Pendaftaran NPWP

November 18th, 2017 No comments

NPWP yang merupakan kependekkan dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[1] Jadi, NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang telah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang tercatat pada administrasi pajak untu mempermudah pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini selanjutnya diwajibkan oleh UU KUP untuk melakukan pendaftaran, secara self assesment, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan.[2] BUT, dalam terminologi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk dalam pengertian badan.[3]

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP adalah:[4]

  1. Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
  2. Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.[5]

Batas Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran untuk diberikan NPWP adalah sebagai berikut:[1]

Jenis Wajib Pajak

Batas Waktu Pendaftaran

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas, nyata-nyata mulai dilakukan
Wajib Pajak badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian
Bendahara paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
Proses Pendaftaran

Tempat pendaftaran Wajin Pajak adalah:

  1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
  2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP tempat tinggalnya juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara tertulis atau elektronik dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Adapun persyaratan dokumennya adalah sebagai berikut.

Jenis Wajib Pajak

Persyaratan Dokumen

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA; dan
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA;
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.
Wajib Pajak badan
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat      atau instansi yang berwenang.
Bendahara
  1. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah; dan
  2. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penerbitan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pemberian NPWP Secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NWP secara jabatan apabila kewajiban pendaftaran NPWP berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP tidak dilakukan oleh Wajib Pajak.[1]  Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi.

 


[1] Pasal 2 Ayat (4) UU KUP


[1] Pasal 2 Ayat 5, 6 dan 7 Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

 


[1] Pasal 1 Angka 6 UU KUP

[2] Pasal 2 Ayat (1) UU KUP

[3] Pasal 1 Angka 3 UU KUP

[4] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

[5] Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

Categories: NPWP Tags: ,

PPh Final Atas Penjualan Saham di Bursa Efek

November 12th, 2017 No comments

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

PPh Final Terutang

Untuk Bukan Saham Pendiri

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Untuk Saham Pendiri

Selain dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. Untuk saham perusahaan yangdiperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Wajib Pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum

Yang dimaksud dengan pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dalam rangka penawaran umum perdana (intial public offering) menjadi efektif.

Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Untuk Bukan Saham Pendiri

Pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Untuk Saham Pendiri

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan 0,5% dari nilai saham dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro Paling lambat :

  • 6 bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut;
  • 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997.

Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.

Emiten tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan Pajak Penghasilan di atas sebagai biaya.

 

 

 

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

November 6th, 2017 No comments

PPh Pasal 22 ini sebenarnya adalah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh instansi pemerintah ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang. Terdapat 3 pihak yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 atas pembayaran atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
  2. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Wajib Pajak yang menerima pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah/Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat penerbit SPM (Rekanan Pemerintah).

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Contoh :

CV Sahabat adalah perusahaan di bidang perdagangan. Pada bulan April 2016 CV Sahabat ditunjuk sebagai pemasok meja kursi untuk Dinas Koperasi Pemerintah Kota Palembang. Nilai pengadaan meja kursi tersebut adalah Rp77.000.000 termasuk PPN. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Koperasi Pemkot Palembang adalah 1,5% x Rp70.000.000 atau sama dengan Rp.1.050.000,00.

Terdapat juga pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 pembayara atas pembelian barang ini, yaitu:

  1. pembayaran  yang jumlahnya paling  banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  2. pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos
  3. pembayaran atas pemakaian air dan listrik
  4. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  5. pembelian gabah dan/atau beras.

PPh Pasal 22 Atas Ekspor Batubara dan Mineral

November 4th, 2017 No comments

Objek PPh Pasal 22 berupa ekspor termasuk jenis objek PPh Pasal 22 yang baru. Jenis barangnya pun dibatasi hanya untuk ekspor barang berupa komoditas tambang batu bara, minerl logam dan minerl bukan logam.

Pemungut PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral  bukan logam adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  Jenis komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam adalah sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah ekportir yang melakukan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, kecuali Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.

Besarnya PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

Contoh:

PT COALINDO NUSANTARA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara di mana hasil penambangan batubaranya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Pada bulan Agustus 2016, PT COALINDO NUSANTARA melakukan ekspor batubara dengan nilai ekspor US$ 2.000.000 kepada mitra dagangnya d Tiongkok. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat ekspor adalah Rp13.500/US$.

Besarnya PPh Pasal 22 terutang adalah

            1,5% x US$2.000.000 x Rp13.500/US$ = Rp405.000.000,00.

PPh Pasal 22 Atas Impor Barang

November 4th, 2017 No comments

Pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Importir. Besarnya PPh Pasal 22 atas impor ini adalah:

  • 10% dari Nilai Impor untuk impor barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 2,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) kecuali impor kedelai, gandum dan tepung terigu;
  • 0,5% dari Nilai Impor untuk impor barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API); dan/atau
  • 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.

PPh Pasal 22 impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam         pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Contoh :

PT Sejahtera Importindo, perusahaan importir yang memiliki API, melakukan impor mesin cetak pada bulan Maret 2016. Harga FOB mesin tersebut adalah US$20.000. Ongkos angkut adalah 5% dari FOB dan biaya asuransi adalah 2% dari FOB. Bea masuk atas mesin cetak adalah 20%. PPN yang dikenakan adalah 10% dan PPnBM 40%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor tersebut adalah Rp13.500 untuk US$ 1. Besarnya PPh Pasal 22 impor atas impor mesin cetak tersebut adalah :

Cost                      $20.000

Freight                 $ 1.000

Insurance             $   400

CIF                         $21.400

CIF (Rp)               Rp288.900.000 (kurs Rp13.500)

Bea Masukb         Rp   57.780.000 (20%)

Nilai Impor          Rp346.680.000

PPh Pasal 22       Rp     8.667.000 (5%)