Archive

Archive for the ‘PPh Orang Pribadi’ Category

SPT Tahunan 1770 SS Tahun 2013

July 27th, 2013 1 comment

 Powered by Max Banner Ads 

Tanggal 5 Juli 2013, Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2013. Peraturan ini pada dasarnya mengubah format dan peruntukan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS. Dengan demikian, Anda sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang selama ini menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS harus memahaminya. Bagi pengguna 1770 S, apakah dengan peraturan ini Anda masih menggunakan 1770 S atau dapat menggunakan 1770 SS. Demikian juga, bagi yang selama ini menggunakan 1770 SS, jangan-jangan dengan peraturan ini Anda tidak boleh lagi menggunakan 1770 SS sehingga harus menggunakan 1770 S.

Dengan ketentuan yang lama, formulir 1770 SS hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 Juta. Bagaimana dengan ketentuan baru ini? Mari kita simak penjelasan berikutnya.

Untuk Siapa 1770 SS?

Berdasarkan PER-26/PJ/2013 ini, formulir 1770 SS ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.  Dengan ketentuan ini, yang menggunakan 1770 SS tidak hanya orang pribadi yang berpenghasilan dari pekerjaan saja. Bahkan,  kalaupun berpenghasilan dari pekerjaan, tidak dibatasi dari satu pemberi kerja saja. Asalkan penghasilannya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas dan jumlah penghasilan brutonya lebih dari Rp60 Juta, maka dia dapat menggunakan 1770 SS.

Jadi, terlihat bahwa cakupan pengguna 1770 SS akan bertambah. Orang pribadi yang memiliki lebih dari satu pemberi kerja yang dulunya menggunakan 1770 S, sekarang dapat menggunakan 1770 SS, asalkan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp60 Juta. Orang pribadi pekerja yang memiliki penghasilan lain yang dulu harus menggunakan 1770 S, kini dapat menggunakan 1770 SS.

Kabar baik juga bagi Anda sebagai pekerja lepas atau pegawai tidak tetap yang dulunya tidak dapat menggunakan 1770 SS karena terbentur pada tidak adanya bukti potong 1721 A-1, kini Anda dapat menggunakan 1770 SS yang lebih sederhana.

Kurang Bayar  atau Lebih Bayar?

Nah, konsekuensi dari diperluasnya cakupan pengguna 1770 SS ini adalah bahwa formulir 1770 SS kini memungkinkan munculnya status kurang bayar (KB) atau lebih bayar (LB), bukan hanya nihil. Artinya, walaupun sangat sederhana, formulir SPT ini dapat mengakibatkan kewajiban membayar PPh Pasal 29. Begitu juga, penggunaan formulir ini dapat juga menjadi sarana untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak kalau ternyata SPTnya menyatakan lebih bayar.

Contoh Bapak X yang bekerja pada PT ABC dengan penghasilan bruto Rp50 Juta setahun dan ia juga pernah mendapatkan honor mengajar sebesar Rp9 Juta, maka ia dapat menggunakan formulir 1770 SS. Dengan menambahkan penghasilan honor mengajar yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif efektif 2,5%, maka hampir dapat dipastikan status SPT 1770 SS Bapak X akan kurang bayar.

Bapak X juga dapat saja menggunakan 1770 S, tetapi hasilnya sama saja alias kurang bayar. Repotnya menggunakan 1770 S ini adalah Bapak X harus mengisi lebih rinci daftar harta dan kewajibannya.

Contoh lain misalnya Bapak Y yang bekerja di PT DEF dengan penghasilan bruto setahun Rp56 Juta. Bapak Y juga telah membayar zakat atas penghasilannya kepada Baznas. Nah, Bapak Y karena memahami ketentuan pajak, kemudian mengurangkan zakatnya dalam SPT 1770 SS. Penambahan pengurang zakat ini akan membuat SPT pak Y menjadi lebih bayar, karena zakat tidak diperhitungkan dalam bukti potong 1721 A1.

Kapan Digunakan?

Formulir SPT 1770 SS yang baru termasuk ketentuan siapa yang boleh menggunakannya ini rasanya akan diberlakukan untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2013 ini, atau baru digunakan tahun depan ketika SPT Tahunan  2013 disampaikan pada bulan Maret 2014 nanti. Namun demikian, tidak ada salahnya Anda sudah mengetahui dari sekarang kan?

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

March 19th, 2013 1 comment

Perbuatan Pidana

Pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Nah apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, maka terhadap perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat ketentuan tentang perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang KUP. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

Yang dimaksud dengan alpa adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan pidana tersebut diancam dengan dengan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, maka Pasal 39 Undang-undang KUP mengatur bahwa sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nah, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, baik alpa maupun sengaja.[1]

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Untuk membuktikan perbuatan pidana tersebut, baik yang alpa atau sengaja, serangkaian prosedur dan tindakan perlu dilakukan. Proses yang pertama kali dilakukan adalah dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak untuk menemukan bukti permulaan adanya tindakan pidana yang dilakukan. Proses berikutnya adalah dilakukannya tindakan penyidikan sebelum perbuatan tersebut dibuktikan di Pengadilan.

Nah, pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan inilah Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan pidananya.

Beradasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dilakukan pada dasarnya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilkaukan tindakan penyidikan atas ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak. Artinya, pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan pada dasarnya pada proses pemeriksaan bukti permulaan.

Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, yaitu bahwa meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan ketidakbenaran dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan.

Batas Waktu Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan. Apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.[2]

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan mulai dilakukan Penyidikan adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.[3]

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut.[4]

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Pernyataan tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

  1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT;
  2. SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
  3. SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%.

Pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatan beserta lampirannya tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kemaudian melakukan penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan lampiran pernyataan tertulis tersebut.[5] Apabila tidak memenuhi kelengkapan, Wajib Pajak dianggap belum melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Sebaliknya, jika sudah memenuhi kelengkapan, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.[6]

Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilanjutkan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan penyusunan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.[7]

Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditelaah oleh tim penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk meyakini bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.[8]

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Ya, apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepada Wajib Pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Bukti  Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa usul penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.[9]

Bagaimana jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam arti pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya lebih kecil daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013, jika pengungkapan ketidakbenaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [10]

Ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa jika tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pasti ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Artinya ditindaklanjuti atau tidak dengan penyidikan tergantung kepada ketentuan lainnya, dalam hal ini menurut saya merujuk pada Pasal 34 PMK 18/PMK.03/2013 yang mengatur tentang tindaklanjut dari pemeriksaan Bukti Permulaan.

—————————————————————————————————————————–

Kemanggisan, 19 Maret 2013



[1] Dalam Undang-undang KUP, perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan alpa saja karena merujuk pada Pasal 38 UU KUP. Namun demikian, PP 74 Tahun 2011 memperluas cakupannya menjadi perbuatan alpa dan juga sengaja.

[2] Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan penjelasannya

[3] Pasal 7 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[4] Berdasarkan Pasal 7  PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[5] Pasal 25 ayat (2) dan (3) PMK 18/PMK.03/2013

[6] Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 18/PMK.03/2013

[7] Pasal 26 ayat (1) PMK 18/PMK.03/2013

[8] Pasal 26 ayat (2) PMK 18/PMK.03/2013

[9] Pasal 26 ayat (4) PMK 18/PMK.03/2013

[10] Pasal 26 ayat (5) PMK 18/PMK.03/2013

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

March 12th, 2013 1 comment

Apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak merasa SPT yang telah disampaikannya ternyata ada yang salah atau perlu dilakukan perbaikan, maka Wajib Pajak sebenarnya dapat melakukan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP. Namun demikian, terdapat batas waktu pembetulan SPT, yaitu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.[1]

Nah, apabila terhadap Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan, asalkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi atas SPT yang sudah disampaikannya.[2] Tindakan ini disebut pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. PP Nomor 74 Tahun 2011 kemudian mempertegas lagi bahwa batas waktu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini adalah sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan.[3]

Pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan dalam laporan tersendiri sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian oleh Wajib Pajak ini tidak mengakibatkan penghentian pemeriksaan. Dengan kata lain proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai untuk membuktikan kebenaran dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak.

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%  dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.[4] Setelah itu Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan cara menyampaikan laporan tersendiri secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa  dari Wajib Pajak,  dan dilampiri dengan: a) penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT, b)SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan c) SSP atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.[5]

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.[6]

Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.[7]

Pemeriksaan Setelah Pengungkapan Ketidakbenaran

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.[8]

Pemeriksaan yang dilakukan didasarkan pada keadaan sebenarnya dan bisa berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Wajib Pajak. Adapun, pokok pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak akan menjadi kredit pajak dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.[9]

Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT  oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.[10]

Namun demikian apabila pengungkapan ketidakbenaran ini adalah untuk SPT Masa PPN, maka perlu diperhatikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN 1984.[11]



[1] Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 74 Tahun 2011, pembetulan dapat disampaikan sebelum dilakukan tindakan verifikasi dalam rangka penerbitan SKPKB dan sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka

[2] Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP

[3] Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011

[4] Pasal 8 ayat (5) Undang-undang KUP

[5] Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 61 ayat (3) PMK 17/PMK.03/2013

[6] Pasal 61 ayat (4) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[7] Pasal 93 ayat (8) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[8] Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2011

[9][9] Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011

[10] Pasal 62 ayat (3) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[11] Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011

Jenis SPT Tahunan Apakah Yang Cocok Buat Anda?

January 3rd, 2013 9 comments

Mulai bulan Januari 2013 ini, Anda yang telah memiliki NPWP harus mulai bersiap-siap untuk menyampaikan SPT Tahunan. Ya, walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2013 nanti, tapi tidak ada salahnya bila Anda mempersiapkannya dari sekarang.

Nah, hal pertama yang harus Anda ketahui, terutama bagi Wajib Pajak baru, adalah jenis SPT Tahunan yang mana yang harus saya sampaikan nanti. Terdapat tiga jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi yaitu SPT Tahunan dengan kode 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Artikel singkat ini akan menuntun Anda untuk mengetahui jenis SPT yang cocok bagi Anda.

Bila Anda Pengusaha

Pertanyaan yang pertama yang harus diajukan adalah, apakah Anda memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Jika jawabannya ya, maka tidak ada pilihan lain bagi Anda selain harus mempersiapkan SPT Tahunan dengan kode 1770. Formulir SPT ini memang disiapkan untuk Wajib Pajak pengusaha sehingga bentuk dan pengisiannyapun relatif lebih sulit dan lebih rumit.

Contoh jenis Wajib Pajak ini misalnya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki toko, memiliki salon kecantikan, memiliki warung makan, memiliki usaha persewaan dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah dokter yang membuka praktek ataupun akuntan, konsultan, arsitek yang membuka praktek sendiri.

Bila Anda Bukan Pengusaha

Bila Anda bukan termasuk kelompok di atas, maka sebenarnya Anda boleh saja menggunakan formulir 1770, tetapi hal ini tidak saya sarankan karena formulir lain bentuk dan cara pengisiannya lebih sederhana.

Ya, bagi Anda yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, maka terdapat jenis SPT Tahunan yang lebih simpel yaitu SPT Tahunan dengan kode 1770 S dan 1770 SS. Akhiran S dan SS menunjukkan bahwa formulir SPT ini lebih sederhana dibandingkan dengan formulir 1770.

Mari kita lihat yang 1770 SS. Untuk siapakah SPT Tahunan yang paling sederhana ini? Formulir ini hanya ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja dengan total penghasilan setahun tidak lebih dari Rp60 Juta. Jadi tidak ada penghasilan lain, kecuali penghasilan dari bunga bank atau bunga koperasi.

Pemberi kerja itu pada umumnya adalah perusahaan, instansi pemerintah, lembaga tempat orang bekerja. Total penghasilan setahun bisa dilihat di bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (formulir 1721-A1). Di formulir tersebut ada baris “penghasilan bruto”.  Nah, angka di bagian itulah patokannya.

Anda yang masuk kelompok ini sebenarnya bisa saja menggunakan formulir 1770 S atau 1770, tapi kembali pada prinsip, kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit?

Buat Siapa 1770 S?

Nah, jika Anda bukan termasuk pengusaha dan juga tidak termasuk yang boleh menggunakan formulir 1770 SS, maka Anda dapat menggunakan formulir 1770 S daripada 1770. Formulir 1770 SS tidak diperkenankan.

Siapakah yang termasuk kelompok ini? Misalnya adalah orang yang penghasilannya dari pekerjaan dengan penghasilan bruto setahun lebih dari Rp60 Juta. Bisa juga orang yang punya penghasilan lain selain dari pekerjaan (tapi bukan dari usaha). Termasuk juga dalam kelompok ini adalah orang yang penghasilannya berasal dari passive income.

Jadi, jenis SPT Tahunan apa yang cocok buat Anda?

Berapa PTKP Anda Tahun 2013?

January 3rd, 2013 7 comments

Tanggal 1 Januari Tahun 2013 ini adalah awal berlakunya PTKP terbaru. Apa sih PTKP? Nah, PTKP itu adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP ini akan menentukan besarnya pajak yang akan kita bayar. Mengapa demikian? Ya karena PTKP ini adalah pengurang pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Terus berapa besarnya PTKP itu?

Nah, tahun lalu telah muncul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan PTKP. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2013 sebesar 53%. Ya, mulai 1 Januari 2013 kemarin, PTKP naik 53% yang berarti beban pajak masyarakat Indonesia akan berkurang, terutama kalangan masyarakat bawah.

Besarnya PTKP ini menjadi minimal Rp24.300.000,00 bagi Wajib Pajak yang berstatus tidak menikah dan tanpa tanggungan dan maksimal Rp56.700.000,00 bagi Wajib Pajak berstatus menikah dengan penghasilan istri digabung serta memiliki 3 atau lebih tanggungan.

Secara rinci, besarnya PTKP tahun 2013 adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk Wajib Pajak sendiri (sebelumnya Rp15.840.000,00)
  • Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp1.320.000,00)
  • Rp24.300.000,00 untuk  penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp15.840.000,00), dan
  • Rp2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp1.320.000,00)

Nah, karena PTKP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2013, maka efek dari perubahan ini akan terasa pada pemotongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2013 bagi Wajib Pajak karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong akan berkurang, bahkan menjadi nihil. Tentu saja, karyawan yang PPh Pasal 21 nya ditanggung perusahaan tidak akan merasakan efek ini.

Jadi, besarnya PTKP tergantung kepada status perkawinan Anda,  berapa jumlah tanggungan Anda dan apakah istri Anda memilki penghasilan atau tidak.

Contoh, bila pada tanggal 1 Januari 2013 Anda berstatus menikah dan telah memiliki anak dua orang serta istri Anda tidak berpenghasilan, maka besarnya PTKP Anda adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk diri Anda sendiri
  • Rp2.025.000,00 karena status Anda menikah
  • 2 x Rp2.025.000,00 untung anak Anda sebagai tanggungan

Jumlah semuanya adalah Rp30.375.000,00 setahun atau Rp2.531.250,00 sebulan. Jadi, jika penghasilan Anda kurang dari Rp2.531.250,00 sebulan, maka Anda tidak akan kena pajak di tahun 2013 ini.