Archive

Author Archive

PPh Pasal 22 Atas Ekspor Batubara dan Mineral

November 4th, 2017 No comments

Objek PPh Pasal 22 berupa ekspor termasuk jenis objek PPh Pasal 22 yang baru. Jenis barangnya pun dibatasi hanya untuk ekspor barang berupa komoditas tambang batu bara, minerl logam dan minerl bukan logam.

Pemungut PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral  bukan logam adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  Jenis komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam adalah sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah ekportir yang melakukan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, kecuali Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.

Besarnya PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang. PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

Contoh:

PT COALINDO NUSANTARA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara di mana hasil penambangan batubaranya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Pada bulan Agustus 2016, PT COALINDO NUSANTARA melakukan ekspor batubara dengan nilai ekspor US$ 2.000.000 kepada mitra dagangnya d Tiongkok. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat ekspor adalah Rp13.500/US$.

Besarnya PPh Pasal 22 terutang adalah

            1,5% x US$2.000.000 x Rp13.500/US$ = Rp405.000.000,00.

PPh Pasal 22 Atas Impor Barang

November 4th, 2017 No comments

Pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 adalah Importir. Besarnya PPh Pasal 22 atas impor ini adalah:

  • 10% dari Nilai Impor untuk impor barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;
  • 2,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) kecuali impor kedelai, gandum dan tepung terigu;
  • 0,5% dari Nilai Impor untuk impor barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  • 7,5% dari Nilai Impor untuk impor barang selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API); dan/atau
  • 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.

PPh Pasal 22 impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam         pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Contoh :

PT Sejahtera Importindo, perusahaan importir yang memiliki API, melakukan impor mesin cetak pada bulan Maret 2016. Harga FOB mesin tersebut adalah US$20.000. Ongkos angkut adalah 5% dari FOB dan biaya asuransi adalah 2% dari FOB. Bea masuk atas mesin cetak adalah 20%. PPN yang dikenakan adalah 10% dan PPnBM 40%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor tersebut adalah Rp13.500 untuk US$ 1. Besarnya PPh Pasal 22 impor atas impor mesin cetak tersebut adalah :

Cost                      $20.000

Freight                 $ 1.000

Insurance             $   400

CIF                         $21.400

CIF (Rp)               Rp288.900.000 (kurs Rp13.500)

Bea Masukb         Rp   57.780.000 (20%)

Nilai Impor          Rp346.680.000

PPh Pasal 22       Rp     8.667.000 (5%)

Pemotongan PPh Pasal 23

February 28th, 2017 No comments

Pemotong PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

  1. badan pemerintah,
  2. subjek pajak badan dalam negeri,
  3. penyelenggara kegiatan,
  4. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
  5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali  PPAT tersebut adalah          Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Penunjukkan sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dilakukan penerbitan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Adapun jenis penghasilan yang wajib dipotong adalah penghasilan berupa sewa.[1]



[1] KEP-50/PJ//1994

Wajib Pajak yang Dipotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang dapat dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan objek PPh Pasal 23 dari Pemotong PPh Pasal 23.

Jenis Penghasilan,  Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Terdapat dua jenis tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif PPh Pasal 23 15% dan tarif PPh Pasal 23 2%. Dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto.

Tarif PPh Pasal 23 15% dari jumlah bruto diterapkan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Tarif PPh Pasal 23 2% diterapkan atas objek Pajak Penghasiilan berupa sewa dan imbalan sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% atau 2% di atas (menjadi 30% atau 4%).[1]

Untuk jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Untuk jasa selain jasa katering, pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan      kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
  2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
  3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan/atau
  4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada           pihak ketiga.

Dalam hal tidak terdapat bukti, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



[1] Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang PPh