor bunganya sebesar 2% setiap bulannya untuk masa pajak. Anda akan menerima sanksi tersebut dalam bentuk Surat Tagihan Pajak.

Tidak hanya sampai di situ, seperti tercantum dalam Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak juga dapat dipenjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun jika sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak dan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Pajak.

eFiling pajak adalah cara lapor SPT secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan aplikasi (ASP) e-SPT untuk melaporkan seluruh SPT Badan.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP, salah satunya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam lapor SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN pajak kemudian silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Lalu impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Setelah langkah ini, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan. Cukup mudah bukan?

Dengan adanya informasi ini, diharapkan Wajib Pajak Badan dapat lebih patuh dalam menyetor dan melaporkan pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

7 Alasan Harus Menggunakan eFiling Pajak

July 23rd, 2016 No comments

Tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan menggunakan eFiling hingga April lalu telah melewati target sebesar 7 juta wajib pajak. Di antara yang melaporkan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 6.941.150,  sementara sisanya 296.131 adalah Wajib Pajak Badan.

Pelaporan pajak di Indonesia semakin mudah semenjak adanya sebuah terobosan cara lapor pajak online yang dikenal dengan sebutan eFiling. Meskipun metode yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini memberikan banyak keuntungan bagi pemakainya, namun masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ini 7 alasan Anda harus menggunakan eFiling pajak online :

1. Lapor SPT Online dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara realtime.

2. Anda dapat melakukan eFiling pajak kapanpun dan dimanapun Anda berada selama Anda terhubung dengan internet. Jika Anda tak dapat melakukannya di kantor, Anda dapat melakukannya di kafe atau bahkan di rumah.

3. Penggunaan aplikasi yang begitu mudah (user-friendly). Cukup masuk ke website DJP atau ASP yang sudah disahkan semisal OnlinePajak.

4. Tidak ribet. Anda tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika eFiling melalui website DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP OnlinePajak.

5. Anda dapat melakukan monitoring secara real time dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan.

6. Hemat Biaya. Artinya, Anda tidak perlu mengurus kocek untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah mengerti cara lapor pajak online atau eFiling.

7. Gratis

Ketujuh poin di atas hanya bagian kecil dari manfaat menggunakan e-Filing Pajak. Tentu saja dengan adanya layanan ini masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam lapor pajak, dan tentunya lebih taat lagi membayar pajak.

e-Filing Persingkat Penuntasan Pajak

December 18th, 2015 No comments

e-Filing pajak atau lapor pajak online dapat mempersingkat waktu penuntasan pelaporan pajak perusahaan hingga 50%! Berkat penerapan sistem elektronik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak ini di Indonesia, Bank Dunia dan PWC melaporkan proses penuntasan pajak berkurang dari 560 jam menjadi 254 jam di tahun 2015.

Ini berarti bila dalam sebulan terdapat 22 hari kerja, maka seorang wajib pajak terutama wajib pajak badan harus menghabiskan waktunya sekitar 11 jam dalam 1 hari. Melebihi waktu kerja normal seseorang dalam satu hari. Sementara itu, Hong Kong merupakan negara terefisien di dunia dalam hal proses penuntasan pajak. Dalam sebulan hanya dibutuhkan 78 jam saja untuk penuntasan pajak atau rata-rata 3,5 jam per hari.

e-Filing pajak tak hanya berguna untuk menghemat waktu wajib pajak dalam mengantri, tapi juga mengurangi biaya penuntasan pajak. Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, e-filing atau lapor pajak online dapat mengurangi biaya penuntasan pajak hingga 22,4%. Walaupun ada juga di beberapa negara seperti di Nepal dan Ukraina, penerapan e-Filing pajak justru meningkatkan biaya perusahaan sekitar 20-25%. Namun menurut Bank Dunia ini dikarenakan implementasi prosedur e-filing yang kurang bagus di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan di Indonesia? Belum ada penelitiannya. Namun kini dengan kehadiran layanan e-Filing pajak perusahaan gratis di Indonesiasetidaknya dapat memudahkan dan mengurangi biaya perusahaan untuk menuntaskan laporan pajaknya.

Sistem elektronik tidak saja memudahkan dan menghemat waktu dan biaya wajib pajak, tapi juga petugas pajak. e-Filing dapat memperingan pekerjaan sehari-hari petugas pajak. Selain itu juga mengurangi biaya operasional dalam memproses, menangani dan menyimpan SPT laporan pajak. e-Filing memberi kesempatan petugas administrasi pajak untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti audit atau fokus pada pelayanan wajib pajak.

Kini, menurut data World Bank dan PWC juga, sebanyak 43% dari 189 negara-negara di dunia telah menerapkan e-filing dan pembayaran online, sekurangnya untuk 1 jenis pajak. Sebagian di antaranya bahkan telah mewajibkan penerapan e-filing di negaranya.

Untuk melakukan e-Filing pajak, wajib pajak harus memiliki eFIN atau Electronic Filing Identification Number terlebih dahuludengan mengajukan formulir permohonan eFIN bersama sejumlah persyaratan lainnya ke KPP. Setelah itu, maka Anda pun sudah bisa merasakan kemudahan e-Filing tanpa harus antri di KPP lagi.

Dian Puspa