Archive

Archive for the ‘NPWP’ Category

Pendaftaran NPWP

November 18th, 2017 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

NPWP yang merupakan kependekkan dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[1] Jadi, NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang telah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang tercatat pada administrasi pajak untu mempermudah pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini selanjutnya diwajibkan oleh UU KUP untuk melakukan pendaftaran, secara self assesment, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan.[2] BUT, dalam terminologi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk dalam pengertian badan.[3]

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP adalah:[4]

  1. Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
  2. Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.[5]

Batas Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran untuk diberikan NPWP adalah sebagai berikut:[1]

Jenis Wajib Pajak

Batas Waktu Pendaftaran

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas, nyata-nyata mulai dilakukan
Wajib Pajak badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian
Bendahara paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
Proses Pendaftaran

Tempat pendaftaran Wajin Pajak adalah:

  1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
  2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, selain mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP tempat tinggalnya juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara tertulis atau elektronik dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. Adapun persyaratan dokumennya adalah sebagai berikut.

Jenis Wajib Pajak

Persyaratan Dokumen

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA; dan
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
  1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk WNI maupun WNA;
  2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.
Wajib Pajak badan
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.
Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
  1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;dan
  3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat      atau instansi yang berwenang.
Bendahara
  1. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah; dan
  2. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penerbitan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pemberian NPWP Secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NWP secara jabatan apabila kewajiban pendaftaran NPWP berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP tidak dilakukan oleh Wajib Pajak.[1]  Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi.

 


[1] Pasal 2 Ayat (4) UU KUP


[1] Pasal 2 Ayat 5, 6 dan 7 Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

 


[1] Pasal 1 Angka 6 UU KUP

[2] Pasal 2 Ayat (1) UU KUP

[3] Pasal 1 Angka 3 UU KUP

[4] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

[5] Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

Categories: NPWP Tags: ,

NPWP Istri : Ikut Suami Atau Punya Sendiri

February 26th, 2012 67 comments

Salah satu masalah NPWP yang sering menjadi tanda tanya di masyarakat adalah tentang kepemilikan NPWP bagi wanita kawin atau istri. Dalam beberapa tulisan terdahulu saya pernah menegaskan bahwa pada dasarya satu keluarga cukup satu NPWP, dalam artian istri ikut NPWP suami. Namun demikian, istri dapat memiliki NPWP sendiri bila hidup berpisah atau melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Istri juga dapat berNPWP sendiri bila memang berkehendak demikian.

Pemahaman saya seperti itu saya dapatkan dari kandungan Undang-undang PPh dan Undang-undang KUP. Nah, hal seperti ini kemudian di tegaskan pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tepatnya di Pasal 2.

Ya, di Pasal 2 ayat (3) PP 74 Tahun 2011 tersebut ditegaskan bahwa, wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak hidup berpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, maka hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan kewajiban suaminya. Dengan kata lain, NPWP sang istri ikut NPWP suaminya.

Bagaimana jika sebelum menikah si istri sudah memiliki NPWP? Penjelasan Pasal 2 ayat (3) ini menegaskan bahwa bila wanita kawin telah memiliki NPWP sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Dengan demikian jelaslah bahwa NPWP istri bisa dihapuskan bila menikah.

Nah, di penjelasan Pasal 2 ayat (3) juga dinyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Misalnya suami istri berdomisili di Salatiga. Karena suami bekerja di Pekanbaru, yang bersangkutan bertempat tinggal di Pekanbaru sedangkan istri bertempat tinggal di Salatiga.

Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berikut contoh sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP 74 Tahun 2011:

Bapak Bagus yang telah memiliki NPWP 12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu Ayu yang belum memiliki NPWP. Ibu Ayu  memperoleh penghasilan dan ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh karena itu, Ibu Ayu harus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP dan diberi NPWP baru dengan nomor 98.765.432.1-XXX.000.

Dalam kasus wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari kewajiban perpajakan suaminya dan ia telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka NPWP yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP.

Contoh :

Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki NPWP dengan nomor 56.789.012.3-XYZ.000. Lisa kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki NPWP 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila Lisa setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah  dari suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP dan tetap menggunakan NPWP 56.789.012.3-XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nah, bagaimana dengan Anda? Memiliki NPWP sendiri atau memilih ikut NPWP suami.

Categories: NPWP Tags: , ,