Archive

Archive for March, 2013

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

March 19th, 2013 1 comment

 Powered by Max Banner Ads 

Perbuatan Pidana

Pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Nah apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, maka terhadap perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat ketentuan tentang perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang KUP. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

Yang dimaksud dengan alpa adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan pidana tersebut diancam dengan dengan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, maka Pasal 39 Undang-undang KUP mengatur bahwa sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nah, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, baik alpa maupun sengaja.[1]

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Untuk membuktikan perbuatan pidana tersebut, baik yang alpa atau sengaja, serangkaian prosedur dan tindakan perlu dilakukan. Proses yang pertama kali dilakukan adalah dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak untuk menemukan bukti permulaan adanya tindakan pidana yang dilakukan. Proses berikutnya adalah dilakukannya tindakan penyidikan sebelum perbuatan tersebut dibuktikan di Pengadilan.

Nah, pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan inilah Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan pidananya.

Beradasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dilakukan pada dasarnya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilkaukan tindakan penyidikan atas ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak. Artinya, pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan pada dasarnya pada proses pemeriksaan bukti permulaan.

Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, yaitu bahwa meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan ketidakbenaran dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan.

Batas Waktu Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan. Apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.[2]

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan mulai dilakukan Penyidikan adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.[3]

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut.[4]

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Pernyataan tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

  1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT;
  2. SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
  3. SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%.

Pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatan beserta lampirannya tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kemaudian melakukan penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan lampiran pernyataan tertulis tersebut.[5] Apabila tidak memenuhi kelengkapan, Wajib Pajak dianggap belum melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Sebaliknya, jika sudah memenuhi kelengkapan, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.[6]

Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilanjutkan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan penyusunan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.[7]

Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditelaah oleh tim penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk meyakini bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.[8]

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Ya, apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepada Wajib Pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya Pemeriksaan Bukti  Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa usul penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.[9]

Bagaimana jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam arti pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan  menurut pengungkapan Wajib Pajak jumlahnya lebih kecil daripada temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013, jika pengungkapan ketidakbenaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [10]

Ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa jika tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pasti ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Artinya ditindaklanjuti atau tidak dengan penyidikan tergantung kepada ketentuan lainnya, dalam hal ini menurut saya merujuk pada Pasal 34 PMK 18/PMK.03/2013 yang mengatur tentang tindaklanjut dari pemeriksaan Bukti Permulaan.

—————————————————————————————————————————–

Kemanggisan, 19 Maret 2013



[1] Dalam Undang-undang KUP, perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan alpa saja karena merujuk pada Pasal 38 UU KUP. Namun demikian, PP 74 Tahun 2011 memperluas cakupannya menjadi perbuatan alpa dan juga sengaja.

[2] Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan penjelasannya

[3] Pasal 7 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[4] Berdasarkan Pasal 7  PP 74 Tahun 2011 dan penjelasannya

[5] Pasal 25 ayat (2) dan (3) PMK 18/PMK.03/2013

[6] Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 18/PMK.03/2013

[7] Pasal 26 ayat (1) PMK 18/PMK.03/2013

[8] Pasal 26 ayat (2) PMK 18/PMK.03/2013

[9] Pasal 26 ayat (4) PMK 18/PMK.03/2013

[10] Pasal 26 ayat (5) PMK 18/PMK.03/2013

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

March 12th, 2013 1 comment

Apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak merasa SPT yang telah disampaikannya ternyata ada yang salah atau perlu dilakukan perbaikan, maka Wajib Pajak sebenarnya dapat melakukan pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP. Namun demikian, terdapat batas waktu pembetulan SPT, yaitu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.[1]

Nah, apabila terhadap Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan, asalkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi atas SPT yang sudah disampaikannya.[2] Tindakan ini disebut pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. PP Nomor 74 Tahun 2011 kemudian mempertegas lagi bahwa batas waktu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini adalah sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan.[3]

Pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan dalam laporan tersendiri sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian oleh Wajib Pajak ini tidak mengakibatkan penghentian pemeriksaan. Dengan kata lain proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai untuk membuktikan kebenaran dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak.

Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%  dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.[4] Setelah itu Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

Pengungkapan ketidakbenaran dilakukan dengan cara menyampaikan laporan tersendiri secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa  dari Wajib Pajak,  dan dilampiri dengan: a) penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT, b)SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar, dan c) SSP atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.[5]

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.[6]

Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.[7]

Pemeriksaan Setelah Pengungkapan Ketidakbenaran

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.[8]

Pemeriksaan yang dilakukan didasarkan pada keadaan sebenarnya dan bisa berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Wajib Pajak. Adapun, pokok pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak akan menjadi kredit pajak dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.[9]

Dalam hal hasil Pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT  oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.[10]

Namun demikian apabila pengungkapan ketidakbenaran ini adalah untuk SPT Masa PPN, maka perlu diperhatikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN 1984.[11]



[1] Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 74 Tahun 2011, pembetulan dapat disampaikan sebelum dilakukan tindakan verifikasi dalam rangka penerbitan SKPKB dan sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka

[2] Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KUP

[3] Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011

[4] Pasal 8 ayat (5) Undang-undang KUP

[5] Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 61 ayat (3) PMK 17/PMK.03/2013

[6] Pasal 61 ayat (4) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[7] Pasal 93 ayat (8) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[8] Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2011

[9][9] Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2011

[10] Pasal 62 ayat (3) PMK Nomor 17/PMK.03/2013

[11] Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011