Archive

Archive for August, 2012

Metode Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

August 27th, 2012 No comments

 Powered by Max Banner Ads 

Salah satu faktor yang menentukan penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan adalah biaya penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk perolehan harta berwujud (tangible assets) dan harta tak berwujud (intangible assets). Besarnya biaya penyusutan ini sangat tergantung pada metode penyusutan yang digunakan. Dalam praktek akuntansi terdapat beberapa macam metode penyusutan.

Metode Penyusutan

Pada dasarnya dalam ketentuan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Pasal 11 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Namun demikian, untuk harta berwujud selain bangunan, ketentuan Pajak Penghasilan memberikan alternatif pilihan metode penyusutan yaitu menggunakan metode saldo menurun (declining balance method). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Dengan demikian, untuk harta berwujud bangunan, hanya ada satu metode penyusutan, yaitu metode penyusutan garis lurus. Sementara itu, untuk harta berwujud selain bangunan, terdapat dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penggunaan salah satu metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat asas.

Metode Amortisasi

Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun selama masa manfaat harta tak berwujud. Menurut ketentuan Pasal  11A ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, metode amortisasi yang diperkenankan adalah:

  • dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat (metode garis lurus/straight line method)
  • dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat (metode saldo menurun/declining balance method)

Wajib Pajak dapat memilih salah satu metode amortisasi di atas dan dilakukan secara konsisten atau taat asas. Perubahan metode amortisasi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Beberapa ketentuan lain tentang amortisasi adalah sebagai berikut:

  1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dapat dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi.
  2. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
  3. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
  4. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.

Metode Penilaian Persediaan

August 27th, 2012 No comments

Untuk menyajikan perhitungan laba fiskal dalam SPT Tahunan, salah satu yang harus diperhatikan adalah apakah penilaian persediaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pajak. Apabila penilaian persediaan belum sesuai dengan ketentuan pajak, maka semestinya nilai persediaan dikoreksi dalam proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sebelum membuat SPT Tahunan.

Nah, menurut Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

Dengan demikian, hanya terdapat dua metode penilaian persediaan yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu metode rata-rata (average method) dan metode Fisrt In First Out (FIFO). Wajib Pajak harus memilih salah satu metode tersebut dan dilakukan secara konsisten. Perubahan atas metode penilaian persediaan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Ketentua ini juga mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan (cost method). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Jenis persediaan sendiri pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi (finished goods) atau barang dagangan, barang dalam proses produksi (work in process), bahan baku (raw material) dan bahan pembantu. Semua jenis persediaan harus dinilai dengan asumsi arus barang rata-rata atau FIFO. Sedangkan nilai dari persediaan dicatata menurut harga perolehannya atau at cost.

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

August 1st, 2012 1 comment

PKP Pedagang Eceran

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-65/PJ/2011, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran, seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pengertian PKP PE ini juga terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dengan redaksi yang sama. Peraturan Pemerintah ini kemudian memberikan perluasan pengertian Pedagang Eceran yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) di mana ditegaskan bahwa Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

  1. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Contoh tempat penjualan eceran yaitu toko dan kios. Contoh tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir yaitu gerai dan kios. Sementara itu, yang dimaksud dengan “konsumen akhir” adalah pembeli yang mengkonsumsi secara langsung barang tersebut, dan tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan produksi atau perdagangan

Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

PKP PE sebagaimana PKP yang lain wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Namun demikian, bagi PKP PE diberikan ketentuan khusus tentang Faktur Pajak yang harus dibuatnya. Ketentuan khusus ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Faktur Pajak PKP PE harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar dengan  paling sedikit harus memuat keterangan :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
  2. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPPN dicantumkan secara terpisah;
  4. PPnBM yang dipungut; dan
  5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Faktur Pajak bagi PKP PE dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Adapun bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan Faktur Pajak pun dilakukan sendiri oleh PKP PE.

Tidak seperti Faktur Pajak yang biasa, kode dan nomor seri Faktur Pajak PKP PE dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.

Faktur Pajak khusus yang dibuat oleh PKP Pedagang Eceran ini dibuat dalam rangkap 2, yaitu lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk arsip PKP Pedagang Eceran. Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).