Archive

Archive for the ‘SPT Tahunan’ Category

Berapa PTKP Anda Tahun 2013?

January 3rd, 2013 7 comments

Tanggal 1 Januari Tahun 2013 ini adalah awal berlakunya PTKP terbaru. Apa sih PTKP? Nah, PTKP itu adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP ini akan menentukan besarnya pajak yang akan kita bayar. Mengapa demikian? Ya karena PTKP ini adalah pengurang pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Terus berapa besarnya PTKP itu?

Nah, tahun lalu telah muncul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan PTKP. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2013 sebesar 53%. Ya, mulai 1 Januari 2013 kemarin, PTKP naik 53% yang berarti beban pajak masyarakat Indonesia akan berkurang, terutama kalangan masyarakat bawah.

Besarnya PTKP ini menjadi minimal Rp24.300.000,00 bagi Wajib Pajak yang berstatus tidak menikah dan tanpa tanggungan dan maksimal Rp56.700.000,00 bagi Wajib Pajak berstatus menikah dengan penghasilan istri digabung serta memiliki 3 atau lebih tanggungan.

Secara rinci, besarnya PTKP tahun 2013 adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk Wajib Pajak sendiri (sebelumnya Rp15.840.000,00)
  • Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin (sebelumnya Rp1.320.000,00)
  • Rp24.300.000,00 untuk  penghasilan seorang istri yang digabung (sebelumnya Rp15.840.000,00), dan
  • Rp2.025.000,00 untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan (sebelumnya Rp1.320.000,00)

Nah, karena PTKP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2013, maka efek dari perubahan ini akan terasa pada pemotongan PPh Pasal 21 bulan Januari 2013 bagi Wajib Pajak karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong akan berkurang, bahkan menjadi nihil. Tentu saja, karyawan yang PPh Pasal 21 nya ditanggung perusahaan tidak akan merasakan efek ini.

Jadi, besarnya PTKP tergantung kepada status perkawinan Anda,  berapa jumlah tanggungan Anda dan apakah istri Anda memilki penghasilan atau tidak.

Contoh, bila pada tanggal 1 Januari 2013 Anda berstatus menikah dan telah memiliki anak dua orang serta istri Anda tidak berpenghasilan, maka besarnya PTKP Anda adalah:

  • Rp24.300.000,00 untuk diri Anda sendiri
  • Rp2.025.000,00 karena status Anda menikah
  • 2 x Rp2.025.000,00 untung anak Anda sebagai tanggungan

Jumlah semuanya adalah Rp30.375.000,00 setahun atau Rp2.531.250,00 sebulan. Jadi, jika penghasilan Anda kurang dari Rp2.531.250,00 sebulan, maka Anda tidak akan kena pajak di tahun 2013 ini.

Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT

September 25th, 2012 1 comment

Pembetulan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah sehingga Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum  menyampaikan SPT pembetulan.

Atas kondisi tersebut di atas terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi bunga ini bisa dimaklumi mengingat bahwa tambahan pajak yang kurang bayar tersebut semestinya sudah dibayar pada saa jatuh temponya. Apabila tidak ada sanksi bunga, tentu saja hal ini menjadi celah Wajib Pajak dapat menggeser pembayaran pajak dengan modus pembetulan SPT.

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Besarnya bunga adalah 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.  Besarnya sanksi bunga adalah 2% x 6 bulan x Rp5.000.000,00 atau sama dengan Rp600.000,00. Jangka waktu perhitungan bunga adalah mulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 24 September atau 5 bulan 24 hari dan dibulatkan menjadi 6 bulan.

Sanksi Pembetulan SPT Masa

Seperti juga atas pembetulan SPT Tahunan, atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berbeda dengan pembetulan SPT Tahunan, jangka waktu perhitungan bunga adalah dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penutup

Atas pembetulan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT (untuk SPT Tahunan) atau sejak tanggal jatuh tempo tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk SPT Masa) sampai dengan tanggal pembayaran.

Batas Waktu Pembetulan SPT Masih Dapat Dilakukan

September 25th, 2012 5 comments

Seperti sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya, Dapatkah Membetulkan SPT?, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada SPT tersebut. Nah, pada tulisan singkat ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan : sampai kapankah Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT?

Sebelum Dilakukan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP, pembetulan SPT ternyata ada batas waktunya yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74), kemudian memberikan penegasan lagi tentang batas waktu Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Ya, PP 74 menegaskan bahwa pembetulan SPT dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemeriksaan bukti pemulaan.

Adapun yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT juga masih dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

Tindakan Pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun Direktur  Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil Verifikasi maka Wajib Pajak tidak memiliki  kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuannya. (penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP 74)

SPT Lebih Bayar dan Rugi

Khusus untuk pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar dan rugi, terdapat batas waktu tambahan seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1a) UU KUP. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT di mana pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT tersebut dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Dengan ketentuan ini, misalnya Tuan Ali menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun 2011 di mana hasil pembetulannya menyatakan lebih bayar, maka pembetulan dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2014.

Kesimpulan

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT sepanjang terhadap SPT yang akan dibetulkan tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan, tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dan tindakan pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Khusus untuk SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar atau rugi, pembetulan SPT dapat dilakukan paling lambat dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Pada tulisan berikutnya saya akan sampaikan tentang sanksi administrasi berupa bunga sebagai konsekuensi dari pembetulan SPT.

Dapatkah Membetulkan SPT Yang Telah Disampaikan?

September 25th, 2012 1 comment

Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, adalah bentuk pertangungjawaban pemenuhan kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak serta pemotongan atau pemungutan pajak. Penyampaian SPT ini menjadi kewajiban Wajib Pajak ketika sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan dengan dimilikinya NPWP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Untuk terlaksananya proses administrasi perpajakan dengan baik, masing-masing kewajiban penyampaian SPT diberikan batas waktu penyampaian dengan ancaman sanksi denda apabila SPT disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Nah, terdapat kemungkinan bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kesalahan atau keliruan sehingga Wajib Pajak perlu melakukan koreksi atas SPT yang telah disampaikan tersebut. Cara untuk mengkoreksi SPT yang telah disampaikan tersebut dinamakan Pembetulan SPT.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.

Contoh di atas menggambarkan kronologis pembetulan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Hal yang sama juga bisa dilakukan atas SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa pemotongan atau pemungutan PPh, dan juga SPT Masa PPN.

Ketentuan tentang pembetulan SPT ini diatur dalam Pasal 1, 1a, 2 dan 2a Undang-undang KUP. Pada tulisan berikutnya saya akan jelaskan tentang ketentuan pembetulan SPT ini berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

Metode Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

August 27th, 2012 No comments

Salah satu faktor yang menentukan penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan adalah biaya penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk perolehan harta berwujud (tangible assets) dan harta tak berwujud (intangible assets). Besarnya biaya penyusutan ini sangat tergantung pada metode penyusutan yang digunakan. Dalam praktek akuntansi terdapat beberapa macam metode penyusutan.

Metode Penyusutan

Pada dasarnya dalam ketentuan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Pasal 11 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Namun demikian, untuk harta berwujud selain bangunan, ketentuan Pajak Penghasilan memberikan alternatif pilihan metode penyusutan yaitu menggunakan metode saldo menurun (declining balance method). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Dengan demikian, untuk harta berwujud bangunan, hanya ada satu metode penyusutan, yaitu metode penyusutan garis lurus. Sementara itu, untuk harta berwujud selain bangunan, terdapat dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penggunaan salah satu metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat asas.

Metode Amortisasi

Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun selama masa manfaat harta tak berwujud. Menurut ketentuan Pasal  11A ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, metode amortisasi yang diperkenankan adalah:

  • dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat (metode garis lurus/straight line method)
  • dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat (metode saldo menurun/declining balance method)

Wajib Pajak dapat memilih salah satu metode amortisasi di atas dan dilakukan secara konsisten atau taat asas. Perubahan metode amortisasi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Beberapa ketentuan lain tentang amortisasi adalah sebagai berikut:

  1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dapat dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi.
  2. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
  3. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
  4. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.