Home > Klinik Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan Pajak > Masih Adakah Faktur Pajak Sederhana?

Masih Adakah Faktur Pajak Sederhana?


 Powered by Max Banner Ads 

Tanya :

Yth. Pengasuh Klinik Pajak

Saya adalah pengusaha perdagangan eceran peralatan rumah tangga. Dalam melaksanakan kewajiban PPN, biasanya saya memungut PPN dari pembeli dengan menerbitkan faktur pajak sederhana. Baru-baru ini saya mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi faktur pajak sederhana. Nah, apakah memang benar berita seperti itu? Kalau memang benar, bagaimana sekarang saya harus membuat faktur pajak?

Randi S

Kertapati

Jawab :

Terima kasih pak Randi atas pertanyaannya. Memang dalam UU PPN baru (UU No. 42 Tahun 2009) yang sebenarnya berlaku sejak 1 April 2010, ketentuan tentang faktur pajak sederhana ini dihapus sehingga istilah faktur pajak sederhana ini tidak ditemukan lagi ketika UU No. 42 Tahun 2009 ini berlaku. Hal ini diperkuat juga kalau kita melihat Pasal 9 ayat (8) huruf e UU PPN sebelumya yang menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dengan faktur pajak sederhana tidak bisa dikreditkan. Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, ketentuan ini dihapus yang mengisyaratkan bahwa memang tidak dikenal lagi istilah faktur pajak sederhana..

Nah, dengan demikian, sejak 1 April 2010, tidak ada lagi istilah faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar, yang ada adalah faktur pajak. Adapun informasi atau keterangan minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yaitu bahwa faktur pajak paling sedikit harus memuat :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
  2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  4. PPN yang dipungut
  5. PPnBM yang dipungut
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Selama ini, PKP pedagang pengecer ini bisa menggunakan faktur pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi di atas. Nah, mulai 1 April 2010 tidak ada lagi faktur pajak sederhana dan PKP pedagang eceran harus membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Faktur pajak yang tidak memuat informasi di atas akan digolongkan sebagai faktur cacat dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkannya dapat dikenakan sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang pembelinya tidak diketahui identitasnya, tentu saja akan sulit untuk mencantumkan identitas pembelinya. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sudah mengantisipasi hal ini dengan memberikan pengecualian untuk dikenakan sanksi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, ditegaskan bahwa terhadap PKP dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN selain :

  • dentitas pembeli (nama, alamat dan NPWP); atau
  • identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Adapun bentuk sanksinya berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dengan demikian, bagi PKP pedagang eceran seperti Pak Randi, menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, adalah tidak masalah dan tidak akan dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP.

Bagaimana dengan penomorannya? Karena ketentuan tentang faktur pajak sederhana sudah tidak berlaku lagi, maka semua Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan penomoran yang sama seperti penomoran faktur pajak standar dulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Namun demikian, khusus bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran, penerapan penomoran faktur pajak ini masih diberikan keringanan sampai dengan 31 Desember 2010.

Pasal 17 Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 mengatur tentang masa peralihan tentang penomoran Faktur Pajak yang sebelumnya menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang diserahkan penomorannya kepada PKP menjadi penggunaan Faktur Pajak dan penomorannya yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 ini. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut :

  • Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010.
  • Kode dan nomor seri khusus di atas dapat berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran. Dengan ketentuan ini, PKP Pedagang Eceran, masih punya waktu untuk meneruskan menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang sudah dilakukan sebelumnya atau membuat penomoran baru yang tidak harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen.
  • Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010. Dengan demikian, mulai 1 Januri 2011, tidak ada lagi perbedaan antara PKP Pedagang Eceran dan PKP lainnya dalam hal penomoran Faktur Pajak.

Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.

(tulisan ini pernah dimuat dalam Harian Radar Palembang)

  1. January 11th, 2011 at 07:16 | #1

    Yth. Pengasuh Klinik Pajak

    Saya adalah pengusaha catering dan toko makanan. Mulai 1 April 2010 info yang saya tahu, Catering sudah tidak dikenai PPN lagi. sebagai PKP, kewajiban pajak bulanan saya PPh 25, PPN, dan PPh 21. Berhubung catering sudah tidak dikenai PPN lagi, pelaporan PPN, saya hanya melaporkan PPN yang diterbitkan suplier barang dagangan saya dan saya laporkan sebagai Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana di formulir PPN. Membaca pertanyaan pajak di Atas, benarkah pelaporan PPN saya tersebut? terima kasih

  2. admin
    January 15th, 2011 at 01:25 | #2

    saran saya, kalau memang usahanya adalah jasa katering saja dan sekarang bukan objek PPN, minta saja PKP nya dihapuskan sehingga tidak ada lagi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN nantinga, adapaun pajak masukan (PPN yang dibayar ketika membeli dari supplier) nantinya tidak perlu dilaporkan hanya dijadikan biaya…

  3. sugie lem
    February 2nd, 2011 at 19:49 | #3

    Yth. Pengasuh Klinik Pajak
    dengan tidak berlakunya paktur pajak sederhana, seorang pedagang eceran transaksi pajak keluaran lebih dari 30 item, harus memakai espt ppn, kesulitan menginput data disebabkan pembeli eceran perorangan tidak punya npwp, sementara espt ppn harus mengisi npwp pembeli, NPWP siapa dan apa yang harus diinput kedalam form pajak keluaran ? tolong informasi jalan keluarnya !!! terima kasih

  4. rita
    February 14th, 2011 at 07:46 | #4

    yth. pengasuh klinik pajak,
    kalau pembeli bukan merupakan PKP (tdk mempunyai NPWP) tetapi PPNnya tetap dibayarkan oleh penjual, bagaimana menerbitkan faktur pajaknya?
    terima kasih.

  5. david loarid
    February 22nd, 2011 at 11:44 | #5

    yth.pengasuh klinik pajak,
    Saya ingin berkonsultasi dengan permasalahan mengenai kasus penggelapan pajak PPH dan PPN.
    Sejak Januari 2009 s/d Agustus 2010 ,storan pajak PPH dan PPN perusahaan saya diselewengkan oleh oknum pegawai kantor pajak dan oknum pegawai kantor pos( sduah ditahan yg berwajib,menunggu sidang).Pajak dibayar ke kantor pos dan di stempel ,tanpa print out validasi komputer.Penggelapan ini terungkap,setelah perusahaan saya mengambil insentif PPH 50% ( ada kelebihan bayar) sehingga dilakukan audit.Oleh auditor ditemukan,pajak yg disetor tidak masuk dalam penerimaan negara selama kurung waktu Januari 2009 s/d Agustus 2010,padahal setiap bulan kami laporkan Surat Storan Pajak ke kantor pajak dan diperkuat dengan surat klarifikasi dari kepala kantor pajak bahwa kami telah melakukan pelaporan secara teratur dan diterima oleh kantor pajak.Persoalannya,ketika masalah ini timbul,kami diminta membayar kembali pajak yang diselewengkan berikut denda dan sanksi.Kami menyanggupi membayar pokok pajak dengan cara mencicil dan minta penghapusan sanksi,namun ditolak.
    Apakah demikian perlakuan negara terhadap WP ,sekalipun saya lalai mempercayakan urusan pembayaran ke orang yg salah,tapi petugas pajak juga lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan penerimaan negara selama 20 bulan.Alasan yg dikemukakakan oleh kepala kantor,bahwa banyak yang diawasi sehingga wajar jika terjadi kelalaian.Bukankan terlambat melaporkan SSP 3 bulan saja sudah diberikan surat teguran dan sanksi,apalagi ini melapor secara teratur,tapi uangnya tidak masuk ke kas negara ,tidak diberikan teguran ? Saya tidak ingin berpikir terjadi persekongkolan sehingga setoran saya bisa luput dari monitoring. Saya berikut 20 WP telah menjadi korban kelalaian petugas pajak.Sebagai WP yang patuh ,saya bersedia membayar pajak yang diselewengkan tapi meminta keringangan membayar secara angsur 24 bulan dan sanksi maupun denda dihilangkan.
    Apakah hal tersebut bisa dipenuhi dan diakomodir undang-undang pajak ?
    Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

  6. sok ngerti
    March 11th, 2011 at 02:02 | #6

    @rita
    klo pembeli non pkp, otomatis gk bisa nerbitin faktur pajak. gk bisa dikreditkan ppnya dan jadi biaya aja

    @sugie lem
    klo untuk eceran masuk yg formulir 1111 AB kolom faktur pajak yang digunggung

  7. anisa
    March 23rd, 2011 at 04:31 | #7

    Saya pelatih senam, kemarin karena mau umroh saya buat NPWP. Tapi penghasilan saya tidak pernah disertai kwitansi ataupun bukti potong pajak. Bagaimana saya harus melaporkan penghasilan saya?

  8. utari
    October 28th, 2011 at 02:47 | #8

    saya masih bingung dengan definisi faktur pajak sederhana dan kegunaannya?

  9. una
    January 4th, 2012 at 04:33 | #9

    yth. klinik pajak,
    dengan tidak berlakunya faktur pajak sederhana, sebuah manufactur yang baru berdiri transaksi pajak keluaran lebih dari 25 item ( pembelinya adalah pedagang eceran yang belum bernpwp( hanya nama & kota saja), sementara espt ppn harus mengisi nama, npwp & alamat lengkap diinput kedalam form pajak keluaran. pertanyaan saya: untuk menginput di form espt, apakah tetep diinput ke form IIIIA2 & masuk form IIIIAB yang mana? kami tunggu balasannya, terima kasih banyak Pak.

  10. yth klinik pajak
    February 16th, 2012 at 04:38 | #10

    Yth klinik pajak,,
    saya ingini bertanya, bagaimana kalau pembelian diatas 1 juta ditempat pengsaha yang tidak punya NPWP, apabila harus disetor PPN ny bagaimana tata cara pembayarann atas PPN tersebut

  11. lia utari
    March 5th, 2012 at 06:41 | #11

    Yth klinik pajak.

    Saya adalah salah satu pegawai keuangan di perusahaan swasta.
    Saya masih kebinggungan tentang peraturan pajak ppn. contohnya adalah jika saya membeli barang divendor dengan nominal 120 juta incllude ppn masukan 12 juta. lalu customer saya adalah per orangan yang tidak bisa dikenakan ppn. maka saya harus bagaimana??? sedangkan peraturan tentang faktur sederhana sudah tidak diperkenankan lagi??? kalaupun saya saya menjual barang itu tanpa ppn pasti semakin lama lebih bayar saya semakin membengkak. dan hal tersebut membuat tanda tanya para pekerja pajak. trims tolong solusinya

  1. No trackbacks yet.