Archive

Archive for the ‘Klinik Pajak’ Category

Masih Adakah Faktur Pajak Sederhana?

October 25th, 2010 11 comments

 Powered by Max Banner Ads 

Tanya :

Yth. Pengasuh Klinik Pajak

Saya adalah pengusaha perdagangan eceran peralatan rumah tangga. Dalam melaksanakan kewajiban PPN, biasanya saya memungut PPN dari pembeli dengan menerbitkan faktur pajak sederhana. Baru-baru ini saya mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi faktur pajak sederhana. Nah, apakah memang benar berita seperti itu? Kalau memang benar, bagaimana sekarang saya harus membuat faktur pajak?

Randi S

Kertapati

Jawab :

Terima kasih pak Randi atas pertanyaannya. Memang dalam UU PPN baru (UU No. 42 Tahun 2009) yang sebenarnya berlaku sejak 1 April 2010, ketentuan tentang faktur pajak sederhana ini dihapus sehingga istilah faktur pajak sederhana ini tidak ditemukan lagi ketika UU No. 42 Tahun 2009 ini berlaku. Hal ini diperkuat juga kalau kita melihat Pasal 9 ayat (8) huruf e UU PPN sebelumya yang menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dengan faktur pajak sederhana tidak bisa dikreditkan. Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, ketentuan ini dihapus yang mengisyaratkan bahwa memang tidak dikenal lagi istilah faktur pajak sederhana..

Nah, dengan demikian, sejak 1 April 2010, tidak ada lagi istilah faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar, yang ada adalah faktur pajak. Adapun informasi atau keterangan minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yaitu bahwa faktur pajak paling sedikit harus memuat :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
  2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  4. PPN yang dipungut
  5. PPnBM yang dipungut
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Selama ini, PKP pedagang pengecer ini bisa menggunakan faktur pajak sederhana tanpa harus memuat semua informasi di atas. Nah, mulai 1 April 2010 tidak ada lagi faktur pajak sederhana dan PKP pedagang eceran harus membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Faktur pajak yang tidak memuat informasi di atas akan digolongkan sebagai faktur cacat dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkannya dapat dikenakan sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang pembelinya tidak diketahui identitasnya, tentu saja akan sulit untuk mencantumkan identitas pembelinya. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sudah mengantisipasi hal ini dengan memberikan pengecualian untuk dikenakan sanksi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, ditegaskan bahwa terhadap PKP dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN selain :

  • dentitas pembeli (nama, alamat dan NPWP); atau
  • identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Adapun bentuk sanksinya berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dengan demikian, bagi PKP pedagang eceran seperti Pak Randi, menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, adalah tidak masalah dan tidak akan dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP.

Bagaimana dengan penomorannya? Karena ketentuan tentang faktur pajak sederhana sudah tidak berlaku lagi, maka semua Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan penomoran yang sama seperti penomoran faktur pajak standar dulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Namun demikian, khusus bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran, penerapan penomoran faktur pajak ini masih diberikan keringanan sampai dengan 31 Desember 2010.

Pasal 17 Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 mengatur tentang masa peralihan tentang penomoran Faktur Pajak yang sebelumnya menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang diserahkan penomorannya kepada PKP menjadi penggunaan Faktur Pajak dan penomorannya yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Nomor 13/PJ/2010 ini. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut :

  • Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010.
  • Kode dan nomor seri khusus di atas dapat berupa nomor invoice atau nomor struk yang ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran. Dengan ketentuan ini, PKP Pedagang Eceran, masih punya waktu untuk meneruskan menggunakan penomoran Faktur Pajak Sederhana yang sudah dilakukan sebelumnya atau membuat penomoran baru yang tidak harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen.
  • Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010. Dengan demikian, mulai 1 Januri 2011, tidak ada lagi perbedaan antara PKP Pedagang Eceran dan PKP lainnya dalam hal penomoran Faktur Pajak.

Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.

(tulisan ini pernah dimuat dalam Harian Radar Palembang)

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan

October 10th, 2010 7 comments

Tanya :

Saya berencana akan menghibahkan rumah yang saya miliki kepada anak saya. Menurut informasi yang saya peroleh, atas pengalihan rumah kepada anak saya tersebut tidak perlu membayar Pajak Penghasilan final 5% tetapi saya diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB). Mohon kiranya saya diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan SKB tersebut dan bagaimana cara saya mendapatkannya.

M. Jafar

Palembang

Jawab :

Terima kasih Pak Jafar atas pertanyaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari nilai pengalihan. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pengalihan yang dikecualikan sehingga tidak dikenakan PPh Final ini, yaitu pengalihan yang dilakukan oleh :

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Pengalihan rumah yang dilakukan Pak Jafar kepada anak Pak Jafar sendiri termasuk pengalihan hibah yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nah, untuk mendapatkan pembebasan ini memang Pak Jafar harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor . PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Permohonan untuk memperoleh SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis oleh Pak Jafar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pak Jafar terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan format sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009.

Adapun persyaratan yang harus disertakan dalam permohonan untuk memperoleh SKB tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Dalam surat pernyataan hibah, Pak Jafar diminta untuk menuliskan data nama, NPWP dan alamat Pak Jafar dan juga data objek pajak yang sesuai dengan SPPT PBB berupa Nomor Objek Pajak (NOP), alamat tanah dan/atau bangunan, serta luas tanah dan luas bangunan yang akan dihibahkan. Diisikan juga nama, NPWP, dan alamat penerima hibah.

Atas permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila jangka waktu 3 hari kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan SKB paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 hari kerja tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerima atau menolak permohonan SKB. Dalam hal permohonan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKB dengan format sesuai dengan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2010. Apabila permohonan SKB ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai dengan lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.

Demikian, semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk Pak Jafar.

(Tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik Klinik Pajak di harian Radar Palembang)

PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

October 7th, 2010 1 comment

Yth. Pengasuh Klinik Pajak,

Bulan depan saya berencana membangun rumah sendiri tetapi saya mendapatkan informasi bahwa atas kegiatan membangun sendiri rumah harus dibayarkan PPN nya terlebih dahulu. Mohon kiranya Bapak dapat menjelaskan apakah memang atas kegiatan membangun rumah tersebut harus dikenakan PPN. Kalau ya, berapa besar PPN yang harus dibayar dan bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Terima kasih.

Sukisno

Bandung

Jawab :

Terima kasih Pak Sukisno atas pertanyaannya. Memang benar bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 16C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Adapun ketentuan pelaksanaannya yang sekarang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 27/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010. Penjelasan saya di bawah ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ruang Lingkup

PPN Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang memenuhi ruang lingkup berikut ini

  1. terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri,
  2. dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan,
  3. dilakukan oleh orang pribadi atau badan,
  4. hasilnya digunakan sendiri atau fihak lain,
  5. berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria :
  • konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja,
  • diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan
  • luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

Nah, jika bangunan rumah yang akan didirikan pak Sukisno luasnya 300 m2 atau lebih maka memang pak Sukisno mempunyai kewajiban membayar PPN atas kegiatan membangun rumah tersebut. Sebaliknya, jika rumah yang akan dibangun luasnya kurang dari 300 m2 maka tidak terdapat kewajiban membayar PPN.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besarnya DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 4% dari jumlah biaya yang dibayarkan dan/atau dikeluarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Misalnya saja luas rumah yang akan dibangun luasnya adalah 350 m2 sehingga terutang PPN. Dalam suatu bulan, misal bulan Oktober 2010, pak Sukisno membeli material bangunan (semen, pasir, batu bata dan lain-lain) serta upah tukang dengan jumlah seluruhnya Rp50.000.000,-. PPN yang terutang untuk bulan Oktober 2010 adalah 4% x Rp50.000.000,- atau sama dengan Rp2.000.000,-. Cara perhitungan yang sama juga dilakukan pada bulan-bulan lainnya sepanjang masa pembangunan rumah masih berlangsung.

Tatacara Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 40% (atau sama dengan 4%) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya sebagaimana dicontohkan di atas. Dengan demikian, PPN atas kegiatan membangun sendiri dibayarkan setiap bulan dan tidak menunggu sampai bangunan selesai dibangun.

PPN terutang tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Melanjutkan contoh sebelumnya di mana pada bulan Oktober 2010 terutang PPN sebesar Rp2.000.000,-, jumlah PPN terutang tersebut paling lambat harus disetorkan ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos pada tanggal 15 Nopember 2010.

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Misalnya jika bangunan rumah yang akan dibangun pak Sukisno berlokasi di Cimahi, maka lembar ketiga SSP dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi paling lambat tanggal 30 Nopember 2010 untuk contoh PPN terutang untuk bulan Oktober di atas.

Bangunan Digunakan Fihak Lain

Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.

Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Jatuh Tempo Pelaporan SPT Masa

October 7th, 2010 1 comment

Tanya :

Baru-baru ini perusahaan tempat saya bekerja dikenakan sanksi atas keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN. Mohon penjelasan lengkap tentang tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa dan besarnya sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya.

Rudi

Surabaya

Jawab :

Besarnya sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Sejak 1 Januari 2008, besarnysa sanksi denda untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN adalah sebesar Rp500.000,- sedangkan untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya adalah Rp100.000,-. Sanksi yang sama juga dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa.

Besarnya sanksi di atas berlaku untuk satu masa pajak penyampaian SPT Masa. Misalnya, dalam tahun 2010. PT A terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak April dan Juni saja sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak yang lain disampaikan tepat waktu, maka sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan terhadap keterlambatan penyampaian SPT PPh Pasal 21 tahun 2010 2 x Rp100.000,- atau sama dengan Rp200.000,-.

Nah, Wajib Pajak dikatakan terlambat menyampaikan SPT Masa apabila penyampaian SPT Masa tersebut dilakukan melewati tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa. Ketentuan yang mengatur tanggal jatuh tempo penyampaian SPT adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan SPT. Misal, SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Agustus 2010 tanggal jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 September. Apabila SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Agustus 2010 tersebut disampaikan setelah tanggal 20 September maka penyampaian tersebut dikatakan terlambat dan akan dikenakan sanksi denda Rp100.000,-.

Untuk SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), tanggal jatuh tempo pelaporan SPT nya sama dengan tanggal jatuh tempo SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam hal tanggal jatuh tempo di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, maka pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk juga hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berbeda dengan di atas, SPT Masa PPN yang harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Misal, SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2010 paling lambat harus disampaikan pada tanggal 30 September 2010. Jika penyampaian SPT Masa PPN ini melebihi tanggal 30 September 2010 maka terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,-.

Dalam hal tanggal jatuh tempo di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, maka pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk juga hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Pak Rudi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.