Archive

Author Archive

PPh Pasal 22 Atas Ekspor Batubara dan Mineral

November 4th, 2017 No comments

Objek PPh Pasal 22 berupa ekspor termasuk jenis objek PPh Pasal 22 yang baru. Jenis barangnya pun dibatasi hanya untuk ekspor barang berupa komoditas tambang batu bara, minerl logam dan minerl bukan logam.

Pemungut PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral  bukan logam adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  Jenis komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam adalah sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah ekportir yang melakukan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, kecuali Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.

Besarnya PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

Contoh:

PT COALINDO NUSANTARA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara di mana hasil penambangan batubaranya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Pada bulan Agustus 2016, PT COALINDO NUSANTARA melakukan ekspor batubara dengan nilai ekspor US$ 2.000.000 kepada mitra dagangnya d Tiongkok. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat ekspor adalah Rp13.500/US$.

Besarnya PPh Pasal 22 terutang adalah

            1,5% x US$2.000.000 x Rp13.500/US$ = Rp405.000.000,00.

PPh Pasal 22 Atas Impor Barang

November 4th, 2017 No comments

Pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Importir. Besarnya PPh Pasal 22 atas impor ini adalah:

  • 10% dari Nilai Impor untuk impor barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 2,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) kecuali impor kedelai, gandum dan tepung terigu;
  • 0,5% dari Nilai Impor untuk impor barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API); dan/atau
  • 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.

PPh Pasal 22 impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam         pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Contoh :

PT Sejahtera Importindo, perusahaan importir yang memiliki API, melakukan impor mesin cetak pada bulan Maret 2016. Harga FOB mesin tersebut adalah US$20.000. Ongkos angkut adalah 5% dari FOB dan biaya asuransi adalah 2% dari FOB. Bea masuk atas mesin cetak adalah 20%. PPN yang dikenakan adalah 10% dan PPnBM 40%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor tersebut adalah Rp13.500 untuk US$ 1. Besarnya PPh Pasal 22 impor atas impor mesin cetak tersebut adalah :

Cost                      $20.000

Freight                 $ 1.000

Insurance             $   400

CIF                         $21.400

CIF (Rp)               Rp288.900.000 (kurs Rp13.500)

Bea Masukb         Rp   57.780.000 (20%)

Nilai Impor          Rp346.680.000

PPh Pasal 22       Rp     8.667.000 (5%)

Pemotongan PPh Pasal 23

February 28th, 2017 No comments

Pemotong PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

  1. badan pemerintah,
  2. subjek pajak badan dalam negeri,
  3. penyelenggara kegiatan,
  4. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
  5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali  PPAT tersebut adalah          Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Penunjukkan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Adapun jenis penghasilan yang wajib dipotong adalah penghasilan berupa sewa.[1]



[1] KEP-50/PJ//1994

Wajib Pajak yang Dipotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang dapat dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan objek PPh Pasal 23 dari Pemotong PPh Pasal 23.

Jenis Penghasilan,  Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Terdapat dua jenis tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif PPh Pasal 23 15% dan tarif PPh Pasal 23 2%. Dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto.

Tarif PPh Pasal 23 15% dari jumlah bruto diterapkan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Tarif PPh Pasal 23 2% diterapkan atas objek Pajak Penghasiilan berupa sewa dan imbalan sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% atau 2% di atas (menjadi 30% atau 4%).[1]

Untuk jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Untuk jasa selain jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan      kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
  2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
  3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada           pihak ketiga.

Dalam hal tidak terdapat bukti, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



[1] Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang PPh

Pemungutan PPh Pasal 22

February 28th, 2017 No comments

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (witholding tax) yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

  1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam pengertian bendahara pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Badan-badan tertentu merupakan badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.

Pemungutan pajak atas penjualan barang yang sangat mewah oleh Wajib Pajak badan tertentu akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Pertimbangan untuk menetapkan pemungut PPh Pasal 22 ini adalah sebagai berikut.

  1. penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
  2. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
  3. prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Adapun maksud dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Menteri Keuangan juga diberi wewenang untuk mengatur tentang dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan PPh Pasal 22.[1] Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100%  daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015.

Berdasarkan kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terdapat 11 objek pemungutan PPh Pasal 22.

  1. PPh Pasal 22 Atas Impor Barang
  2. PPh Pasal 22 Atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  3. PPh Pasal 22 Atas Pembayaran Pembelian Barang
  4. PPh Pasal 22 Badan Usaha Tertentu
  5. PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, Dan Farmasi
  6. PPh Pasal 22 Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir Umum Kendaraan Bermotor
  7. PPh Pasal 22  Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas
  8. PPh Pasal 22 Industri Atau Eksportir Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
  9. PPh Pasal 22 Pembelian Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
  10. PPh Pasal 22 Penjualan Emas Batangan
  11. PPh Pasal 22 Penjualan Barang Yang Sangat Mewah


[1] Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan

e-Filing Persingkat Penuntasan Pajak

December 18th, 2015 No comments

e-Filing pajak atau lapor pajak online dapat mempersingkat waktu penuntasan pelaporan pajak perusahaan hingga 50%! Berkat penerapan sistem elektronik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak ini di Indonesia, Bank Dunia dan PWC melaporkan proses penuntasan pajak berkurang dari 560 jam menjadi 254 jam di tahun 2015.

Ini berarti bila dalam sebulan terdapat 22 hari kerja, maka seorang wajib pajak terutama wajib pajak badan harus menghabiskan waktunya sekitar 11 jam dalam 1 hari. Melebihi waktu kerja normal seseorang dalam satu hari. Sementara itu, Hong Kong merupakan negara terefisien di dunia dalam hal proses penuntasan pajak. Dalam sebulan hanya dibutuhkan 78 jam saja untuk penuntasan pajak atau rata-rata 3,5 jam per hari.

e-Filing pajak tak hanya berguna untuk menghemat waktu wajib pajak dalam mengantri, tapi juga mengurangi biaya penuntasan pajak. Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, e-filing atau lapor pajak online dapat mengurangi biaya penuntasan pajak hingga 22,4%. Walaupun ada juga di beberapa negara seperti di Nepal dan Ukraina, penerapan e-Filing pajak justru meningkatkan biaya perusahaan sekitar 20-25%. Namun menurut Bank Dunia ini dikarenakan implementasi prosedur e-filing yang kurang bagus di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan di Indonesia? Belum ada penelitiannya. Namun kini dengan kehadiran layanan e-Filing pajak perusahaan gratis di Indonesiasetidaknya dapat memudahkan dan mengurangi biaya perusahaan untuk menuntaskan laporan pajaknya.

Sistem elektronik tidak saja memudahkan dan menghemat waktu dan biaya wajib pajak, tapi juga petugas pajak. e-Filing dapat memperingan pekerjaan sehari-hari petugas pajak. Selain itu juga mengurangi biaya operasional dalam memproses, menangani dan menyimpan SPT laporan pajak. e-Filing memberi kesempatan petugas administrasi pajak untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti audit atau fokus pada pelayanan wajib pajak.

Kini, menurut data World Bank dan PWC juga, sebanyak 43% dari 189 negara-negara di dunia telah menerapkan e-filing dan pembayaran online, sekurangnya untuk 1 jenis pajak. Sebagian di antaranya bahkan telah mewajibkan penerapan e-filing di negaranya.

Untuk melakukan e-Filing pajak, wajib pajak harus memiliki eFIN atau Electronic Filing Identification Number terlebih dahuludengan mengajukan formulir permohonan eFIN bersama sejumlah persyaratan lainnya ke KPP. Setelah itu, maka Anda pun sudah bisa merasakan kemudahan e-Filing tanpa harus antri di KPP lagi.

Dian Puspa