Powered by Max Banner Ads 

Tanya :

Yth. Pengasuh Klinik Pajak

Saya adalah pengusaha perdagangan eceran peralatan rumah tangga. Dalam melaksanakan kewajiban PPN, biasanya saya memungut PPN dari pembeli dengan menerbitkan faktur pajak sederhana. Baru-baru ini saya mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi faktur pajak sederhana. Nah, apakah memang benar berita seperti itu? Kalau memang benar, bagaimana sekarang saya harus membuat faktur pajak?

Randi S

Kertapati

Jawab :

Terima kasih pak Randi atas pertanyaannya. Memang dalam UU PPN baru (UU No. 42 Tahun 2009) yang sebenarnya berlaku sejak 1 April 2010, ketentuan tentang faktur pajak sederhana ini dihapus sehingga istilah faktur pajak sederhana ini tidak ditemukan lagi ketika UU No. 42 Tahun 2009 ini berlaku. Hal ini diperkuat juga kalau kita melihat Pasal 9 ayat (8) huruf e UU PPN sebelumya yang menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dengan faktur pajak sederhana tidak bisa dikreditkan. Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, ketentuan ini dihapus yang mengisyaratkan bahwa memang tidak dikenal lagi istilah faktur pajak sederhana..

Nah, dengan demikian, sejak 1 April 2010, tidak ada lagi istilah faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar, yang ada adalah faktur pajak. Adapun informasi atau keterangan minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yaitu bahwa faktur pajak paling sedikit harus memuat :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
  2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  4. PPN yang dipungut
  5. PPnBM yang dipungut
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Selama ini, PKP pedagang pengecer ini bisa menggunakan faktur pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi di atas. Nah, mulai 1 April 2010 tidak ada lagi faktur pajak sederhana dan PKP pedagang eceran harus membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Faktur pajak yang tidak memuat informasi di atas akan digolongkan sebagai faktur cacat dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkannya dapat dikenakan sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang pembelinya tidak diketahui identitasnya, tentu saja akan sulit untuk mencantumkan identitas pembelinya. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sudah mengantisipasi hal ini dengan memberikan pengecualian untuk dikenakan sanksi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, ditegaskan bahwa terhadap PKP dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN selain :

  • dentitas pembeli (nama, alamat dan NPWP); atau
  • identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Adapun bentuk sanksinya berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dengan demikian, bagi PKP pedagang eceran seperti Pak Randi, menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, adalah tidak masalah dan tidak akan dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP.

Bagaimana dengan penomorannya? Karena ketentuan tentang faktur pajak sederhana sudah tidak berlaku lagi, maka semua Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan penomoran yang sama seperti penomoran faktur pajak standar dulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Namun demikian, khusus bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran, penerapan penomoran faktur pajak ini masih diberikan keringanan sampai dengan 31 Desember 2010.

Pasal 17 Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 mengatur tentang masa peralihan tentang penomoran Faktur Pajak yang sebelumnya menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang diserahkan penomorannya kepada PKP menjadi penggunaan Faktur Pajak dan penomorannya yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 ini. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut :

  • Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010.
  • Kode dan nomor seri khusus di atas dapat berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran. Dengan ketentuan ini, PKP Pedagang Eceran, masih punya waktu untuk meneruskan menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang sudah dilakukan sebelumnya atau membuat penomoran baru yang tidak harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen.
  • Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010. Dengan demikian, mulai 1 Januri 2011, tidak ada lagi perbedaan antara PKP Pedagang Eceran dan PKP lainnya dalam hal penomoran Faktur Pajak.

Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.

(tulisan ini pernah dimuat dalam Harian Radar Palembang)